Listyo Sigit Tersangka,Membuka Kotak Pandora untuk Bersih-bersih Polri

[INTRO]

Penahanan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memang tidak seharusnya berhenti sebagai skandal hukum yang melibatkan sejumlah jenderal polisi. Peristiwa ini berpotensi membuka persoalan yang jauh lebih besar, mulai dari bagaimana kekuasaan dikelola, bagaimana jabatan dibagikan, bagaimana loyalitas politik bekerja, hingga bagaimana sebuah institusi negara dapat kehilangan independensinya ketika terlalu kuat dipengaruhi jaringan patronase.

Kasus penyadapan yang menyeret Listyo bersama sejumlah perwira tinggi Polri menjadi pintu masuk untuk memeriksa kembali berbagai kejanggalan yang selama ini menjadi pembicaraan di lingkungan internal kepolisian. Mulai dari promosi pangkat yang dianggap terlalu cepat, keistimewaan dalam pendidikan dan penempatan jabatan, dugaan penyalahgunaan anggaran satuan tugas, hingga cerita mengenai konflik personal yang konon turut memengaruhi perjalanan karier seorang perwira.

Jika berbagai dugaan tersebut memiliki dasar, persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang bersalah dalam kasus penyadapan. Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah selama ini telah tumbuh sebuah jaringan kekuasaan yang bekerja berdasarkan kedekatan, loyalitas, dan kepentingan kelompok, bukan berdasarkan profesionalisme dan meritokrasi.

Salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian adalah fenomena percepatan karier sejumlah perwira yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan Listyo Sigit dan jaringan yang dikenal publik sebagai Geng Solo. Nama Ahrie Sonta Nasution menjadi salah satu contoh yang banyak diperbincangkan. Kariernya melesat hingga mencapai pangkat jenderal bintang satu ketika usianya masih relatif muda, kemudian berlanjut ke posisi jenderal bintang dua.

Selain Ahrie, nama Slamet Uliandi dan Pipit Rismanto juga disebut dalam berbagai pembicaraan mengenai lingkaran perwira yang memperoleh posisi strategis pada masa kepemimpinan Listyo.

Ada pula dugaan perlakuan istimewa terhadap Kombes Gatot Yulianto, yang disebut memiliki riwayat kedinasan bersama Listyo ketika bertugas di Surakarta. Beredar kabar yang menyebut Gatot memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan Sespim Polri pada 2023 tanpa melalui mekanisme seleksi sebagaimana mestinya. Tentu saja, dugaan perlakuan khusus yang tidak didasarkan pada ketentuan organisasi, persoalannya menjadi sangat serius. Sebab, institusi kepolisian seharusnya berdiri di atas sistem merit, bukan sistem kedekatan.

Terkait dengan hal tersebut, sosiolog Jerman Max Weber, melalui teorinya tentang birokrasi rasional-legal, menjelaskan bahwa organisasi modern harus bekerja berdasarkan aturan, hierarki kewenangan, kompetensi profesional, dan prosedur yang impersonal. Dalam birokrasi rasional-legal, jabatan bukan hadiah dari seorang pemimpin kepada orang yang dianggap loyal, melainkan amanah organisasi yang harus diperoleh berdasarkan kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan.

Ketika promosi lebih ditentukan oleh kedekatan personal daripada prestasi, birokrasi mulai bergeser menjadi birokrasi patrimonial. Dalam sistem patrimonial, batas antara kepentingan pribadi penguasa dan kepentingan organisasi menjadi kabur. Jabatan dapat berubah menjadi instrumen untuk mempertahankan loyalitas, membangun jaringan, sekaligus mengamankan kepentingan kelompok.

Jika praktik semacam itu benar terjadi di lingkungan Polri, yang rusak bukan hanya karier seorang perwira yang tersisih, melainkan juga kepercayaan seluruh anggota institusi terhadap sistem pembinaan kariernya sendiri. Perwira yang bekerja keras, berprestasi, dan memenuhi persyaratan dapat merasa bahwa masa depannya bukan ditentukan oleh kemampuan, tetapi oleh siapa yang menjadi pelindungnya. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini akan melahirkan organisasi yang lebih sibuk mengurus loyalitas daripada meningkatkan profesionalisme.

Fenomena jaringan perwira yang disebut Geng Solo juga menarik dibaca melalui teori oligarki. Robert Michels, seorang sosiolog Jerman, memperkenalkan konsep Iron Law of Oligarchy atau hukum besi oligarki. Menurut Michels, organisasi besar memiliki kecenderungan melahirkan kelompok elite kecil yang menguasai proses pengambilan keputusan.

Semakin besar organisasi, semakin besar pula kemungkinan kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir orang yang mengendalikan informasi, sumber daya, dan mekanisme organisasi. Dalam konteks kepolisian, teori ini relevan untuk menjelaskan bahaya ketika jabatan strategis, akses terhadap informasi, dan keputusan promosi terlalu terkonsentrasi pada lingkaran tertentu.

Jika sebuah kelompok perwira memiliki kedekatan personal, pengalaman bersama, serta akses istimewa kepada pucuk pimpinan, kelompok tersebut berpotensi membangun pengaruh yang jauh lebih besar daripada kewenangan formal yang dimilikinya. Mereka dapat menjadi pusat distribusi jabatan, informasi, dan pengaruh. Namun, keberadaan jaringan pertemanan atau kesamaan riwayat kedinasan tidak otomatis membuktikan adanya oligarki yang menyalahgunakan kekuasaan. Yang harus diperiksa adalah apakah hubungan tersebut benar-benar memengaruhi keputusan organisasi dan menghasilkan perlakuan istimewa.

Karena itu, audit terhadap promosi dan penempatan jabatan menjadi penting. Apakah kenaikan pangkat telah mengikuti ketentuan? Apakah pendidikan pengembangan kepemimpinan dilakukan melalui seleksi yang setara? Apakah terdapat intervensi pejabat tertentu? Dan apakah perwira yang memiliki kedekatan dengan pimpinan mendapatkan perlakuan berbeda dibandingkan perwira lainnya? Tanpa jawaban yang transparan, kecurigaan mengenai terbentuknya oligarki internal akan terus berkembang. Polri tidak boleh menjadi organisasi yang hanya memberikan kesempatan kepada mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan.

Persoalan berikutnya jauh lebih sensitif, yakni dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam satuan tugas yang memiliki akses terhadap operasi penegakan hukum. Nama Irjen Eko Hadi Santoso menjadi perhatian setelah dirinya disebut sebagai salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.

Di luar perkara tersebut, beredar tudingan dari sumber internal mengenai dugaan keterlibatan sejumlah personel dalam praktik perjudian online dan jaringan narkotika melalui penyalahgunaan fasilitas satuan tugas yang dikenal sebagai Satgas Merah Putih. Bahkan muncul tudingan bahwa satuan tugas tersebut diduga memiliki hubungan dengan kepentingan politik tertentu pada masa pemerintahan sebelumnya.

Tuduhan semacam ini tentu tidak boleh langsung diterima sebagai fakta. Harus ada bukti mengenai struktur organisasi, kewenangan, transaksi keuangan, komunikasi, dan keterlibatan masing-masing pihak. Namun, jika memang terdapat penyalahgunaan fasilitas negara untuk melindungi bisnis ilegal, persoalannya merupakan kejahatan institusional yang sangat serius. Aparat yang seharusnya memberantas perjudian dan narkotika tidak boleh justru memiliki konflik kepentingan dengan aktivitas yang menjadi objek penegakan hukum.

Dalam konteks ini, teori State Capture menjadi relevan. Istilah tersebut menggambarkan keadaan ketika kepentingan kelompok tertentu mampu memengaruhi atau menguasai proses pembuatan kebijakan, keputusan, dan institusi negara demi keuntungan mereka sendiri. Dalam kondisi ekstrem, institusi yang seharusnya mengawasi dan menindak justru dapat dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan pihak tertentu.

