Pengajar Gugat MK, Mohon Ubah Syarat Usia Capres-Cawapres 19 Tahun

Rabu, 18/11/2026 16:35 WIB
Gedung MK (Elisabeth Novina)/Nasional Geographic)

Gedung MK (Elisabeth Novina)/Nasional Geographic)

law-justice.co - Warga bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub mengajukan gugatan terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meminta MK mengubah syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi paling rendah 19 tahun.

Dilihat dari situs resmi MK, Rabu (18/11/2026), gugatan tersebut teregister dengan nomor 432/PUU-XXIV/2026. Berikut ini isi pasal yang digugat:

Pasal 169 huruf q:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Sebagai informasi, pasal tersebut telah diubah berdasarkan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. Berikut ini isinya:

q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Alasan Pemohon

Pemohon, yang berstatus sebagai pengajar/aktivis, mengatakan batasan usia 40 tahun membatasi warga yang punya kemampuan menjadi calon presiden atau wapres. Pemohon juga mengungkit putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

"Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan MA 742 K/TUN/2026 menyebabkan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026, hal ini menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasal 169 huruf q berusia paling rendah 40 tahun membatasi hak konstitusi pemohon, padahal negara menjamin kedudukan dan hak yang sama," ujarnya.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar