Skenario Menguliti Kinerja Gubernur Anies, Jauh Panggang dari Api

Jakarta, law-justice.co - Saat ini terlihat begitu kentara upaya beberapa pihak untuk  menjatuhkan Anies Baswedan dari posisi Gubernur DKI Jakarta. Selain dalam bentuk tulisan opini, twit, ada juga petisi yang mendesak Anies dilengserkan dari posisinya.

Dalam negara demokrasi hal itu sah dan wajar-wajar saja, toh tidak ada larangan apalagi petisi maupun opini tidak memiliki kekuatan hukum apa-apa. Meski demikian opini dan petisi dapat menjadi landasan awal bagi DPRD Jakarta guna melakukan tindakan yang bisa mengarah pada upaya untuk memakzulkannya.

Benarkah operasi untuk menyingkirkan Anies Baswedan sudah mulai ditabuh genderangnya ? Apakah serangan itu disebabkan kinerjanya mengecewakan warga Jakarta?. Mungkinkah serangan ke Anies jadi upaya penghadangan untuk maju menjadi Capres 2024 ?

Operasi Penggiringan Opini Publik Sudah Dimulai ?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan barangkali tak pernah menyangka akan begini jadinya. Satu per satu mata anggaran tahun 2020 dipreteli publik lewat PSI yang berhasi menempatkan wakinya di DPRD Jakarta. Dari pembayaran honor 5 influencer sebesar Rp 5 miliar, pengadaan lem aibon, relokasi perkampungan kumuh hingga pulpen yang nilainya puluhan bahkan ratusan miliar rupiah harganya.

Bongkar-bongkar anggaran itu terlihat begitu sistematis yang bermuara pada opini bobroknya pengelolaan anggaran APBD ditangan Gubernur yang sekarang berkuasa. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang ketahuannya? Padahal Anies telah menjalankan APBD selama dua tahun berturut-turut, sejak 2018 dan 2019 dan seterusnya. Bila merujuk pada temuan tersebut, tak salah bila publik berspekulasi bahwa anggaran 2018 dan 2019 juga ikut bermasalah seperti halnya temuan yang sekarang banyak di bicarakan oleh masyarakat pada umumnya.  Artinya, Anies sebenarnya  telah `bermain` cukup lama dan baru sekarang ini diramaikannya.

Seandainya Anies telah mempermainkan anggaran selama dua tahun berturut-turut, maka patut diduga DPRD DKI Jakarta juga ikut terlibat didalamnya. Karena tak mungkin APBD diketok tanpa persetujuan wakil rakyat yang menjadi mitra kerjanya.Dengan kata lain, Anies dan DPRD bisa diduga melakukan persekongkolan anggaran karena telah bersama-sama menggarong duit rakyat untuk kepentingan mereka . Untuk menjawab kecurigaan ini, biarkanlah aparat hukum yang bekerja.

Di luar spekulasi persekongkolan Gubernur-DPRD tersebut, tampaknya memang ada skenario lain yang dampaknya jauh lebih dahsyat ke depannya. Mari kita sebut namanya operasi bersandi #GantiGubernur dengan Anies Baswedan sebagai target utamanya.

Bisa dilihat rentetan peristiwanya, mulai dengan pertemuan Anies Baswedan dengan Ketum NasDem Surya Paloh, bersamaan dengan tarik-menarik internal koalisi Jokowi-Ma`ruf yang tak menghendaki Gerindra masuk ke kabinet petahana. Dari sini terlihat Anies telah mengambil ancang-ancang apabila sewaktu-waktu Gerindra melepaskan dukungan kepadanya, NasDem sudah di tangan untuk menjadi partai pendukungnya. Sementara bagi Paloh, pertemuan dengan Anies bisa dimaknai sebagai bentuk gertakan terhadap PDIP untuk menjauhi Gerindra.

Namun seperti kita saksikan bersama, PDIP memenangi intrik politik yang dimainkan Surya Paloh dan kawan kawannya. NasDem tak bisa berbuat banyak kecuali menerima kehadiran Gerindra di kabinet dan menjadi bagian dari pemerintah yang sekarang berkuasa. Jatah dua menteri pun diberikan Jokowi sebagai tanda `pertemanan` dengan Prabowo yang semula menjadi rivalnya. Bahkan, Prabowo sendiri bersedia menjadi Menteri Pertahanan, sebuah peristiwa politik yang sama sekali tak pernah terpikirkan sebelumnya.

Usai dilantik sebagai Menhan, diluar dugaan  Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Ketum Gerindra kemudian memerintahkan Fraksi Gerindra di DPRD DKI untuk mengkritisi kinerja Gubernur Jakarta. Perubahan sikap Ketum Gerindra ini banyak menimbulkan tanda tanya, ada apa ?. Bukankah Gerindra (dan PKS) merupakan parpol pengusung Anies-Sandi pada Pilgub DKI  Jakarta ? Perubahan arah Gerindra inilah yang memicu munculnya spekulasi bahwa Anies sedang `dikerjain` oleh Gerindra.

Alhasil, satu per satu, borok Anies dibongkar. Dari jasa influencer, pengadaan lem, hingga pulpen. Anies terpojok hingga terpaksa mengeluarkan jurus pamungkasnya: menyalahkan sistem yang diwariskan Jokowi dan Ahok yang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur pendahulunya.

Anies Baswedan juga berkilah bahwa anggaran yang tidak masuk akal itu baru usulan  bukan merupakan sebuah anggaran, melainkan hanya sebuah rencana yang nanti akan berubah dalam proses pembahasannya. Kata Anies, memang tak masuk akal belanja lem aibon sebesar Rp 82 miliar, tapi itu masih rencana, dan tidak akan masuk ke dalam anggaran nantinya.

Kesalahan-kesalahan atau kasus tak masuk akal seperti ini sebenarnya sudah terjadi setiap tahun dalam rencana anggaran DKI Jakarta, termasuk pada era Ahok yang menjadi Gubernur Jakarta sebelumnya. Contoh, angka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 yang disusun tahun 2016 terjadi keanehan atau kejanggalan disana. Ada pembelian penghapus papan tulis sebesar Rp 53 miliar!, jumlah yang luar biasa tentunya. "Menurut RKPD ini, akan beli penghapus papan tulis setiap anak satu, tiap bulan satu selama 12 bulan," kata Anies menjelaskan argumentasinya.

Jika ada sebagian pihak yang mengatakan Anies sedang membela diri, lalu apa salahnya? Pada masa Ahok pun dulu diserang melakukan pembelaan diri juga. Hal ini tidak aneh dan biasa-biasa saja, kecuali pembelaan diri Anies tersebut bersifat ngawur atau tidak benar adanya. Jika memang seperti itu, buktikan saja !. Kalau tidak bisa dibuktikan atau disanggah kata Anies tadi, publik pun jadi mengerti, ternyata terjadi juga kesalahan yang sama pada era Ahok berkuasa.

Apa boleh buat, Anies sampai di sini memang tak punya jurus lain kecuali berusaha menjernihkan  masalah yang dihadapinya. Secara realitas politik harus diakui posisi Anies sudah makin melemah, karena bisa jadi dukungan dari DPRD DKI khususnya Gerindra akan berubah sesuai dengan perkembangan yang ada.

Bila mencermati rentetan peristiwanya, terbuka peluang Anies akan terus-menerus mendapat serangan politik yang tak ringan ke depannya. Sekarang mungkin soal pengeluaran APBD, tak lama lagi mungkin ada muncul isu minimnya `pemasukan` ke kas daerah, dilengkapi dengan sederet bukti-bukti akurat yang berhasil dihimpun lawan-lawan politiknya. Yang jelas, Anies akan dibuat repot hingga tak lagi sempat memoles-moles namanya di kancah politik nasional sampai Pilpres 2024 tiba. Tapi benarkah operasi politik untuk menyingkirkan Anies memang sudah dimulai sejak sekarang meskipun pilpres 2024 masih lama ?

Berbasis Kinerja

Mendapatkan serangan bertubi-tubi dari lawan-lawan politiknya, rupanya tidak membuat Anies gundah gulana. Ia sepertinya tetap fokus pada upayanya untuk membangun Jakarta dengan berusaha memenuhi janji-janji kampanyenya. “Tugas orang lain diluar sana adalah mengkritisi kinerja saya, sementara untuk saya sendiri akan fokus untuk memenuhi janji-janji kampanye saya”, begitu kata Anies katika wartawan mempertanyakan kritik-kritik yang ditujukan padanya.

Dalam hal ini kita harus  berani objektif, bahwa kepemimpinan Anies terutama prestasi yang diraihnya melebihi prestasi Ahok sang Gubernur yang digantikannya. Pencapaian Anies selama ini sudah diluar prediksi kebanyakan orang pada umumnya. Mulai dari soal menyetop reklamasi hingga prestasi Jakarta saat ini yang dinilai sudah selevel dengan kota-kota maju  lainnya di dunia.

Menurut Anies Baswedan, seluruh program yang telah dan akan dijalankan selama dua tahun memimpin Jakarta  bertujuan untuk mewujudkan `Wajah Baru Jakarta` yang berbakti, berhati, berkolaborasi dan merangkul semua warga. "Kita ingin agar solusi kota Jakarta itu solusi sesuai kebutuhan masyarakat. Solusi paling efektif adalah libatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan sampai pelaksanaannya," kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut.

Adapun sederet  prestasi yang telah berhasil ditorehkan oleh  Anies Baswedan selama dua tahun tahun berkuasa antara lain adalah :

• Berhasil membuat Rumah DP Rp 0 di Klapa Village, Jakarta Timur, tahap pertama, 28 Juli 2019. Sebanyak 1.790 orang dinyatakan lolos seleksi program DP 0 Rupiah dari 2.359 pendaftar.
• Pemprov DKI Jakarta memperkenalkan enam jenis kartu kesejahteraan dalam dua tahun terakhir. Keenam kartu itu adalah Kartu Jakarta Pintar ( KJP ) Plus yang memberikan dana pendidikan sebesar Rp.250.000-Rp.450.000 per bulan sesuai jenjang pendidikan. Program ini telah diterima oleh 860.397 siswa di tahun 2019.Kedua, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang memberi dana pendidikan bagi mahasiswa sebesar Rp 9 juta/semester. 
• Para penerima kartu ini terdiri dari 5.061 mahasiswa di 90 PTN.Ketiga, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) yang memberikan manfaat untuk naik bus Transjakarta gratis, mendapat pangan bersubsidi, jadi peserta JakGrosir, dan anak pemilik KPJ otomatis memperoleh KJP Plus. Adapun penerima kartu ini per tahun 2019 adalah 17.934 pekerja.
• Keempat, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang memberikan manfaat finansial sebesar Rp 300.000/bulan dan telah diterima oleh 7.137 orang.Kelima, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang memberikan manfaat finansial sebesar Rp 600.000/bulan dan telah diterima oleh 40.419 lansia per tahun 2019.Keenam, bidang Pangan Murah, pemegang kartu bantuan sosial DKI bisa mendapatkan komoditas pangan senilai Rp 350.000 di pasar dengan hanya membayar sebesar Rp 126.000.
• Revitalisasi Trotoar.Selama dua tahun berjalan, Pemprov DKI Jakarta sudah merevitalisasi trotoar sepanjang 134 kilomoter. Angka ini akan bertambah karena di tahun ini Pemprov DKI Jakarta sudah menargetkan penambahan revitalisasi trotoar sepanjang 47 kilometer.
• Taman Maju Bersama. Pemprov DKI Jakarta telah mencanangkan program 60 Taman Maju Bersama (TMB) sejak tahun 2017 sampai tahun 2019. Total target 200 Taman Maju Bersama hingga tahun 2022."Adapun prinsip dari TMB ini adalah kolaboratif, ramah anak dan multifungsi," .
• Perlindungan Perempuan dan Anak.Fasilitas Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak yang terdiri dari empat Rumah Aman, 19 pos pengaduan, aplikasi Jakarta Aman Siaga 112 yang bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, Unit Reaksi Cepat 24 Jam, dan delapan Pusat Pelayanan Terpadu/PPT gratis. Usaha Pemprov DKI ini telah menghasilkan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar lebih dari 50 persen pada tahun 2019. Dengan pencapaian ini, di tahun yang sama Pemprov DKI Jakarta meraih predikat Kota Layak Anak dari lembaga internasional Save the Children untuk pertama kalinya.
• Peningkatan Pengguna Angkutan Umum. Ada peningkatan jumlah rute Transjakarta dari 109 di tahun 2017 bertambah jadi 220 rute di tahun 2019. Jumlah armada juga bertambah dari 2.380 di tahun 2017 menjadi 3.548 armada di tahun 2019.Selain itu, moda transportasi di Jakarta terintegrasi melalui program JakLingko, yang tersambung dengan dengan MRT dan LRT. Selama uji publik 11 Juni-13 Oktober 2019, LRT telah melayani 798.000 penumpang. Jumlah penumpang Transjakarta naik hampir dua kali lipat ke kisaran 640.000 orang per hari.
• Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS).Pemprov DKI Jakarta memiliki program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) yang diluncurkan pada tahun 2018, dengan jumlah jangkauan 144.223 anak di 456 sekolah di seluruh Jakarta. Adapun harga paket makanan senilai Rp 10.890 per anak, dan diberikan setiap hari di sekolah.
• Formula E.Jakarta akan menjadi tuan rumah Jakarta E-Prix yang merupakan pagelaran Formula E di tahun 2020. Pegelaran akan dilaksanakan pada 6 Juni 2020.
• Akses Kepulauan Seribu.Aksesibilitas Kepulauan Seribu diklaim Anies semakin mudah. Dalam dua tahun ini Pemprov DKI Jakarta telah menambah armada kapal antarpulau sejumlah enam unit kapal cepat fiber speedboat.
• Dana Hibah PAUD.Pemprov DKI Jakarta menyalurkan Dana Hibah Guru PAUD yang disalurkan melalui Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi). Sampai bulan September 2019, sudah 5.702 guru yang menerima dana hibah dengan besaran Rp 500 ribu per orang per bulan. Pemprov DKI Jakarta juga telah menganggarkan Rp 40,3 miliar di APBD-Perubahan 2019.