Apabila dugaan penyalahgunaan satuan tugas benar-benar terjadi, pertanyaannya bukan hanya siapa operatornya, melainkan juga siapa yang memberikan perlindungan, siapa yang memperoleh keuntungan, dan mengapa mekanisme pengawasan internal tidak mampu mencegahnya. Tidak boleh ada organisasi yang membiarkan kewenangan penegakan hukum berubah menjadi komoditas bisnis.

Persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah dugaan penyelewengan dana Operasi Damai Cartenz yang disebut-sebut mencapai Rp400 miliar. Dalam informasi yang beredar, terdapat tudingan mengenai keterlibatan sejumlah perwira tinggi di lingkungan Polri, termasuk figur yang disebut berada dekat dengan lingkaran pimpinan, mantan Kapolres Timika, serta seorang perwira menengah yang diidentifikasi dengan inisial Kombes H. Jika dugaan ini benar, maka persoalannya menyangkut penggunaan anggaran negara untuk operasi keamanan di wilayah Papua.

Operasi Damai Cartenz memiliki misi keamanan yang sangat penting. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan untuk mendukung operasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, dicairkan, digunakan, dan diaudit. Apakah terdapat penggelembungan anggaran? Apakah ada kegiatan fiktif? Apakah pengadaan dilakukan tidak sesuai kebutuhan? Apakah pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan realisasi kegiatan? Dan apakah terdapat aliran dana kepada pihak-pihak yang tidak memiliki hak?

Dalam teori ekonomi politik korupsi, Robert Klitgaard memperkenalkan formula yang terkenal: Corruption = Monopoly + Discretion - Accountability. Artinya, korupsi cenderung tumbuh ketika kekuasaan terkonsentrasi, kewenangan diskresi terlalu besar, dan pertanggungjawaban lemah. Formula tersebut sangat relevan untuk menguji pengelolaan anggaran operasi khusus.

Semakin besar anggaran dan semakin luas kewenangan pelaksana, semakin kuat pula kebutuhan terhadap pengawasan independen. Karena itu, dugaan penyelewengan Rp400 miliar tersebut harus diuji melalui audit investigatif, pemeriksaan dokumen pencairan, kontrak pengadaan, bukti kegiatan, serta aliran transaksi keuangan. BPK, BPKP, dan aparat penegak hukum harus bekerja sesuai kewenangannya untuk memastikan apakah benar terjadi kerugian negara dan siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan justru menjadi sumber keuntungan pribadi atau kelompok.

Di tengah berbagai dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut, beredar pula cerita mengenai konflik personal yang konon memengaruhi perjalanan karier seorang perwira Polri. Nama Kombes Puji Prayitno disebut-sebut mengalami peminggiran karier dan penempatan berkepanjangan di wilayah Sulawesi Barat tanpa memperoleh jabatan strategis. Salah satu cerita yang beredar menghubungkan nasib tersebut dengan dugaan konflik personal antara Puji dan Listyo Sigit yang disebut berkaitan dengan seorang perempuan bernama Vinna Ledy Anggraheni, yang disebut sebagai politikus PKB dan anggota DPRD Kota Bengkulu.

Jika benar seorang anggota Polri mengalami hambatan karier karena konflik pribadi dengan atasannya, hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang sangat serius. Dalam organisasi profesional, keputusan mutasi dan promosi harus didasarkan pada kebutuhan institusi, prestasi, kompetensi, serta evaluasi kinerja, bukan karena suka atau tidak suka.

Sosiolog Amerika Robert K. Merton, melalui kajiannya mengenai birokrasi dan disfungsi organisasi, menjelaskan bahwa aturan yang semestinya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan organisasi dapat berubah menjadi tujuan itu sendiri ketika dijalankan secara kaku dan menyimpang. Dalam konteks ini, kewenangan mutasi yang seharusnya menjadi instrumen pembinaan organisasi bisa berubah menjadi alat penghukuman personal apabila tidak disertai mekanisme pengawasan.

