Sidang MPR Pemilihan Wapres Mundur Sepekan, Ini Sebabnya
Ilustrasi: Ketua MPR Ahmad Muzani. (Kompas)
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Muzani pada konferensi pers usai Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR yang berlangsung di Gedung Nusantara V Kompleks MPR/DPR RI. Dalam konferensi pers itu, Muzani didampingi para Wakil Ketua MPR dan Pimpinan Fraksi serta Kelompok DPD di MPR.
"Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada hari ini menyetujui tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia," ungkap Muzani, dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Muzani mengatakan rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD dilaksanakan setelah menerima surat dari Presiden. Surat tersebut berisi tanggapan Presiden atas surat yang dikirimkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tertanggal 13 November 2026.
Dalam surat tersebut, MPR memutuskan bahwa sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden serta pemilihan dan pelantikan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia akan diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2026.
"Dalam rapat gabungan hari ini, kami membahas dua agenda penting. Pertama, perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Kedua, prosesi pelantikan wakil presiden terpilih," jelas Muzani.
Penundaan jadwal Sidang Paripurna, menurut Muzani, berarti memberi tambahan waktu kepada Presiden untuk memikirkan secara lebih matang dua calon wakil presiden yang akan diajukan ke MPR.
Sesuai aturan, jika Sidang Paripurna dilaksanakan 2 Desember, berarti Presiden harus mengirim dua nama calon Wakil Presiden ke MPR setidak-tidaknya tanggal 18 November karena aturan mainnya mengatakan bahwa selambat-lambatnya dalam 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna tanggal 2 Desember tersebut.
Akan tetapi, dalam tenggat waktu yang tersedia, kata Muzani, jadwal kegiatan kenegaraan Presiden sangat sibuk. Akibatnya, Presiden Prabowo belum bisa melakukan pertimbangan secara matang untuk menentukan dua nama calon wakil presiden. Padahal, Presiden harus berkoordinasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta para tokoh untuk mendapatkan pertimbangan.
"Karena itu, dalam suratnya Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dilaksanakan tanggal 9 Desember, harinya Rabu," tambah Muzani.
Rapat Gabungan, lanjut Muzani, juga menyetujui pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia menggunakan semangat yang disampaikan dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 yang mana MPR akan melantik Wakil Presiden terpilih.
"Selain itu, Rapat Gabungan juga memutuskan bahwa panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto didampingi oleh dua orang Wakil Ketua, beranggotakan 36 orang yang ditetapkan dari fraksi dan kelompok DPD," jelas Muzani.
"Sementara itu, untuk Tim Verifikasi, koordinatornya dipegang Ibu Lestari Moerdijat, sedangkan sebagai ketua tim adalah Habiburrahman dan sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan,"pungkasnya.




Komentar