Puluhan Ribu Rakyat Sudan Tuntut Dimulainya Pemerintahan Sipil

Sudan, law-justice.co - Puluhan ribu orang turun ke jalan di Khartoum, menuntut militer Sudan yang berkuasa menyerahkan kekuasaan kepada sipil, demonstrasi terbesar sejak penyerbuan maut petugas keamanan terhadap kamp protes 3 pekan lalu, Senin (1/7).

Pemrotes mengibarkan bendera Sudan dan meneriakkan "sipil, sipil" dan "darah ditebus darah" di beberapa bagian ibu kota Sudan sementara personel pasukan keamanan menyaksikan. Kelompok oposisi memposting video mengenai apa yang mereka katakan pertemuan terbuka di kota besar lain.

Penguasa militer Sudan menggulingkan presiden Omar Al-Bashir pada 11 April, setelah demonstrasi selama berbulan-bulan guna menentang kekuasaannya.

Kelompok oposisi melanjutkan protes di jalan saat mereka menekan militer agar menyerahkan kekuasaan kepada sipil.

Pembicaraan macet dan protes terhenti setelah dinas keamanan menyerbu kamp aksi-duduk di luar Kementerian Pertahanan pada 3 Juni. Tapi demonstrasi yang lebih kecil telah berlangsung dalam beberapa hari belakangan, dan koalisi oposisi Kekuatan bagi Kebebasan dan Perubahan (FFC) menyeru jutaan orang agar turun ke jalan pada Ahad.

Belum ada komentar dari Dewan Militer, yang berkuasa dan telah memperingatkan sehari sebelumnya bahwa koalisi tersebut akan memikul tanggung jawab atas hilangnya nyawa manusia atau kerusakan akibat pertemuan terbuka mereka.

Anggota salah satu kelompok oposisi utama --Perhimpunan Profesional Sudan-- mengatakan dinas keamanan menyerbu markasnya pada Sabtu malam (29/6), saat kelompok itu bersiap mengadakan taklimat.

Sebagaimana yang dilansir dari Antara, PBB telah mengatakan lembaga dunia tersebut telah menerima laporan bahwa lebih dari 100 pemrotes tewas dan banyak lagi cedera dalam protes aksi-duduk pada 3 Juni.

Para pemimpin militer telah membantah mereka memerintahkan penyerbuan terhadap kamp itu dan mengatakan penindasan atas penjahat telah merembes ke lokasi aksi- duduk. Dewan tersebut telah mengatakan sebagian personel telah ditahan untuk dimintai pertanggung-jawaban dan dewan masih ingin menyerahkan kekuasaan setelah pemilihan umum.

Para penengah yang dipimpin oleh Uni Afrika dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed sejak itu telah berusaha menjadi perantara untuk kembalinya pembicaraan langsung.