Bayangkan jika benar seorang perwira harus kehilangan kesempatan mengembangkan karier hanya karena persoalan pribadi dengan atasannya. Artinya, sistem organisasi telah kehilangan prinsip objektivitas. Itulah sebabnya persoalan mutasi, promosi, dan penempatan jabatan harus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sumber daya manusia Polri.

Persoalan ini pada akhirnya membawa kita pada pembicaraan yang lebih luas mengenai hubungan antara kekuasaan politik dan institusi negara. C. Wright Mills, sosiolog Amerika yang memperkenalkan teori The Power Elite, menjelaskan bagaimana kelompok elite yang menguasai institusi penting dapat membangun hubungan kekuasaan dan saling memperkuat pengaruh.

Ketika elite politik, ekonomi, dan aparat keamanan memiliki hubungan yang terlalu erat, keputusan institusi berpotensi tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kepentingan publik. Dalam konteks Indonesia, teori tersebut dapat digunakan untuk membaca risiko hubungan patronase antara elite politik dan pejabat institusi keamanan.

Polri adalah institusi negara, bukan organisasi milik seorang presiden, mantan presiden, partai politik, ataupun kelompok perwira tertentu. Kapolri memang memiliki kewenangan besar, tetapi kewenangan itu tetap dibatasi oleh hukum dan mekanisme pertanggungjawaban. Karena itu, setiap dugaan bahwa institusi kepolisian dimanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok harus diperiksa secara serius.

Tidak boleh ada kelompok yang merasa memiliki hak istimewa untuk menentukan siapa yang boleh naik pangkat, siapa yang harus disingkirkan, siapa yang memperoleh jabatan, atau siapa yang harus dilindungi dari proses hukum. Polri harus kembali menjadi institusi profesional yang bekerja berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Penetapan dan penahanan Listyo Sigit serta sejumlah perwira tinggi dalam perkara dugaan penyadapan Presiden merupakan perkembangan hukum yang serius. Namun, proses tersebut belum otomatis menjawab seluruh pertanyaan mengenai kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan Polri.

Perkara penyadapan harus diusut sampai tuntas, tetapi momentum ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi persoalan yang lebih luas. Sistem promosi dan mutasi perwira selama masa kepemimpinan Listyo perlu diaudit untuk menguji dugaan perlakuan istimewa berdasarkan kedekatan personal. Penggunaan anggaran satuan tugas, termasuk dugaan penyelewengan dana Operasi Damai Cartenz yang disebut mencapai Rp400 miliar, juga perlu diperiksa secara transparan. Begitu pula tuduhan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkotika dan perjudian online harus ditelusuri melalui pembuktian transaksi serta hubungan operasional.

Mekanisme pengawasan internal perlu dievaluasi agar kewenangan mutasi dan promosi tidak dapat digunakan untuk menghukum anggota karena konflik pribadi. Dan yang tidak kalah penting, seluruh rantai komando dalam kasus penyadapan harus ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memberikan instruksi, menyediakan fasilitas, atau menerima hasil operasi.

Semua pemeriksaan tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti, bukan sentimen politik atau persaingan antarkelompok. Membersihkan institusi tidak boleh berubah menjadi operasi balas dendam terhadap kelompok yang berbeda. Pada akhirnya, persoalan terbesar bukan semata-mata jatuhnya seorang jenderal. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah apakah institusi negara selama ini telah dijalankan berdasarkan aturan atau justru terlalu bergantung pada kehendak orang-orang yang sedang berkuasa.

Jika kotak Pandora sudah terbuka, jangan hanya mencari siapa yang jatuh dari dalamnya. Periksa juga siapa yang selama ini mengendalikan tutupnya, siapa yang membangun sistem di dalamnya, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari seluruh praktik tersebut. Sebab, reformasi institusi tidak cukup dengan mengganti beberapa orang. Yang harus dibenahi adalah sistem yang memungkinkan kekuasaan disalahgunakan.