Novel Sebut Tudingan Berpolitik Pengalihan Isu Teror Air Keras

Jakarta, law-justice.co - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menegaskan dirinya tidak terikat dengan partai politik. Termasuk dugaan Novel yang diisukan sebagai orangnya Prabowo Subianto di Partai Gerindra.

"Enggak benar itu. Dari KPK juga sudah memberikan statement bahwa itu tidak benar," kata Novel, Kamis (4/4), seperti dikutip Liputan6.com.

Novel mengatakan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menyebarkan hal tersebut untuk mengalihkan isu menjelang dua tahun penyerangan dirinya. Pada 11 April 2019 mendatang, sudah dua tahun teror Novel Baswedan tak terungkap oleh kepolisian.

"Saya kira itu hanya upaya pengalihan isu saja mas. Karena minggu depan tepat dua tahun penyerangan saya, dan tetap tidak ada kemauan untuk diungkap. Begitu juga dengan serangan terhadap orang-orang KPK lainnya yang sama sekali tidak diungkap," ujar Novel.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Pane mengatakan, KPK perlu mengklarifikasi adanya isu jika penyidiknya, Novel Baswedan bukan partisan partai. Hal itu penting, agar komisi anti rasuah ini tidak dicap sebagai tunggangan politik.

"Karena ini menyangkut independensi KPK," kata Neta lewat siaran persnya, Senin 1 April 2019.

Selain masukan pada KPK, IPW juga menyarankan agar Polri bisa mendata penyidiknya yang bertugas di KPK. Hal ini dikarenakan, IPW mengendus indikasi kelompok partisan para penyidik Polri yang marasuk tubuh KPK.

"Bila benar (ada), maka Polri perlu menarik anggotanya itu, sebab pemihakan pada partai tertentu melanggar netralitas di Pilpres 2019," jelas Neta.

Isu Novel Baswedan sebagai "orang" Gerindra muncul setelah Jubir Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Andre Rosiade. Dia mengatakan, jika Prabowo menang di Pilpres 2019, Novel atau Bambang Widjojanto akan menjadi Jaksa Agung. Senada, Waketum Gerindra Fadli Zon juga pun menyebut penyidik senior KPK itu sudah lama dekat dengan Prabowo.

"Pernyataan para tokoh itu harus disikapi pimpinan KPK agar independensi lembaga itu tetap terjaga. Sehingga KPK tidak diperalat kekuatan partai politik," tegas Neta.