Menelisik Pengganti Gibran,Prabowo Memilih Diantara Tiga Calon Terkuat

[INTRO]

Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden bukan sekadar meninggalkan kekosongan kursi nomor dua di pemerintahan. Peristiwa ini sekaligus membuka babak baru pertarungan politik di lingkar kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden bukan hanya menyangkut siapa yang akan membantu Presiden menjalankan pemerintahan, melainkan juga bagaimana konfigurasi kekuasaan dibangun hingga akhir masa jabatan 2029.

Kini delapan nama mulai beredar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia (sebagaimana diberitakan law-justice.co 14/11/2026), menyebut Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai figur yang berpotensi masuk pertimbangan. Namun, dari delapan nama tersebut, perhatian pemberitaan internasional justru mengerucut pada tiga figur: Ahmad Muzani, Sugiono, dan Puan Maharani.

Menariknya, pemberitaan The Straits Times edisi 13 November 2026 memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pertarungan ketiga nama tersebut. Bukan sekadar menyebut siapa yang memiliki jabatan atau popularitas politik, tetapi membedah konsekuensi politik dari setiap pilihan bagi masa depan pemerintahan Prabowo. Ada tiga kepentingan besar yang sedang dipertaruhkan: loyalitas, jaringan politik, dan stabilitas kekuasaan.

Sugiono : Pilihan Loyalitas dan Konsolidasi Gerindra

Sugiono merupakan salah satu figur yang disebut memiliki kedekatan politik dengan Prabowo. Sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ia berada dalam lingkar strategis pemerintahan sekaligus struktur utama partai Presiden.

The Straits Times menggambarkan Sugiono sebagai pilihan yang merepresentasikan loyalitas. Mengangkat kader Gerindra menjadi Wakil Presiden dapat memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus mengurangi kemungkinan munculnya pusat kekuasaan politik baru di luar kendali Presiden.

Pertimbangannya cukup jelas. Pengalaman pemerintahan sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan Presiden dan Wakil Presiden tidak selalu berjalan tanpa dinamika politik. Wakil Presiden yang memiliki basis kekuasaan sendiri berpotensi mempunyai agenda politik yang tidak selalu identik dengan Presiden. Karena itu, figur yang mempunyai keselarasan politik dengan Prabowo menjadi salah satu pertimbangan penting.

Namun, ada konsekuensi lain. Jika Gerindra kembali menempatkan kadernya di posisi Wakil Presiden, sementara sejumlah partai lain telah memberikan dukungan politik kepada pemerintahan, persoalan keseimbangan koalisi tetap perlu diperhitungkan. Gerindra memang memperoleh konsolidasi internal, tetapi partai-partai pendukung lainnya tentu juga mempunyai kepentingan politik.

Ahmad Muzani : Kekuatan Jaringan Politik dan Pengalaman Parlemen

Nama Ahmad Muzani memiliki karakteristik yang berbeda dari Sugiono. Muzani bukan sekadar kader Gerindra. Ia merupakan salah satu pendiri Gerindra dan figur paling senior yang memiliki perjalanan panjang bersama Prabowo. Selama 17 tahun, hingga 2025, ia pernah menjabat Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Saat ini, ia menjabat Ketua MPR RI.

Dalam pemberitaan The Straits Times, keunggulan Muzani secara khusus disoroti melalui dua aspek: kharisma politik dan jaringan kuat di kalangan anggota parlemen serta politisi lintas partai. Seorang pejabat senior Gerindra yang dikutip media tersebut menyampaikan bahwa kekuatan Muzani terletak pada kharisma dan jaringan politiknya yang luas dan bisa diterima semua pihak dan kelompok manapun.

Pernyataan ini penting karena persoalan yang dihadapi pemerintahan Prabowo tidak semata-mata persoalan teknis birokrasi. Pemerintahan juga membutuhkan kemampuan mengelola komunikasi politik, menjaga hubungan antarkekuatan partai, dan memastikan stabilitas hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Di sinilah posisi Muzani menjadi menarik untuk dianalisis.

