YLBHI: Angkat Prabowo Jadi Menhan, Jokowi Jilat Ludah Sendiri

Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo dinilai Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menjilat ludah sendiri saat mengangkat Prabowo Subianto menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Ketua Bidang Advokasi LBHI M Isnur mengatakan Jokowi kerap menyerang Prabowo dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) saat Pilpres 2019 lalu. Namun kini, Jokowi justru bersekutu dan malah menunjuk Prabowo sebagai pembantunya.

"Pas kampanye Pak Jokowi kan menggunakan narasi pelanggaran HAM sebagai alat kampanye. Kalau begini kan sekarang menjilat ludah sendiri," kata Isnur di Kantor Kontras, Kamis (24/10/2019).

Melansir dari CNN Indonesia, Isnur mengatakan dengan ditunjuknya Ketua Umum Gerindra itu menjadi Menhan, menjadi luka tersendiri bagi para keluarga korban pelanggaran HAM.

Menurutnya, penunjukan ini menambah daftar kegagalan Jokowi dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM.

"Lima tahun terakhir jelas pak Jokowi gagal memenuhi janjinya membawa pelaku pelanggar HAM berat ke meja hijau. Di tambah lagi pengangkatan mantan Menko dulu pak Wiranto, sekarang Pak Prabowo," ujar dia.

Isnur mengatakan pengangkatan terduga pelanggaran HAM menjadi bagian istana akan memperlambat proses penyelesaian kasus HAM. Hal ini, ujar Isnur, sudah dibuktikan dengan sepak terjang Wiranto yang menurutnya kerap melakukan blunder selama menjadi Menkopolhukam.

"Korban yang terus lahir di zaman pak Wiranto ketika kami protes dan terbukti sekarang korban semakin banyak di Papua kemudian banyak demonstran yang meninggal serta kerusuhan terjadi dimana-mana," terang Isnur.

Salah satu keluarga korban pelanggaran HAM berat Paian Siahaan mengutarakan kesedihannya atas keputusan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Menurutnya mengangkat Prabowo sebagai Menhan tidak menghormati perasaan para keluarga korban.

"Keputusan pak Jokowi sangat melukai hati kami sebagai keluarga korban. Dengan kondisi seperti ini akan jauh dari harapan kami," kata Paian.

Menurut Paian, Prabowo jelas-jelas dipecat dari militer karena tersandung kasus pelanggaran HAM. Kata Paian, Prabowo pun mengakui hal tersebut dengan sejumlah alasan.

Ia khawatir dengan diangkatnya Prabowo jadi menteri, akan menghambat proses penyelesaian kasus HAM.

"Kami sebagai keluarga korban semakin prihatin tidak mungkin kasus ini bisa dituntaskan dengan adanya pelaku sendiri di pemerintahan," ujar dia.

Karena kekhawatiran itu, dia berharap agar Jokowi bisa memberhentikan Prabowo dari jabatannya. Kemudian ia berharap agar Jokowi memilih orang yang lebih mumpuni tanpa ada catatan kejahatan di masa lalu.