Kasus LPEI, Polri Sita Aset Rp286,27 Miliar

law-justice.co - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Sumatera Selatan menyita aset senilai Rp 286,27 miliar dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2012-2016. Total ada 44 objek aset berupa tanah dan bangunan yang disita.

Penyidik telah memasang plang penyitaan secara serentak di sejumlah wilayah sejak pekan sebelumnya. Kabagops Kortastipidkor Polri, Komisaris Besar Ahmad Yusuf Afandi, mengatakan penyitaan aset serentak lintas wilayah ini merupakan bagian dari upaya pengamanan aset dalam proses penegakan hukum. “Kami memastikan seluruh rangkaian kegiatan penyitaan dan pengamanan aset di lapangan berjalan aman, tertib, dan terukur sebagai bentuk komitmen nyata Polri dalam menyelamatkan keuangan negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, mengutip Tempo, Sabtu (14/11).

Di wilayah Sumatera Selatan, tim gabungan menyita 38 objek aset dengan nilai sekitar Rp 24,27 miliar. Aset tersebut tersebar di Kota Palembang sebanyak tiga bidang tanah senilai Rp 3,93 miliar, Kota Prabumulih sebanyak enam objek senilai Rp 7,08 miliar, serta Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 29 objek senilai Rp 13,25 miliar.

Selain di Sumatera Selatan, penyidik juga menyita enam objek aset di luar provinsi. Mulai dari dua objek di Jakarta Selatan senilai Rp 248,7 miliar, satu objek di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, senilai Rp 4,3 miliar, satu objek di Kota Tangerang senilai Rp 2,5 miliar, serta dua objek di Kota Depok senilai Rp 6,5 miliar.

Menurut Kasubdit 1 Penindakan Kortastipidkor Polri Komisaris Besar Danny Haposan ABS Sianipar, penyidik menjunjung asas praduga tak bersalah. Penyidik masih menelusuri aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. “Sembari terus melacak aset-aset lain yang terafiliasi dengan perkara ini guna memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Perkara ini bermula dari pemberian fasilitas pembiayaan LPEI kepada PT DST yang menyisakan kewajiban macet sebesar US$ 9 juta. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan kelalaian dalam pemeriksaan kelayakan pembiayaan dan penilaian risiko.

LPEI kemudian kembali memberikan fasilitas pembiayaan kepada PT MIF sebesar US$ 47,5 juta melalui 17 kali pencairan. Pembiayaan tersebut diduga digunakan untuk menutupi pembiayaan bermasalah sebelumnya, tanpa didukung proses verifikasi dokumen dan jaminan yang memadai.

Berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Lima tersangka berasal dari unsur internal LPEI, masing-masing berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS. Kemudian, satu tersangka lainnya berinisial DM merupakan Direktur Utama PT MIF pada saat pembiayaan itu terjadi.