Kubu Prabowo Minta Penegak Hukum Netral dalam Pilpres

Jakarta, law-justice.co - Para Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta penegak hukum, baik TNI maupun Polri, menjaga netralitas dalam Pemilu 2019.

Muzani menjelaskan gabungan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur mengharapkan dan mengimbau para penegak hukum untuk menjaga netralitas. Netralitas polisi dan TNI disebut sangat penting karena Pemilu menjadi ujian dalam menjunjung tinggi demokrasi serta supremasi sipil.

Dia menilai ujian terhadap netralitas ini tidaklah ringan karena godaan terhadap kekuasaan dipandang terasa dan berat. TNI dan Polri pun diharapkan tidak tergoda dengan iming-iming apapun.

“Kami tetap percaya dan yakin netralitas TNI dan Polri adalah hal yang harus dijunjung tinggi oleh setiap personil TNI dan Polri dimanapun berada dan ditempatkan,” ucap Muzani di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Para Sekjen juga sepakat meminta masyarakat menjaga persahabatan, persaudaraan, dan persatuan pada masa tenang menjelang Pemilu 2019.

Alasannya, banyak berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan masyarakat diminta memeriksa kembali kebenaran setiap berita yang beredar.

“Kami semua mengharapkan agar masyarakat menjadikan masa tenang ini sebagai upaya untuk tetap mendewasakan diri sebagai sebuah proses pendewasaan demokrasi kita pada masa Pemilu yang akan datang,” paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Prabowo-Sandi Dahnil Anzar Simanjuntak mencontohkan menjaga netralitas bisa dilihat dalam kasus pencoblosan surat suara di Malaysia, yang ditemukan sebelum pemungutan suara.

Sebagaimana yang dilansir dari Bisnis.com, dia melihat esensi dari dugaan pelanggaran itu malah bergeser ke arah bahwa yang melakukan penggerebekan adalah pendukung fanatik Prabowo.

“Tentu kita berharap potensi, dugaan kecurangan tidak ada di dalam negeri. Anda bayangkan saja di luar negeri ada perlawanan yang luar biasa. Jadi saya berharap jangan coba-coba lakukan kecurangan. Makanya, pesan para Sekjen adalah netralitas aparat hukum diperlukan. Polisi, tentara, jaksa, dan semuanya dibutuhkan,” tegas Dahnil.