Jakarta, law-justice.co - Raibnya saldo nasabah Bank Mandiri dan blackout-nya PLN Jawa-Bali bukan perkara yang saling bebas. Tetapi saling berkelindan. Namun tulisan ini hanya mau mengungkap keanehan pada Bank Mandiri. Ulasan mengenai blackout PLN nanti ada pada tulisan berikutnya.

Keanehan utamanya adalah sampai detik ini pemerintah selaku pemegang saham pengendali tidak melakukan pemecatan terhadap Direksi Bank Mandiri. Tidak juga ada pemberhentian sementara terhadap minimal Direktur Teknologi Informasi (IT) Bank Mandiri.

Sampai saat ini peristiwa “blackout” di Bank Mandiri juga tidak ada kelanjutannya. Padahal kabarnya Menteri BUMN Rini Soemarno dan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil Direksi Bank Mandiri. Tidak jelas, apakah pemanggilan itu terkait dengan sanksi atau siasat untuk meredam gejolak di publik.

Tampaknya lebih untuk meredam gejolak publik. Karena hingga saat ini belum terpublikasi soal adanya sanksi terhadap Bank Mandiri dan Direksi Bank Mandiri. Selain Kementerian BUMN dan OJK, Ombudsman Indonesia juga sudah memanggil Direksi Bank Mandiri. Namun itupun hanya sekadar penjelasan mengapa terjadi dan bagaimana pemulihannya.

Terus pemulihannya bagaimana? Selentingan sumber menyebutkan, bahwa hingga saat ini Bank Mandiri konon sudah jebol Rp9 Triliun. Bank Mandiri juga tidak mampu untuk melakukan trackback atas dana-dana yang hilang dari tabungan nasabah.

Dari peristiwa blackout-nya saldo rekening nasabah Bank Mandiri, sekitar tanggal 19–20 Juli 2019 lalu, Bank Mandiri telah melakukan trackback berhari-hari. Bahkan sampai seminggu lebih. "Hari Sabtu dan Minggu ini (28 Juli 2019, red), tim IT Mandiri masih melakukan trackback dan belum berhasil," ujar sumber tersebut.

Sampai selesai pemanggilan di Ombudsman, Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri, Hery Gunadi menjelaskan, akibat gangguan tersebut, ada sekitar 2.600 nasabah yang saldonya bertambah. Sekitar 90% dari 2.600 rekening nasabah sudah kembali normal.

Saat ini hanya tinggal sekitar 5-10% saldo lebih yang belum dikembalikan ke bank. "Masih tinggal 5-10% lagi yang belum kembali. Jumlah kerugiannya ya sekitar Rp 10 miliar," kata Hery dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta (29 Juli 2019).

Untuk mendapatkan kembali dana tersebut, bank gencar mendekati nasabah secara persuasif kepada nasabah yang telah melakukan penarikan. "Karena rekening kan milik mereka, mereka berhak kelola. Yang kelebihan 2.600 itu sudah dikembalikan sekitar 90%. Kalau diomongin nasabah pasti mengerti," jelas dia.

Menurut sumber, Bank Mandiri bukan hanya rugi Rp10 miliar saja. Namun Bank Mandiri kehilangan dana pihak ketiga hingga Rp9 triliun. Hingga minggu pertama Agustus ini, dana Rp9 triliun itu belum bisa di-trackback ke Bank Mandiri.

Kalau soal Bank Mandiri rugi Rp10 miliar itu perkara yang mudah. Sedangkan bagaimana dengan yang Rp9 triliun tersebut? Tampaknya tim IT bank pelat merah ini sepertinya memang tidak mampu mengembalikannya lagi ke Bank Mandiri.

Peristiwa “blackout”, Bank Mandiri ini bermula dari kericuhan di media sosial, Sabtu 20 Juli 2019. Sejumlah nasabahnya mengeluhkan saldo tabungannya. Mereka mengeluh lantaran nominal saldonya berubah drastis.

Banyak nasabah Bank Mandiri mengeluhkan saldonya yang berkurang. Namun ada juga nasabah yang saldonya bertambah. Kejadian ini juga membuat nasabah pada bingung.

Kemudian Bank Mandiri meresponnya seketika pada Sabtu 20 Juli 2019. Bank Mandiri menggelar konferensi pers perihal gangguan jaringan Bank Mandiri yang lagi bermasalah, sehingga menyebabkan saldo nasabah berubah drastis. Ada saldo yang menjadi nol rupiah (Rp 0). Ada juga yang mendadak bertambah.

Melalui akun Twitter resmi, Bank Mandiri menyatakan, pihaknya telah melakukan investigasi dan meminta nasabah tidak perlu khawatir perihal saldonya. Dipastikan saldo nasabah tidak berkurang. Apa lacur, malah Bank Mandiri yang konon kehilangan Rp9 triliun. Bank Mandiri yang terkena “blackout” akibat serangan siber.

Menurut sumber di dalam, Bank Mandiri memang sedang menuju liang kebangkrutan. Pasalnya, secara teknis keamanan, sistem IT Bank Mandiri sangat tidak mungkin untuk bisa dipulihkan. Kejadian ini murni akibat serangan dari dalam Mandiri sendiri.

Pelaku penyerangan diduga dari dalam Bank Mandiri. "Saya meyakini orang dalamlah yang menjadi pemain utamanya," ujar seorang sumber yang sangat paham dengan seluk-buluk IT Bank Mandiri tersebut.

Lalu, apakah pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN terlibat? Besar kemungkinan juga ikut terlibat. Indikasinya adalah hingga saat ini tidak ada sanksi apapun dari pemerintah sebagai pemegang saham pengendali kepada direksi Bank Mandiri.

Kejadian “blackout” Bank Mandiri tersebut sangat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional, khususnya sistem IT. Untuk itu pihak pemegang saham pengendali, yaitu pemerintah yang diwakili Kementerian Bank BUMN harus segera memberikan sanksi atau bahkan memecat Direktur IT Bank Mandiri.

Susunan direksi Bank Mandiri adalah Direktur Utama, Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Direktur Utama, Sulaiman Arif Arianto, Direktur Corporate Banking, Royke Tumilaar, Direktur Bisnis dan Jaringan, Hery Gunardi, Direktur Manajemen Resiko, Ahmad Siddik Badruddin, Direktur Treasury dan International Banking.

Darmawan Junaidi, Direktur Hubungan Kelembagaan, Alexandra Askandar, Direktur Kepatuhan dan SDM, Agus Dwi Handaya, Direktur Keuangan dan Strategi, Panji Irawan, Direktur Retail Banking, Donsuwan Simatupang, Direktur Commercial Banking, Riduan. Sedangkan Direktur Teknologi Informasi dan Operasi dijabat oleh Rico Usthavia Frans.

Faktanya, hingga kini belum ada satu pun sanksi dari pemegang saham pengendali kepada Direksi Bank Mandiri. Begitu juga sanksi terhadap penanggungjawab “blackout“, cq Direktur IT Bank Mandiri. Minimal harus diberhentikan sementara sebelum resmi dilakukan dalam RUPSLB.

Padahal sebelumnya, pada tanggal 17 Juli 2019, atau tiga hari sebelum “blackout” Bank Mandiri, Kementerian BUMN telah berencana merombak besar-besaran Direksi Bank BUMN. Rini Soemarno akan merombak direksi lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam waktu yang belum ditentukan jelas kapan pelaksanaannya.

Hanya, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyebut, "enggak ada rencana perombakan. Biar lebih optimal," katanya di DPR Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Peristiwa “blackout” yang membuat Bank Mandiri konon kehilangan Rp9 triliun tersebut bukanlah perkara yang berdiri sendiri. Menurut pengamatan, Bank Mandiri sedang menghadapi gerakan pembangkrutan. Karena bank itu bisnis kepercayaan, maka yang dirusak adalah kepercayaan publik, khususnya nasabah dan pemegang saham publik terhadap Bank Mandiri.

Kerusakan itu bisa dimulai dari sistem IT mobile banking yang diindikasikan mudah dibobol. Begitu juga dengan sms banking, hingga sistem keamanan pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang butuh kepencayaan tingkat tinggi.

"Banyak ketidaknyamanan yang dialami nasabah dan merchant, seperti mesin-mesin EDC (Electronic Data Capture, red) yang sering offline atau error. Semuanya itu dilakukan dari dalam. Sedikit sekali kemungkinan keterlibatan dari luar," ujar sumber tersebut.

Penulis sendiri memang sering mengalami hal seperti ini. Akibatnya transaksi harus dilakukan dengan menggunakan mesin ATM di bank-bank swasta.

Selain itu, banyak karyawan Bank Mandiri yang telah menyadari adanya gerakan pembangkrutan bank BUMN tersebut dari dalam. Akibatnya, tak kurang sekitar 200-an orang karyawan memilih untuk keluar atau resign dari Bank Mandiri.

"Para karyawan yang telah mengundurkan diri tersebut beralasan hijrah. Alasan lainnya adalah pimpinan Bank Mandiri belakangan ini banyak sudah sangat rasis. Tidak bisa ditahan lagi," ujar sumber tersebut.

 

Baca Juga Bantahan Bank Mandiri Terkait Informasi Kerugian Akibat Siber dan Pengambilalihan oleh China

Bangkrut dan Diambil Alih China, Ini Kata Bank Mandiri