Sebagai Ketua MPR, ia berada di lembaga yang memiliki peran konstitusional dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Ia juga mempunyai pengalaman panjang dalam dinamika politik parlemen. Pengalaman tersebut memberikan perspektif tersendiri mengenai bagaimana membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik.

Muzani juga bukan figur yang baru muncul ketika kekuasaan sudah berada di tangan Prabowo. Ia merupakan bagian dari perjalanan panjang Gerindra, sejak partai tersebut membangun kekuatan politik hingga akhirnya berhasil mengantarkan Prabowo ke kursi Presiden.

Dengan demikian, rekam jejak politik Muzani mempunyai dua dimensi: pengalaman internal bersama Prabowo dan kemampuan membangun hubungan dengan kekuatan politik di luar Gerindra.

Kombinasi tersebut menjadi relevan ketika pemerintahan membutuhkan dukungan politik yang tidak hanya berasal dari satu partai. Namun, pengangkatan Muzani juga membawa konsekuensi kelembagaan. Jika ia beralih dari Ketua MPR menjadi Wakil Presiden, akan terjadi pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut. Selain itu, hubungan antara Presiden, Wakil Presiden, dan partai-partai koalisi tetap membutuhkan pengaturan politik yang matang.

Puan Maharani : Opi Rekonsiliasi Politik dengan PDIP

Nama ketiga yang menjadi perhatian The Straits Times adalah Puan Maharani. Putri Megawati Soekarnoputri ini memiliki posisi strategis sebagai Ketua DPR RI sekaligus salah satu pimpinan utama PDI Perjuangan. Keistimewaan Puan bukan hanya terletak pada jabatan yang dimilikinya, tetapi juga pada kekuatan organisasi PDIP yang mempunyai jaringan politik hingga tingkat akar rumput.

PDIP merupakan partai besar yang berada di luar pemerintahan. Karena itu, apabila Prabowo memilih Puan sebagai Wakil Presiden, keputusan tersebut dapat membuka ruang rekonsiliasi politik yang lebih luas.

Analis politik Ambang Priyonggo dari Universitas Multimedia Nusantara, sebagaimana dikutip The Straits Times, menilai masuknya PDIP ke dalam pemerintahan melalui Puan dapat memberikan legitimasi politik yang sangat besar kepada Prabowo.

Namun, pilihan ini bukan tanpa risiko.Masuknya PDIP ke dalam pemerintahan berpotensi mengubah komposisi dan keseimbangan koalisi. Partai-partai yang sejak awal mendukung Prabowo, seperti Golkar dan PKB, tentu mempunyai kepentingan politik yang harus diperhitungkan.

Selain itu, Puan merupakan figur yang mempunyai identitas politik dan basis organisasi sendiri. Pertanyaannya bukan hanya apakah PDIP bersedia bergabung, tetapi juga bagaimana kesepakatan politik antara Prabowo dan Megawati akan dibangun. Dengan kata lain, Puan menawarkan kemungkinan rekonsiliasi politik, tetapi membutuhkan negosiasi yang tidak sederhana.

Bagaimana dengan Bahlil, Dasco, Cak Imin, Zulhas dan AHY ?

Delapan nama yang disampaikan Ahmad Doli Kurnia menunjukkan bahwa bursa Wakil Presiden tidak terbatas pada Gerindra. Bahlil Lahadalia, misalnya, merupakan Ketua Umum Golkar yang mempunyai posisi penting dalam koalisi pemerintahan. Mengangkat Bahlil dapat menjadi simbol penghargaan kepada Golkar sebagai salah satu partai pendukung utama Prabowo. Namun, persoalan keseimbangan dengan partai koalisi lainnya tetap menjadi pertimbangan.

Sufmi Dasco Ahmad juga memiliki posisi strategis. Sebagai Ketua Harian Gerindra dan Wakil Ketua DPR, Dasco mempunyai pengalaman dalam komunikasi politik dan hubungan legislatif. Namanya menjadi salah satu alternatif dari internal Gerindra. Namun apabila ia menjadi Wapres, maka kekuatan Gerindra di DPR akan jauh berkurang. Dasco pemegang kunci yang menagtur relasi antar partai politik dan diluar parpol.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar dan Zulkifli Hasan merupakan pimpinan partai yang mempunyai pengalaman panjang dalam pemerintahan. Keduanya juga merepresentasikan kekuatan politik koalisi yang tidak bisa diabaikan.

Adapun AHY memiliki latar belakang politik dan pemerintahan yang kuat. Namun, sebagaimana diungkapkan dalam pemberitaan The Straits Times, penempatannya sebagai Wakil Presiden dapat menimbulkan pertimbangan tersendiri berkaitan dengan konfigurasi politik menuju 2029.

Semua nama tersebut menunjukkan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan mencari pengganti seseorang, melainkan menyusun kembali keseimbangan kekuasaan.

Ujian Terbesar Prabowo: Mencari Wakil Presiden Tanpa Menciptakan Pusat Kekuasaan Baru

Ada satu pelajaran politik yang tidak boleh diabaikan dari peristiwa mundurnya Gibran. Presiden membutuhkan Wakil Presiden yang mampu bekerja dalam satu garis pemerintahan, memahami arah kebijakan, dan mempunyai komitmen terhadap keberlangsungan program nasional. Namun, kebutuhan tersebut tidak berarti Wakil Presiden harus kehilangan kapasitas politiknya.

Sebaliknya, Wakil Presiden juga harus mempunyai kemampuan membangun komunikasi dengan parlemen, partai politik, serta berbagai elemen masyarakat.Dalam konteks ini, terdapat perbedaan karakter yang cukup jelas antara tiga nama yang menjadi perhatian utama.

Sugiono merepresentasikan loyalitas dan konsolidasi internal Gerindra. Muzani merepresentasikan pengalaman politik, jaringan parlemen, dan kemampuan komunikasi lintas partai dan umat. Sementara Puan merepresentasikan peluang rekonsiliasi dengan kekuatan politik besar di luar pemerintahan.Ketiganya mempunyai konsekuensi politik berbeda.

Ekonom Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina, sebagaimana dikutip The Straits Times, juga mengingatkan bahwa figur pengganti ideal harus mempertimbangkan keberlangsungan pemerintahan hingga 2029, stabilitas koalisi, serta dinamika politik setelahnya. Artinya, keputusan Prabowo tidak bisa hanya didasarkan pada kedekatan personal. Ada persoalan kelembagaan, hubungan politik, dan kesinambungan pemerintahan yang harus diperhitungkan.

Terkait dengan hal tersebut nama Ahmad Muzani agaknya mempunyai karakter politik yang menarik untuk dipertimbangkan Prabowo Subianto. Alasannya bukan semata-mata karena Muzani merupakan kader senior Gerindra atau orang lama yang telah mendampingi perjalanan politik Prabowo. Lebih dari itu, Muzani memiliki kombinasi pengalaman politik, kemampuan komunikasi parlemen, jaringan lintas partai, dan pemahaman terhadap karakter kepemimpinan Prabowo.

Pertama, loyalitas yang teruji melalui perjalanan panjang bersama Prabowo. Muzani bukan kader yang baru hadir ketika Gerindra berhasil memperoleh kekuasaan. Ia merupakan bagian dari perjalanan panjang partai tersebut sejak membangun kekuatan politik hingga berhasil mengantarkan Prabowo menjadi Presiden. Pengalamannya selama bertahun-tahun sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menunjukkan bahwa ia memahami organisasi, karakter politik, serta garis perjuangan partai.

Dalam politik, kedekatan personal memang penting, tetapi loyalitas yang dibangun melalui perjalanan panjang mempunyai nilai tersendiri. Prabowo membutuhkan pendamping yang memahami visi politiknya sekaligus mampu menerjemahkannya ke dalam kerja pemerintahan.

Kedua, memiliki jaringan politik yang luas di parlemen. Inilah salah satu keunggulan Muzani yang secara khusus disoroti The Straits Times. Media tersebut mengutip seorang pejabat senior Gerindra yang menyebut kekuatan Muzani terletak pada kharisma dan jaringan kuat di kalangan anggota parlemen serta politisi, termasuk jaringan Umat Islam.

Keunggulan ini penting karena pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan eksekutif. Hubungan harmonis antara pemerintah dan DPR menjadi faktor penting dalam pembahasan undang-undang, anggaran negara, serta pengawasan kebijakan pemerintah. Pengalaman Muzani dalam dinamika parlemen dapat menjadi modal untuk membangun komunikasi politik yang lebih efektif antara Istana dan Senayan.

Ketiga, mempunyai pengalaman kelembagaan sebagai Ketua MPR RI. Jabatan Ketua MPR memberikan Muzani pengalaman dalam memahami persoalan konstitusi, ketatanegaraan, dan hubungan antarlembaga negara. Pengalaman tersebut relevan untuk menjalankan tugas Wakil Presiden yang bukan hanya mendampingi Presiden dalam urusan pemerintahan, tetapi juga menjalankan tugas kenegaraan sesuai amanat konstitusi. Muzani memahami dinamika lembaga legislatif dan memiliki pengalaman berinteraksi dengan berbagai kekuatan politik yang berada di dalamnya.

Keempat, dapat menjadi jembatan komunikasi antara Gerindra dan partai-partai koalisi. Salah satu tantangan Prabowo adalah menjaga soliditas koalisi yang terdiri atas berbagai partai dengan kepentingan politik berbeda.

Memilih figur dari Gerindra tidak otomatis berarti mengabaikan partai koalisi. Justru tantangannya adalah memastikan bahwa kader Gerindra yang menduduki jabatan Wakil Presiden mampu membangun komunikasi dengan seluruh kekuatan pendukung pemerintah. Muzani mempunyai pengalaman organisasi dan komunikasi lintas partai yang dapat menjadi modal untuk menjalankan fungsi tersebut.

Kelima, pengalaman politiknya dapat melengkapi kepemimpinan Prabowo. Presiden mempunyai kewenangan eksekutif dan tanggung jawab besar dalam menentukan arah pemerintahan. Wakil Presiden harus mampu mendukung pelaksanaan tugas tersebut sekaligus menjaga koordinasi dengan berbagai lembaga negara dan diluar pemerintahan.

Muzani menawarkan pengalaman politik dan kelembagaan yang dapat melengkapi kepemimpinan Prabowo. Ia bukan sekadar figur yang berada di lingkar internal Gerindra, melainkan politisi yang telah lama berinteraksi dengan berbagai kekuatan politik nasional.

Pada akhirnya, pertimbangan memilih Ahmad Muzani tidak harus dibangun dengan menyingkirkan nama-nama lain. Sugiono mempunyai keunggulan dalam loyalitas dan konsolidasi internal, sementara Puan mempunyai potensi membuka ruang komunikasi politik dengan PDIP.

Akan tetapi, Muzani menghadirkan kombinasi yang berbeda: kedekatan historis dengan Prabowo, pengalaman panjang di Gerindra, jaringan parlemen, serta pengalaman memimpin lembaga negara.

Karena itu, pencalonan Ahmad Muzani dapat menjadi salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius dalam pengisian jabatan Wakil Presiden. Ukuran akhirnya tetap harus mencakup kapasitas kenegaraan, integritas, kemampuan menjalankan tugas konstitusional, dan penerimaan politik yang luas.

Karena itu pula pergantian Wakil Presiden seharusnya menjadi momentum memperkuat pemerintahan, bukan sekadar memindahkan pusat persaingan politik dari satu figur kepada figur lainnya.

Alhasil, siapapun yang terpilih nantinya, yang perlu di ingat adalah bahwa jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik kepada seseorang atau partai tertentu. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang menuntut tanggung jawab besar.

Peristiwa mundurnya Gibran telah menjadi momentum evaluasi terhadap hubungan Presiden dan Wakil Presiden. Pengisian jabatan yang kosong ini seharusnya tidak berhenti pada pergantian nama, tetapi menjadi kesempatan memperkuat kualitas kepemimpinan nasional.

Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar siapa yang akan duduk di sebelah Prabowo di Istana, melainkan bagaimana pemerintahan dapat bekerja secara efektif, stabil, dan bertanggung jawab hingga akhir masa jabatan.