Demikianlah beberapa prestasi Anies selama kurang lebih dua tahun menjadi nakhoda ibukota Indonesia Jakarta. Prestasi demi prestasinya memang  sangat jarang diekspose media massa. Maklum saja karena media media mainstream nasional banyak yang tidak berpihak kepadanya. Media media itu umumnya dimiliki oleh pemilik modal yang berpihak pada pemerintah Indonesia yang sekarang berkuasa.

Lagi pula   kebijakan Anies lebih condong kepada rakyat ketimbang kepada pengusaha taipan kelompok mereka. Sejak penutupan reklamasi Pantai utara Jakarta, sesungguhnya Anies telah mengusik bohir-bohir, kaum kapitalis yang sebagian diantaranya berkiprah di dunia media juga. Media demikian memilih bekerja tidak pada fungsinya, cenderung memasuki wilayah politik praktis, dengan dukungan pada partai politik tertentu atau satu figur politisi, guna menghantam partai politik lainnya atau figur politisi lainnya.

Nalar dan akal sehat masyarakat coba diperdaya dengan teknik pemberitaan framing pada opini yang dibuat, dan itu terus menerus diberitakan, erharap lambat laun masyarakat akan tergiring pada opini yang dibuatnya. Sedang realita sebenarnya yang patut diberitakan, tidak diberitakannya. Pilih-pilih dan suka-suka media memberitakannya: gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi semut di seberang lautan tampak dimatanya.

Dua tahun Anies memimpin ibu kota, dan moncer prestasinya. Namun demikian, meski sarat prestasi, Anies tidak menjadi pilihan media arus utama untuk diberitakan media. Tidak menjadi media darling seperti halnya era Ahok yang menjadi  pendahulunya. Meski yang dilakukan Ahok adalah pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak punya nilai berita.

Karena prestasi prestasinya, M. Saiful Jihad, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) memuji Anies dengan menyatakan, “Prestasi kepala daerah yang luar biasa. Jadi pantas meraih MURI.”, begitu katanya.

Pada 2018, Anies menerima penghargaan dari lembaga pemerintah, di antaranya tiga penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sangat Baik dan Layanan Prima dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi, Penghargaan Kualifikasi Badan Pemerintah Provinsi Paling Informatif dari Komisi Informasi Pusat, Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (Provinsi dengan Indeks Demokrasi Terbaik dari BPS).

Penghargaan Universal Health Care: Jaringan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat, Provinsi dengan Cakupan Jaminan Kesehatan Bagi Warga di Atas 95 persen (Ditingkatkan dari 78 persen menjadi 98 persen dalam waktu enam bulan) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Tinggi Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Sosial Bagi Anak Jalanan dari Kementerian Sosial, tiga penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Penghargaan 10 Kota Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sementara itu dari lembaga swasta Anies diganjar penghargaan  antara lain: Anugerah Obsession Award 2018 pada kategori Best Achiever in Regional Leader, Penghargaan Bapak Peningkatan Kompetensi Guru Indonesia dari IGI, Penghargaan Grand Property Award. Dan anugerah Moeslim Choice Award 2018 dalam rangka 1st Anniversary Moeslim Choice Media.

Baru di era Anies, klub Persija sukses mengawinkan gelar Juara Liga 1 2018 dan Juara Piala President Cup 2018. Itu pun mendapat pemberitaan dari media massa seadanya saja. Beda sekali perlakuan dan sajian beritanya jika yang meraih prestasi itu presiden yang sedang berkuasa. Menonton konser grup cadas Metallica saja mengundang kehebohan berita yang luar biasa.

Hingga saat ini ada sedikitnya 21 penghargaan dari instansi pemerintah yang diterima Anies. Sedangkan dari lembaga swasta Anies juga mendapatkan sejumlah penghargaan yang tidak sedikit jumlahnya. Namun sekali lagi prestasi prestasi itu tidak banyak diliput oleh media karena disinyalir media media tertentu adalah pemilik modal yang garis politiknya berlawanan arah dengan misi politik yang sekarang sedang dijalankan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Sebagai contoh adanya niat Anies untuk menjual saham BIR juga mendapat tantangan luar biasa. Maklum, akan banyak kepentingan mafia yang terganggu setorannya. Politik di Indonesia, bila mau menjadi kacung bohir akan sukses, tidak akan mampu digoyang bahkan ketika ia korupsi akan mendapat fasilitas negara. Wajah anda akan sering muncul di TV dan digambarkan sebagai penyelamat negara. Anies yang tak mampu kompromi dengan bohir akan terus digoyang, akan ada pihak yang tidak senang dengan prestasi-prestasinya.

Serangan ke Anies Jadi Realitas Politik Menuju 2024 ?

Serangan ke Anies dilancarkan oleh mereka yang tidak suka mantan Menteri Pendidikan era Jokowi yang pertama itu memimpin Jakarta. Salah satu pihak yang paling getol melancarkan serangan adalah politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yaitu William Aditya Sarana. Ia begitu bernafsu mengkritisi Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020 di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, filsuf sekaligus ahli strategi dari Tiongkok yang sangat legendaris, Sun Tzu menyampaikan, untuk memahami aturan terkadang kita perlu bersikap tidak teratur."Ini menjadi langkah yang sepertinya dilakukan salah satu politisi PSI dengan mengunggah kejanggalan Rancangan KUA-PPAS Pemprov DKI melalui media sosial. Padahal, dia punya forum resmi di DPRD, salah satunya melalui rapat Komisi. William itu ada di Komisi A, tapi dia mengomentari anggaran Dinas Pendidinkan yang ada di Komisi E," ujarnya, Rabu (6/11).

Menurutnya, dari sisi isu, persoalan ini juga tidak perlu direspons secara reaksioner atau berlebihan. Ahli strategi dari Jerman, Carl von Clausewitz mengingatkan, kalau kita merespons isu tanpa analisa yang baik, maka itu sama saja dengan kita menanam anggur di rumah."Saat kita akan memetik anggur, rumah itu akan roboh. Untuk itu saya melihat yang dilakukan PSI itu sebagai bukan password tapi keyword untuk sesungguhnya ada ada realitas dan dinamika politik baru yang tumbuh di tataran nasional maupun DKI," terangnya.

Belakangan siapa sebenarnya politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yaitu William Aditya Sarana, dibongkar oleh netizen di dunia maya. Bahwasanya ayah politikus PSI yang juga anggota DPRD DKI William Aditya Sarana adalah  seorang pengacara bernama Harris Sarana yang dekat dengan bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan. “Bapaknya namanya Harris Sarana pengacara Aguan,” kata pemilik akun Twitter @EnggalPMT.Kata @EnggalPMT, Harris Sarana sangat terkenal di lingkungan kejaksaan dan kepolisian.

Untuk diketahui bahwa KPK pernah melarang Aguan bepergian ke luar negeri sejak 1 April 2016. Sedangkan masa cegah-tangkalnya akan berakhir pada Sabtu, 1 Oktober 2016. Status cegah Aguan diberlakukan setelah KPK menangkap mantan Ketua Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Sanusi dicokok karena menerima uang dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Untuk diketahui pula bahwa kebijakan Anies yang menghentikan proyek reklamasi dikabarkan telah merugikan kelompok usaha Aguan sehingga wajar kalau ada dendam yang masih bersemayam di dada.

Selain tokoh tokoh PSI, Anies belakangan juga sangat gencar diserang oleh para pendukung Jokowi alias Presiden petahana. Sepertinya sejak Prabowo merapat dan  menjadi mesra dengan Pemeritah, para pendukung Jokowi kehilangan sasaran tembaknya. Sampai kemudian mereka teringat Anies Baswedan yang menjadi target serangan berikutnya.

Mereka ada yang berusaha menjatuhkan Anies Baswedan lewat foto-foto editan. Sebagai contoh foto resmi Anies Baswedan sebagai gubernur diedit dengan dandanan Joker oleh fans beratnya. Lalu ada tulisan di bawah foto: “Gubernur jahat berawal dari menteri yang dipecat.” Foto-foto itu sudah ramai beredar di dunia maya sampai kemudian ada anggota DPD RI dapat gambarnya dari laman seorang teman.

Dia sendiri mendapatnya dari tempat lain, laman seorang intelektual tukang Ade Armando. Fahira Idris, Anggota DPD DKI yang melaporkan Ade sebagai pelakunya. Tapi seperti biasa, kasus yang telah dilaporkan itu tidak diproses sebagaimana mestinya. Berbeda kalau yang melaporkan itu dari kubu petahana Presiden Indonesia.

Nah, sebagian besar pendukung Jokowi adalah pendukung Ahok juga. Walaupun Jokowi sekarang berusaha untuk menyembunyikan Ahok dari panggung politik Indonesia.  Akhir-akhir ini terlihat bagaimana para pendukung Jokowi dan Ahok begitu getol menyerang Anies Baswedan mulai soal  kertas, pulpen, dan lem aibon dan sebagainya.

Sebenarnya sah-sah saja mereka melakukan itu semua karena pemerintah menggunakan anggaran rakyat dan memang harus diawasi supaya tidak diselewengkan penggunaanya. Namun yang mencengangkan,  serangan terhadap Anies ini berlangsung dalam derajat yang luar biasa. Satu-satunya yang dapat menandingi derajatnya adalah ketika pendukung Jokowi menyerang Prabowo Subianto, mantan musuh bebuyutan Jokowi yang sekarang merapat ke penguasa.

Namun, pendukung Jokowi-Ahok kini  tidak bisa lagi menyerang Prabowo. Karena sekarang Prabowo sudah semeja dan sepeniduran dengannya. Kabarnya pendukung-pendukung Jokowi juga sudah mulai “belajar” mencintai Prabowo meskipun kelihatan sedikit terpaksa. Mendadak mereka “mencintai’ musuh-musuhnya. Jadi sekarang sah bahwa Anies Baswedan adalah musuh dua sahabat baru ini; Jokowi-Prabowo dan pendukungnya.

Hampir bisa dipastikan bahwa serangan-serangan ini barulah awal alias permulaan  saja. 2024 itu masih jauh dan hampir bisa dipastikan ke depan serangan akan lebih gencar, lebih massif, dan lebih sistematis mengenai sasarannya.

Serangan kepada Anies Baswedan akan membikin pendukung Jokowi –Ahok semakin menguat kebenciannya terhadap Gubernur Jakarta. Sebaliknya, mereka yang tidak menyukai Jokowi akan makin melihat Anies Baswedan sebagai kekuatan alternatif setelah Prabowo merapat ke petahana. Dan kemungkinan besar mereka akan berbondong-bondong ke barisan Anies sebagai alternatif pemimpin masa depan yang bisa dipercaya.

Gerakan untuk menyerang Anies  muncul setelah petinggi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh melakukan manuver politik dengan berkomunikasi  bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Surya Paloh sedang membangun kekuatan baru di luar koalisi pro pemerintah maupun oposisi untuk nanti mengantarkan Anies pada Pilpres 2024.

Itulah sebabnya mereka mereka yang melihat Anies sebagai pesaing berat di 2024 mulai bermanuver menjatuhkannya. Kelak, akhir dari permainan politik ini tak jauh dari penggantian Anies di Pilgub DKI 2022. Harapannya, Anies dengan nama yang tercoreng, tidak lagi dilirik parpol manapun untuk kembali dicalonkan sebagai calon Gubernur apalagi Capres nantinya. Operasi #GantiGubernur pun berjalan mulus dengan mengakhiri karir Anies dengan satu periode saja.

Lantas, siapa yang diuntungkan dari operasi ini? Sudah jelas PDIP dan Gerindra. Panggung Pilgub DKI 2022 menjadi pintu pembuka bagi Prabowo Subianto untuk memuluskan langkahnya di Pilpres 2024. Koalisi PDIP-Gerindra semisal mengusung  Prabowo- Puan atau Risma-Sandi atau sebaliknya, sangat mungkin menang dengan mudahnya. Lawannya bisa saja Anies yang berpasangan dengan Ridwan Kamil misalnya.

Kemudian, dengan menguasai DKI, yang tanpa Anies, langkah Prabowo dibantu PDIP menuju Istana dipastikan akan berjalan mulus tanpa hambatan suatu apa. Tapi yang namanya politik tidak ada yang pasti bisa ditebak kemana arah dan tujuannya. Karena ditengah perjalanan bisa saja, Prabowo  dan Jokowi pecah kongsi lalu kembali ke posisi awal sebelum Prabowo merapat ke petahana.  Bisa saja menjelang berakhir masa jabatan Presiden Indonesia, tiba tiba Prabowo kembali bermanuver dengan merangkul Anies sebagai Cawapres yang akan mendampinginya. 

Pertanyaannya kemudian adalah kemana suara Umat akan berlabuh. Pasca masuknya Prabowo dalam kabinet Jokowi, banyak umat seperti alumni 212 dan gerakan ormas serta solidaritas umat Islam lainnya yang kecewa dengan sikap Prabowo. Apakah otomatis akan ke Anies atau mereka juga punya jagoan sendiri. Belum lagi suara kaum golput yang pemilu kemarin tidak memilih karena tidak mau terlibat dalam pertarungan elit antara kelompok kanan dengan nasionalis.

Sebagai figur publik yang dijuluki Gubernur Indonesia, Anies harus merangkul semua elemen etnis, suku dan golongan. Belajarlah dari Pilpres 2019 saat Prabowo yang dinilai terlalu dekat ke kanan, akhirnya kalah suara dan ditinggalkan oleh pemilih kaum nasionalis, padahal sebenarnya partai Gerindra adalah partai nasionalis, bukan partai Islam. Harus diingat jumlah pemilih yang bersimpati pada figur pemimpin Muslim dan Nasionalis masih sama kuat. Karena itu Anies harus pintar memberdayakan kemampuan strategis dan taktis dalam menjaring suara pemilih.

Yang pasti belajar dari berbagai kasus dan polemik yang sengaja diarahkan ke Anis, dia tidak terpancing untuk langsung bersikap reaktif dan mengalir saja. Majalah Tempo yang mengkritiknya dengan sampul karikatur yang menohok, justru dia puji sebagai partner pilar ke empat demokrasi yang sudah menjalankan fungsi pers yang profesional. Itulah figur seorang Anies, yang tidak tumbang karena dicaci atau dikritik dan tidak terbang melayang karena dipuji..! Takbir!