Menko Yusril Ungkap Kemungkinan Tersangka Baru Penyadapan Prabowo

Rabu, 18/11/2026 05:31 WIB
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi penetapan tersangka dan penahanan tiga perwira tinggi Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah pejabat negara. Yusril menegaskan bahwa perkara tersebut murni tindak pidana penyadapan dan akses ilegal, bukan tindak pidana makar. Robinsar Nainggolan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi penetapan tersangka dan penahanan tiga perwira tinggi Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah pejabat negara. Yusril menegaskan bahwa perkara tersebut murni tindak pidana penyadapan dan akses ilegal, bukan tindak pidana makar. Robinsar Nainggolan

law-justice.co - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan terdapat kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penyelidikan yang dilakukan polisi diharapkan dapat menguak tujuan penyadapan, pihak yang memanfaatkannya, serta kepentingan di balik tindakan tersebut.

"Mungkin juga akan ada tersangka-tersangka baru, dan juga akan juga akan terungkap sebenarnya ke mana arah daripada penyadapan dan kemudian juga dari manfaat dari penyadapan itu siapa yang menggunakan dan untuk kepentingan apa," ujar Yusril di Sawah Besar, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Meski begitu, dia menegaskan hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut lantaran masih dalam proses pendalaman.

Yusril menghormati proses hukum yang dilakukan polisi secara cermat dan hati-hati. Pasalnya penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo mengarah ke dugaan makar.

"Karena masalah makar itu bukan masalah sederhana. Masalah makar itu masalah sangat serius, ya," katanya.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi tak ditahan di situ karena alasan kesehatan.

Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar