Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H. Ketua Umum DPP Partai Masyumi

Konstitusi Harus Menjadi Panglima, Bukan Pelengkap Bagi Kekuasaan

Kamis, 19/11/2026 11:44 WIB
Ketua Umum Masyumi Reborn Ahmad Yani (RMOL)

Ketua Umum Masyumi Reborn Ahmad Yani (RMOL)

law-justice.co - Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum yang tersimpan dalam lembaran negara. Konstitusi merupakan fondasi penyelenggaraan kekuasaan, pembatas kewenangan, sekaligus pedoman bagi setiap penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam negara hukum, seluruh tindakan penyelenggaraan negara harus tunduk kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada kekuasaan yang menempatkan dirinya lebih tinggi daripada hukum. Tidak boleh pula ada tindakan kenegaraan yang mengabaikan prosedur dan substansi hukum hanya karena pertimbangan kepentingan politik atau kenyamanan kekuasaan.

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia, khususnya persoalan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 serta proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, memberikan pelajaran penting bagi kehidupan bernegara.

Persoalan tersebut semestinya tidak hanya dilihat sebagai peristiwa politik atau pergantian pejabat negara, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat budaya konstitusional, kepastian hukum, dan disiplin penyelenggaraan negara.

Ada satu prinsip yang harus dipegang bersama “konstitusi bukan instrumen untuk memenuhi kehendak kekuasaan, melainkan kekuasaanlah yang harus dijalankan berdasarkan konstitusi.”

Ketaatan terhadap Konstitusi Merupakan Keharusan

Salah satu prinsip utama negara hukum adalah supremasi konstitusi. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seluruh penyelenggara negara, baik Presiden, MPR, DPR, DPD, maupun lembaga negara lainnya, terikat dan wajib tunduk kepada konstitusi.

Ketaatan tersebut tidak boleh bersifat selektif. Konstitusi tidak boleh hanya dijadikan dasar ketika menguntungkan suatu kepentingan, tetapi diabaikan ketika dianggap menghambat pencapaian tujuan politik.

Dalam negara demokrasi konstitusional, kekuasaan memperoleh legitimasi bukan semata-mata karena dukungan politik atau kemenangan dalam pemilihan umum, melainkan juga karena pelaksanaannya sesuai dengan batas kewenangan dan prosedur yang ditentukan hukum. Kewenangan bukanlah kekuasaan tanpa batas. Setiap kewenangan selalu memiliki dasar, ruang lingkup, prosedur, dan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, ketaatan terhadap konstitusi harus diwujudkan dalam setiap tindakan kenegaraan, mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan, penyelenggaraan pemilihan umum, hingga pengisian jabatan publik.

Hierarki Norma Hukum : Tidak Ada Peraturan yang Boleh Melampaui Kewenangannya

Ketaatan terhadap konstitusi tidak dapat dipisahkan dari ketaatan terhadap sistem hierarki dan tata urutan norma hukum. Hans Kelsen melalui teori Stufenbau des Recht menjelaskan bahwa sistem hukum tersusun secara berjenjang atau bertingkat. Norma hukum yang lebih rendah memperoleh dasar keberlakuannya dari norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, pembentukan suatu norma harus memiliki dasar kewenangan dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang menjadi landasan pembentukannya.

Dalam teori Kelsen, konsep Grundnorm atau norma dasar menjadi landasan validitas keseluruhan sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, pemikiran tersebut perlu dibaca bersama kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar serta norma tertinggi dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan.

Prinsip tersebut memperoleh landasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 2 UU tersebut menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan Daerah Provinsi dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki tersebut. Selanjutnya, Pasal 8 mengakui keberadaan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara dan pejabat berwenang, termasuk peraturan MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan KPU, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Konsekuensinya jelas: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan pelaksana tidak boleh mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang, apalagi mengubah substansi norma yang telah ditetapkan undang-undang.

Prinsip ini dikenal dalam doktrin hukum sebagai lex superior derogat legi inferiori, yaitu norma hukum yang lebih tinggi mengesampingkan norma hukum yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan.

Dalam konteks ini, teori Hans Kelsen bukan sekadar teori akademik. Ia merupakan pengingat bahwa kekuasaan pembentukan norma harus dijalankan sesuai tata urutan hukum. “Tidak boleh ada peraturan yang melampaui kewenangannya, dan tidak boleh ada lembaga negara yang bertindak seolah-olah berada di atas norma yang membatasi kewenangannya.”

Persyaratan Jabatan Publik Tidak Boleh Disesuaikan dengan Kehendak Pencalonan

Pengalaman Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 memberikan pelajaran penting mengenai hubungan antara persyaratan pencalonan, kewenangan lembaga negara, dan hierarki norma hukum.

Pertama, mengenai persyaratan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum semula menentukan usia paling rendah 40 tahun.

Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, norma tersebut memperoleh pemaknaan baru, yaitu berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan tersebut membawa konsekuensi penting terhadap pemaknaan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam negara hukum, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan konstitusional. Akan tetapi, penggunaan kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan batas kewenangan, prinsip independensi, imparsialitas, etika peradilan, dan kepastian hukum.

Putusan Nomor 90 juga menimbulkan perdebatan akademik mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang, termasuk hubungan antara fungsi *negative legislator* dan perkembangan praktik penafsiran konstitusi.

Kedua, mengenai persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 169 huruf r UU Pemilu menentukan persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Dalam proses pencalonan Pemilu 2024, KPU menerbitkan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang kemudian diubah melalui PKPU Nomor 23 Tahun 2023. Ketentuan mengenai dokumen pendidikan, termasuk pendidikan yang diperoleh di luar negeri, menjadi bagian dari perdebatan hukum.

Persoalan hukumnya bukan semata-mata apakah suatu dokumen dapat digunakan sebagai bukti administratif, melainkan apakah pengaturan teknis tersebut tetap berada dalam batas kewenangan KPU dan tidak mengubah substansi persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang.

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewenangan mengatur teknis pelaksanaan pemilu berdasarkan delegasi peraturan perundang-undangan. Namun, kewenangan tersebut tidak memberikan hak untuk mengubah, mengurangi, atau meniadakan persyaratan substantif yang telah ditentukan undang-undang.

Di sinilah prinsip hierarki norma harus dijaga. Peraturan pelaksana harus tunduk kepada undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya. Peraturan teknis tidak boleh dijadikan instrumen untuk mengubah ukuran persyaratan yang telah ditetapkan pembentuk undang-undang.

Tentu saja, perubahan hukum tetap dimungkinkan. Namun, perubahan harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang, melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang sah, dengan alasan objektif, dan tanpa mengabaikan kepastian hukum. “Aturan hukum harus menjadi ukuran untuk menentukan siapa yang memenuhi persyaratan, bukan persyaratan yang disesuaikan untuk memenuhi kehendak terhadap seseorang.”

Prosedur dan Substansi : Dua Hal yang Tidak Dapat Dipisahkan

Dalam praktik ketatanegaraan, sering kali perhatian lebih besar diberikan kepada substansi suatu keputusan, sementara prosedur yang harus ditempuh justru dianggap sebagai persoalan teknis atau administratif. Pandangan demikian harus diluruskan. Prosedur merupakan instrumen untuk memastikan bahwa kewenangan dijalankan oleh pejabat yang berwenang, melalui tahapan yang benar, dalam batas waktu yang ditentukan, serta berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan hukum.

Sementara itu, substansi menentukan apakah tindakan atau keputusan tersebut memiliki dasar, tujuan, dan isi yang sesuai dengan hukum serta konstitusi. Keduanya tidak dapat dipertentangkan. Prosedur yang benar tanpa memperhatikan substansi dapat menghasilkan keputusan yang kehilangan legitimasi. Sebaliknya, tujuan yang dianggap baik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, ketelitian, kecermatan, dan ketepatan harus menjadi standar dalam setiap tindakan penyelenggaraan negara. Pengabaian terhadap prosedur dapat menimbulkan persoalan hukum. Demikian pula, penerapan prosedur secara formal tanpa memperhatikan substansi dapat menghilangkan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum.

Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden : Ujian Disiplin Konstitusi

Persoalan yang berkembang setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR pada 12 November 2026 menjadi ujian berikutnya bagi disiplin konstitusi. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

Ketentuan tersebut mengandung dua unsur penting. Pertama, kewenangan Presiden untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden. Kedua, kewajiban konstitusional MPR menyelenggarakan sidang pemilihan dalam waktu paling lambat 60 hari. Kedua unsur tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dan tidak boleh dipisahkan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Dalam perkembangan proses kelembagaan, MPR semula menjadwalkan Sidang Paripurna pemilihan Wakil Presiden pada 2 Desember 2026. Setelah menerima surat Presiden yang meminta penundaan, Rapat Gabungan MPR pada 16 November 2026 menyepakati perubahan jadwal menjadi 9 Desember 2026. Perubahan jadwal tersebut membawa konsekuensi hukum terhadap penghitungan tenggat pengajuan dua calon Wakil Presiden.

Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 menentukan bahwa Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Persoalan kemudian muncul dalam penghitungan tenggat waktu.

UU MD3 melalui Pasal 1 angka 9 mendefinisikan Hari sebagai hari kerja. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 melalui Pasal 1 angka 22 juga memberikan definisi Hari sebagai hari kerja. Apabila ketentuan tersebut diterapkan terhadap jadwal Sidang Paripurna pemilihan wakil presiden 9 Desember 2026, penghitungan 14 hari kerja ke belakang menghasilkan hari kamis 19 November 2026 presiden harus sudah menyampaikan 2 (dua) nama calon beserta data kelengkapan syarat dari 2 (dua) calon tersebut kepada MPR untuk dipilih.

Sementara itu, dalam pemberitaan mengenai jadwal sidang, Ketua MPR menyampaikan tanggal 25 November 2026 sebagai batas pengajuan dua calon. Perbedaan tersebut harus dijelaskan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Pengumuman kelembagaan tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan interpretasi terhadap ketentuan undang-undang dan peraturan MPR.

