Mundurnya Gibran Bermata Dua, Harus Diusut Lewat Proses Pidana!

law-justice.co - Inisiator Forum Guru Besar Indonesia, Din Syamsuddin ikut buka suara merespons terkait mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menilai, pengunduran diri Gibran merupakan keputusan yang layaknya pisau bermata dua. Di satu sisi, langkah tersebut dinilai positif dan elegan demi menjaga marwah negara konstitusi, sebagaimana tuntutan 150 guru besar.

Namun, di sisi lain, peristiwa tersebut berpotensi menjadi preseden buruk dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena seorang wakil presiden mundur akibat persoalan yang mencederai kehormatan jabatan.

“Walau Seruan 150 Guru Besar yang saya termasuk pemrakarsa sudah terpenuhi, namun karena ada gejala dan gelagat makar terhadap Presiden serta upaya mantan Presiden Jokowi, sang ayah, yang masih bermanuver politik,” ujar Din dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 November 2026.

Atas situasi tersebut, Din menyayangkan sikap DPR RI yang menghentikan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Menurutnya, HMP merupakan salah satu jalur konstitusional dan proses politik yang semestinya tetap berjalan meskipun pihak yang dipersoalkan telah mengundurkan diri dari jabatannya.

“Keterpilihan Wakil Presiden yang secara konstitusional menyimpang berdasarkan keputusan MK dan MA bukan masalah sederhana,” tegasnya.

Din menilai persoalan keterpilihan wakil presiden tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek konstitusional, tetapi juga menyangkut etika, moral, hingga dugaan tindak pidana.

“Demi kebenaran dan keadilan serta pencegahan agar kasus serupa tidak terulang pada masa mendatang, maka harus diusut tuntas lewat proses pidana,” katanya.

Prabowo Dinilai Masih Memegang Kendali

Lebih lanjut, Din menyoroti dinamika politik nasional dalam beberapa waktu terakhir yang menurutnya menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih memegang kendali pemerintahan.

Dia mengibaratkan posisi Prabowo seperti seorang panglima pasukan khusus, baik Kopassus maupun Kostrad, yang tetap memiliki kendali kuat terhadap situasi.
Din menduga, mundurnya Gibran dari jabatan wakil presiden tidak terlepas dari restu Prabowo.

Dia juga mengaitkan dinamika tersebut dengan dugaan penyadapan terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah anak buahnya.

“Mundurnya Gibran Rakabuming dari kursi Wakil Presiden yang tidak dapat dilepas dari restunya dan penyadapan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah anak buahnya adalah buah preemptive action (aksi mendahului). Merupakan sikap decisive dan determinan dilakukannya,” ungkap Din.

Din mengakui, sebelumnya dirinya termasuk pihak yang skeptis dan pesimistis terhadap kemampuan Presiden Prabowo Subianto dalam menuntaskan mandat pemerintahan hingga 2029.

Sikap tersebut, menurutnya, dilatarbelakangi oleh proses pembusukan politik dari dalam pemerintahan yang melibatkan sejumlah pembantu presiden.

Dia mencontohkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (KopDes) yang dinilainya kerap menimbulkan persoalan atau malapraktik. Selain itu, komunikasi politik dengan kalangan elite juga dianggap masih buruk.

Situasi tersebut, lanjut Din, semakin diperburuk oleh kebijakan luar negeri yang dinilainya bertentangan dengan aspirasi mayoritas umat Islam, serta persoalan dugaan penyadapan yang melibatkan bawahannya.

“Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo mengalami defisit, karena banyak yang berhenti pada kata-kata dan tidak berlanjut pada perbuatan nyata. Hal itu lebih disebabkan eselon pelaksana yang tidak cukup responsif dalam menerjemahkan pikiran Presiden,” tandasnya.