Kritik Anggaran Lem Aibon Rp 82 M, Ombudsman Soroti Politisi PSI

Jakarta, law-justice.co - Ombudsman RI menyoroti kritik anggota DPRD PSI William Aditya Sarana yang pertama kali membuka keanehan rencana anggaran DKI Jakarta di akun media sosialnya.

Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala mengatakan, seharusnya William sebagai salah satu anggota DPRD turut membereskan keanehan itu, bukan melemparkan masalah itu ke publik sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap rencana anggaran itu.

"Mereka (DPRD)-lah yang kemudian ribet nih, teriak-teriak. Jadi betul ketika suatu hal masih dalam situasi perbincangan kemudian dilepas ke publik memang secara etika itu juga salah sih menurut saya, kenapa? Karena masih dalam pembahasan, kemudian ada anggota (DPRD) melepasnya, padahal dia sendiri punya ranah untuk itu, bisa teriak-teriak ya tanpa harus menceritakan ke publik," kata Adrianus kepada wartawan di gedung Ombudsman seperti melansir detik.com.

Selain itu, Adrianus menyebut wajar PSI mendapat teguran dari pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta saat rapat mengenai anggaran itu.

"Jadi, kalau dilihat pendekatan etika lembaga, saya kira wajar kalau Ketua DPRD-nya menegur si PSI secara etika kelembagaan, kalau dilihat advokasi sosial ya wajar juga untuk itu," katanya.

Meski begitu, Adrianus juga mengapresiasi William. Menurutnya, kritik keras yang dilontarkan William ini bisa menjadi peringatan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya dalam menyusun rencana anggaran. Jika William tidak melempar kritik, lanjut Adrianus, kemungkinan anggaran itu akan lolos.

"Cara pikir ini kan mempersilakan satu hal, bahwa ada mitra tanding DPRD yang kritis, jeli, tahu anggaran, bahas keuangan, sehingga mampu melihat bahwa ini pada tahap asal masuk dulu, asal selesai dulu, gimana kalau tidak ada? Ya lewat, itu jadi bersifat ajek (tidak berubah) dan lolos," tuturnya.

"Jadi, dalam pendekatan etik bersifat konvensional maka ya teman-teman PSI bekerja ramai mengkritisi dan jangan undang yang lain, karena kalau undang yang lain ujung-ujungnya ada demonstrasi lah, bully-lah, jadi melebar," imbuhnya.

Sebelumnya, PSI menyoroti anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat. Lalu anggaran ballpoint Rp 124 miliar jadi pertanyaan PSI.

"Selain anggaran lem Aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/10).

Dinas Pendidikan DKI Jakarta lalu menjelaskan bahwa anggaran itu merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah.

Anggaran yang tertulis dalam lem Aibon merupakan anggaran alat kelengkapan kantor Biaya Operasional Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Ada perubahan angka setelah dilakukan penyesuaian.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah menegaskan tak mungkin membeli lem Aibon senilai Rp 82 miliar. Dia mengatakan munculnya anggaran yang aneh tersebut dipicu oleh masalah sistem.