Di sinilah ketelitian dan kecermatan MPR serta Presiden menjadi sangat penting. Demikian pula, penghitungan batas 60 hari dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 harus dilakukan secara tersendiri. Definisi Hari dalam peraturan yang lebih rendah tidak boleh secara otomatis digunakan untuk memperpanjang batas waktu yang telah ditetapkan konstitusi.

Perlu dipastikan pula tanggal efektif terjadinya kekosongan jabatan berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, terdapat beberapa pertanyaan hukum yang harus dijawab secara objektif :

  1. Kapan secara hukum kekosongan jabatan Wakil Presiden mulai berlaku?
  2. Bagaimana penghitungan batas waktu 60 hari berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945?
  3. Apakah tenggat 14 hari dalam UU MD3 dan Peraturan MPR dihitung berdasarkan hari kerja?
  4. Apakah perubahan jadwal Sidang Paripurna telah ditetapkan melalui keputusan kelembagaan MPR yang sah?
  5. Apakah dua calon yang diusulkan Presiden telah memenuhi seluruh persyaratan konstitusional dan peraturan perundang-undangan?

Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab berdasarkan perkiraan atau pertimbangan politik. Jawabannya harus ditemukan melalui dokumen resmi dan penafsiran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Presiden, MPR, DPR, dan DPD Harus Menjaga Disiplin Konstitusi

Peristiwa ini seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan wajib memastikan setiap kewenangan konstitusional dilaksanakan sesuai prosedur dan batas waktu yang ditentukan. Agenda kenegaraan maupun kesibukan pemerintahan tidak boleh menghilangkan kepastian pelaksanaan kewajiban hukum.

  • MPR

MPR tidak hanya bertanggung jawab menyelenggarakan Sidang Paripurna, tetapi juga memastikan seluruh tahapan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai UUD 1945, UU MD3, dan Peraturan MPR. Ketelitian dalam menetapkan jadwal, menghitung tenggat waktu, melakukan verifikasi persyaratan calon, dan menetapkan keputusan kelembagaan merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional MPR.

  • DPR

DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPR harus memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan ruang bagi penyimpangan dalam pelaksanaannya. DPR juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap praktik penyelenggaraan negara dalam rangka memperbaiki kualitas legislasi dan pengawasan.

  • DPD

DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang bersama DPR menjadi unsur keanggotaan MPR memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menjaga agar proses kelembagaan MPR berjalan sesuai aturan dan kepentingan bangsa. Seluruh lembaga negara harus menempatkan kepentingan konstitusi di atas kepentingan politik maupun kepentingan kelembagaan.

Membangun Budaya Ketatanegaraan yang Taat Hukum

Negara hukum tidak cukup hanya memiliki konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lengkap. Negara hukum membutuhkan penyelenggara negara yang memiliki kesadaran untuk menaati seluruh norma hukum. Ketaatan tersebut harus tercermin setidaknya dalam tiga prinsip.

Pertama, ketelitian dalam membaca norma. Setiap ketentuan harus dipahami secara utuh, termasuk hubungan antara batang tubuh, penjelasan, ketentuan umum, dan peraturan pelaksanaannya.

Kedua, kecermatan dalam menerapkan norma. Setiap tindakan harus didasarkan pada kewenangan yang tepat, prosedur yang benar, serta tenggat waktu yang tidak boleh diabaikan.

Ketiga, ketepatan dalam mengambil keputusan. Keputusan kenegaraan harus dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional, baik dari aspek prosedural maupun substansial.

Kita tidak boleh membiarkan praktik penyelenggaraan negara berkembang menjadi kebiasaan yang justru mengesampingkan ketentuan hukum. Hukum tidak boleh mengikuti kemauan pejabat. Sebaliknya, setiap pejabat negara harus tunduk kepada hukum.

Konstitusi Harus Menjadi Panglima

Pelajaran dari persoalan Putusan MK Nomor 90, perdebatan mengenai persyaratan pendidikan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden harus menjadi momentum untuk memperkuat budaya ketatanegaraan Indonesia.

Kita tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Kita sedang mengingatkan bahwa kesalahan dalam memahami norma, mengabaikan hierarki peraturan, atau mengesampingkan prosedur dapat membawa konsekuensi serius terhadap legitimasi tindakan negara. Kita membutuhkan penyelenggaraan negara yang tidak hanya mampu menghasilkan keputusan, tetapi juga menghasilkan keputusan yang benar menurut hukum, sah menurut prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Presiden, MPR, DPR, DPD, dan seluruh lembaga negara harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa konstitusi bukan hanya diucapkan dalam pidato kenegaraan, tetapi benar-benar dilaksanakan dalam setiap tindakan dan keputusan. Ketelitian, kecermatan, dan ketepatan bukanlah pilihan, melainkan keharusan dalam penyelenggaraan negara hukum.

“Sebab, konstitusi tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik, hierarki norma tidak boleh diabaikan, dan prosedur tidak boleh dikorbankan demi memenuhi kehendak kekuasaan.” Pada akhirnya, yang harus kita jaga bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan kehormatan konstitusi, kepastian hukum, dan masa depan negara hukum Indonesia. “konstitusi harus menjadi panglima, bukan sekadar pelengkap kekuasaan.”

 

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar