Nusron Wahid Disebut Biang Keladi Buruknya Kinerja BNP2TKI

Jakarta, law-justice.co - Minimnya tenaga ahli di jajaran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dinilai menjadi biang keladi kinerja BNP2TKI merosot tajam.

BNP2TKI seharusnya dipimpin oleh seorang yang mengerti dan memahami persoalan TKI. Pasalnya, di tengah berbagai masalah yang di hadapi pahlawan devisa ini hanya akan bisa dicegah oleh orang atau tokoh yang berasal dari kalangan serupa.

Sejak BNP2TKI dipimpin oleh Nusron Wahid yang juga salah satu pengurus di Partai Golkar. BNP2TKI seperti kehilangan maknanya sebagai lembaga perlindungan bagi para warga negara Indonesia yang mengadu nasib di negeri orang.

Melansir dari Kabarsatu.id, Jumat (2/8/2019), banyak kalangan aktivis LSM Buruh Migran menilai, Nusron Wahid sebagai simbol pelindung TKI tidak peka terhadap berbagai persoalan yang di hadapi TKI. Bahkan, Nusron sendiri terkesan lupa terhadap tugas pokoknya sebagai pelindung bagi para TKI.

Pada September 2016 lalu, Nusron sendiri juga pernah menjadi sorotan akibat banyaknya dugaan kasus korupsi yang terjadi dalam penempatan TKI di luar negeri.

Hal tersebut pernah diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan pada Rabu (31/08/19). Selain itu, Basaria yang berbicara di Batam, Kepulauan Riau itu juga mengungkapkan, dugaan korupsi itu terjadi saat pengurusan dokumen di daerah, penempatan hingga pulang kembali ke Tanah Air. Kata dia, ada penyuapan, pemerasan sampai pada gratifikasi.

Sebelumnya, pada Oktober 2018 lalu, publik juga kembali menyoroti kegagalan Nusron dalam memimpin BNP2TKI. Dalam sebuah berita yang dimuat Inews.id mengungkapkan kegagalan Nusron dikarenakan akibat gagalnya BNP2TKI dalam menyelamatkan TKI yang bernama Tuti Tursilawati yang dijerat hukuman mati di Arab Saudi, Timur Tengah pada Tanggal 29 Oktober 2018 lalu.

Menanggapi hal ini, Ketua Komite Pengawas dan Pelindung Tenaga Kerja Indonesia (KP2TKI), Muhammad Sofyan (Jack) menilai sangat berbahaya jika badan perlindungan TKI itu di pimpin dan dikelola oleh orang yang tidak paham terhadap persoalan TKI secara mendalam.

Menurut Jack, selama ini warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak pernah mendapatkan payung hukum yang kuat dari negara. Seharusnya, kata Jack, BNP2TKI mampu menjadi benteng perlindungan bagi para TKI.

“Persoalan TKI ini menyangkut kemanusiaan, memang seharusnya BNP2TKI di pimpin oleh seorang tokoh yang kenal dekat dengan TKI dan paham juga dengan masalah yang dihadapi TKI. Karena kalau tidak begitu ya inilah hasilnya, BNP2TKI sekarang mati suri,” ujar Jack di Jakarta, Jum’at (02/08/19).

Jack berharap Presiden Jokowi saat melakukan pergantian pucuk pimpinan di BNP2TKI ini dapat mempertimbangkan usulan beserta masukan dari seluruh LSM dan organisasi buruh migran yang memang paham terhadap persoalan TKI. Ia juga meminta agar Jokowi bersedia melibatkan seluruh LSM atau organisasi buruh migran dalam menyusun usulan nama-nama calon kepala BNP2TKI mendatang.

“Karena ini menyangkut persoalan kemanusiaan, kami berharap presiden mau melibatkan kita dalam menggodok siapa sosok yang layak menjadi kepala BNP2TKI,” kata Jack.

Lebih lanjut, ia juga kembali menegaskan agar ke depan BNP2TKI harus di pimpin oleh tokoh yang memang memiliki pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di hadapi para TKI di luar negeri.

“Semoga Pak Jokowi tidak abai terhadap usulan kami ini,” tandasnya.