Prof. Didik J Rachbini, PhD, Rektor Universitas Paramadina

Soal Peran Megawati, Konstitusi vs Rakus Kekuasaan

Rabu, 18/11/2026 08:49 WIB
Bareng Dasco, Presiden Prabowo Sambangi Megawati di Teuku Umar. (Istimewa).

Bareng Dasco, Presiden Prabowo Sambangi Megawati di Teuku Umar. (Istimewa).

law-justice.co - Dalam kisruh kekuasaan saat ini, jangan lupa peranan Megawati, yang berhail mencegah rakus kekuasaan hendak menjebol konstitusi untuk berkuasa tiga periode. Asal sebab mulanya adalah tahun 2022 tiba-tiba muncul wacana mengubah konstitusi batas periode kepresidenan menjadi tiga perioda.

Alasannya karena polularitas tinggi, Jokowi hebat dan rakyat mencintainya. Semua tahu di balik itu, Jokowi secara tidak langsung lewat menteri-menterinya mewacanakan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.

Untuk itu cara mewujudkannya secara legal adalah menjadi penumpang gelap dari rencana MPR RI untuk amandemen UUD 1945. Saya menjadi anggota Komite Kajian Ketatanegaraan, yang anggotanya separuh mantan anggota DPR dari berbagai partai, intelektual dan para guru besar berbagai bidang.

Saya merasakan sekali pada tahun 2023-2024 wacana ini sudah hampir pasti terwujud karena semua partai sudah di bawah kekuasaan Jokowi dan setuju untuk perpanjangan masa jabatan itu.

Kekuasaan Jokowi sangat kuat ketika itu dan sangat mudah menggangeng partai politik di DPR/MPR untuk mewujudkan wacana 3 periode tersebut.

Tetapi karena satu orang, yang bernama Megawati Soekarnoputri, maka kehendak dan kerakusan kekuasaan tersebut terhenti.

Suara PDIP melalui Adian Napitupulu pada Oktober 2023 menyampaikan bahwa Jokowi retak dan benci Megawati terkait dengan penolakan terhadap rencana mengubah konstitusi masa jabatan presiden 3 periode tersebut, yang teselip di baliknya adalah rakus kekuasaan Jokowi yang sangat populer ketika itu.

Puan Maharani membantah bahwa Jokowi pernah mengajukan permintaan tersebut kepada Megawati. Ini biasa basa-basi politik, yang tidak boleh dibaca vebal dan dangkal.

Jokowi beberapa kali membantah secara terbuka dan menyatakan akan tetap mematuhi konstitusi. Kalau ini tidak perlu dibaca secara mendalam, semua sudah cukup tahu itu adalah tipu daya dan kebohongan besar, yang dilakukannya teru-menerusselama berkuasa.

Bantahan terbuka dari seoang bernama Jokowi sudah tidak bisa dipercaya, sudah pasti palsu dan bohong besar. Publik memang bertahun-tahun tertipu, tetapi di akhir kekuasaannya banyak yang sudah tahu bahwa Jokowi adalah presiden pembohong besar. Yang dikatakan lain dengan yang dikerjakannya.

Masalah ini penting dan perlu mendapat perhatian serius karena sejarah tidak rusak karena Megawati berhasil menghalau kerakusan kekuasaan Jokowi untuk melampiaskan nafsunya berkuasa tiga periode.

Peran Megawati harus dicatat dalam sejarah dan perlu ditulis untuk kebaikan bangsa. Ini pertarungan ketika konstitusi berhadapan dengan kerakusan kekuasaan, yang merusak. Yang satu diwakili oleh Megawati melawan yang satu lagi diwakili Jokowi.

Megawati patut dihargai dalam keteguhannya mempertahankan konstitusi, sementara Jokowi merusaknya.

Megawati dengan ketulusannya berpolitik berperan senyap dalam mempertahankan konstitusi mengenai pembatasan masa jabatan presiden ketika muncul wacana penundaan pemilu dan perpanjangan kekuasaan. Wacana itu dibantah tetapi sejatinya merupakan refleksi nafsu berkuasa Jokowi.

Ke depan kita tidak boleh tertipu dengan acting kelas wahid seperti ini. Politik merupakan siasat, yang sering menipu publik. Seperti kasus ini, terhadap wacana tiga periode Jokowi menyebutkan kemungkinan pengusulnya ingin mencari muka, menampar muka, atau menjerumuskannya.

Pernyataan ini menunjukkan seolah-olah penolakan awal terhadap gagasan tersebut. Tetapi publik sudah tahu itu semua merupakan pernyataan politik yang palsu.

Menurut saya tindakan Megawati merupakan sebuah komitmen terhadap demokrasi konstitusional dan memberikan contoh kepentingan institusional partai, yang sejalan dengan kepentingan nasional.

Megawati mengikuti pemilihan presiden langsung tahun 2004, kalah dalam putaran kedua, dan masa jabatannya berakhir melalui pergantian pemerintahan yang konstitusional.

Berbeda dengan Jokowi, Megawati tidak menggunakan alat negara, aparat hukum untuk kepentingan politiknya. Yang dapat menjadi pelajaran Megawati sebagai simbol demokrasi dan penjaga institusi tetapi Jokowi merusaknya.

Peristiwa tersebut merupakan bagian penting dari konsolidasi demokrasi Indonesia. Pergantian presiden tidak lagi bergantung pada krisis politik, melainkan keputusan pemilih.

Presiden SBY meneruskan dan banyak sekali dikritik oleh masyarakat luas tetapi secara konsisten menjaga demokrasi, konstitusi dan institusi. Sebaliknya, pada masa Jokowi sangat banyak pujian dengan popularitas tinggi, tetapi terjadi praktek merusak institusi, konstitusi dan demokrasi.

Berlanjut pada pergantian transisi kepemimpinan masa Jokowi penuh intrik dan tipu daya serta sarat pertarungan kekuaaan bukan untuk kepentingan bangsa tetapi untuk memenuhi nafsu kekuasaan dirinya. Itulan yang terjadi pada saat ini.

Kesimpulan, Megawati telah menjalankan peran sejarah yang baik dalam menjaga konstitusi. Itu pernah disampaikan pada 10 Januari 2023 dalam HUT ke-50 PDIP, Megawati menyatakan partainya tidak membuka ruang penambahan masa jabatan presiden.

Selanjutnya pada 5 Agustus 2024 Megawati kembali memperingatkan bahaya tiga periode. Ia menyatakan perpanjangan masa jabatan presiden berpotensi merusak negara dan bertentangan dengan pembatasan konstitusional yang berlaku.

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar