Pemilu Indonesia Bermasalah Karena Parpol Tidak Punya Ideologi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief mengatakan, tidak ada satu pun partai politik di Indonesia yang memiliki ideologi. Hal itu terlihat saat pemilihan umum (pemilu) berlangsung.

 

"Partai politik Indonesia nggak ada yang punya ideologi. Yang ideologi ada tertulis di konstitusi partai tapi kelakuan tidak ada," kata Syarief di Jakarta, Senin (29/4).

 

Ia melanjutkan, memang secara prosedural pemilu Indonesia berjalan baik, tetapi secara substansi dan kualitas pemilu Indonesia masih bermasalah. Ia tak memungkiri memang dalam demokrasi yang baik ada oposisi maupun kubu pemerintah dalam emilu. 

 

Akan tetapi, begitu memasuki pemilu, partai yang ideologi berbeda dan saling berlawanan bisa saling bekerja sama. Mereka saling melobi demi meraih kemenangan 

 

"Contoh sekarang kan pemilu ada oposisi ada partai pemerintah. tetapi sebelum pemilu ini kita lihat, ada nasionalis kan, ada partai berdasarkan agama,"kata dia.

 

Hal ini menurut dia, tidak akan dijumpai di negara seperti Amerika, dimana partai Demokrat dan Republik tidak mungkin berkoalisi untuk memperebutkan kursi di pemerintahan. 

 

"Tidak mungkin itu karena jelas ideologi partainya. Kalau di Indonesia di Sulsel misalnya, koalisi Golkar dan PKS, di Sumut PDI dan PKS," kata dia. Oleh karenanya menurut dia, wajar kalau parpol dianggap tidak punya ideologi yang jelas.

 

"Semua koalisi-koalisinya tidak berdasarkan ideologi partai. Kalau dari segi ideologi partai yang tertulis agak susah untuk koalisi PDIP dan PKS. Tapi kebanyakan mereka kerja sama dan ribut-ribut itu selalu hanya pada saat pemilu," kata dia. 

 

Selain ideologi, Syarief menyebut ada sejumlah poin lain yang menjadi alasan minimnya kualitas pemilu Indonesia. Mereka melihat masalah kaderisasi, masalah penegakan etik, hingga penegakan hingga keterbukaan informasi parpol masih ada masalah. Namun, situasi tersebut sulit karena masih ada persoalan. Ia menyinggung soal banyaknya pengusaha menjadi legislatif. Hal itu diketahui saat KPK hadir dalam acara Kadin.

 

"Banyak anggota DPR yang juga pengurus Kadin. Jadi agak susah menempatkan conflict of interest, menurut saya," katanya.

 

Menurut Syarief masalah tersebut harus diselesaikan agar pemberantasan korupsi di Indonesia selesai. Namun, berkaca dari situasi yang ada, ia masih melihat pemberantasan korupsi masih gelap.

 

"Untuk antikorupsi masih temaram. Belum terang, jadi masih remang-remang. Semoga besok yang akan datang menjadi terang," ujar Syarief.