KPK Menahan Bekas Staf Anwar Saddad Terkait Kasus Dana Hibah Jatim

Senin, 16/11/2026 20:59 WIB
ilustrasi gedung KPK. Foto: RRI

ilustrasi gedung KPK. Foto: RRI

law-justice.co - KPK menahan satu orang tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2019-2022.

Tersangka yang ditahan adalah Bagus Wahyudyono selaku pihak swasta yang juga staf Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Anwar Saddad (AS). Anwar juga tersangka dalam kasus tersebut dan belum ditahan.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan Bagus ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 16 November sampai 5 Desember 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

"Bahwa kemudian pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap 1 tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu Sdr. BGS selaku staf AS dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta," kata Taufik dalam konferensi pers, Senin (16/11) malam.

Konstruksi Perkara

Taufik mengatakan kasus ini berawal saat Staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing Anggota DPRD, dan menghimpun usulan masing-masing Anggota DPRD.

Atas pembagian tersebut, Anwar diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp291,5 miliar, dengan rincian Rp48,9 miliar (tahun 2019); Rp37,6 miliar (tahun 2020); Rp121,3 miliar (tahun 2021) dan Rp83,7 miliar (tahun 2022).

"Bahwa dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi `jatah` AS, dirinya mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15 persen sampai 20 persen terhadap para Koordinator Lapangan (Korlap) atau Anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar Anggota DPRD," kata Taufik.

Sementara, terhadap Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau

menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah.

Kemudian proposal yang telah dibuat oleh Korlap disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya.

Setelahnya, Bagus selaku staf Anwar diberi tugas untuk mengkoordinir usulan pekerjaan dana hibah, menjadi penghubung sekaligus koordinator para Korlap, melakukan verifikasi/kelengkapan usulan, menyampaikan dan mengkoordinir komitmen fee dari Korlap, mengelola fee dari para Korlap, dan merekapitulasi setiap fee atau pengeluaran AS.

"Atas kesepakatan tersebut, para Korlap yang akan menerima dana hibah `jatah` dari AS selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20 persen sampai 25 persen," ujarnya.

Penyerahan itu melalui tiga cara, pertama diserahkan langsung secara tunai kepada Anwar. Kedua, diserahkan secara tunai atau transfer melalui Bagus yang merupakan orang kepercayaan Anwar dan ketiga diminta membayarkan keperluan pribadi Anwar.

Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee dalam periode 2019-2022, Anwar menerima total sejumlah Rp41,7 miliar. Dimana, sebesar Rp40,5 miliar untuk Anwar, sementara Bagus mendapatkan jatah senilai Rp1,26 miliar.

"Bahwa dari total penerimaan dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat, sebesar 20 persen sampai 30 persen `disunat lagi` oleh para Korlap. Sehingga dana hibah yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat hanya sekitar 55 persen sampai 70 persen dari anggaran awal," kata Taufik.

Atas perbuatannya, Bagus dan Anwar sebagai penerima, disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar