Pengamat dan Politisi Sepakat Menteri Muda Tak Dilihat dari Usia

Jakarta, law-justice.co - Politisi Golkar Meutya Hafid, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartarti, dan Ketua Umum PB HMI Saddam Aljihad sepakat bahwa rencana Presiden untuk mengisi pos menteri dengan anak muda seharusnya tidak dilihat dari usia, akan tetapi dari gagasan dan daya kreativitas seperti golongan milenal.

“Semua yang cakap akan ada posisi untuk anak muda. Bisa jadi tempat yang cocok, tidak hanya usia, tapi semangat dan mau mengikuti isu anak muda,” kata Meutya Hafid dalam diskusi publik ‘Ribut Rebut Kursi Menteri’ di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Meutya mengatakan beberapa bidang seperti ekonomi digital harus dipersiapkan. Anak muda menurutnya layak mengisi pos menteri itu karena dinilai lebih cepat beradaptasi dengan perubahan.

Ekonom INDEF, Enny Sri Hartarti mengatakan hal serupa bahwa muda tidak seharusnya hanya dikualifikasikan dari usia. Namun ‘muda’ adalah sebuah kata untuk merepresentasikan kreativitas dan kualitas individu dalam melaksanakan program yang sejalan dengan Presiden.

“Digital tidak eksklusif anak muda. Olahraga tidak selalu harus anak muda,” kata Enny.

Sementara itu, Ketua Umum PB HMI, Saddam Aljihad menilai anak muda dari luar partai politik lebih layak mengisi pos menteri karena menurutnya mereka akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada partai.

“Muda lebih tulus. Kami menawarkan cara mempersatukan bangsa. Yang paling penting bagaimana persatuan itu tidak dikorbankan untuk kursi-kursi menteri saja,” ujar dia.

Aktivis misalnya, menurut dia sudah terbiasa dengan organisasi dan konflik dinamika sehingga layak untuk duduk di kursi menteri. Saddam juga optimistis kepemimpinan ke depan akan banyak datang dari aktor-aktor non partai politik.

“Anies Baswedan dan Ridwan Kamil misalnya bukan dari parpol. Artinya kesempatan kepemimpinan non partai akan lahir di pemerintahan 2019-2024,” tuturnya seperti dikutip dari Antara.

Hadir dalam acara tersebut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan, politisi PDI-P Zuhairi Miswari, dan Pengamat Politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.