Berapa Uang Pensiun dan Fasilitas yang Dikantongi Gibran usai Mundur?

law-justice.co - Berapa uang pensiun dan apa saja fasilitas yang didapat Gibran Rakabuming Raka usai resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI memantik rasa penasaran publik.

Meskipun hanya menjabat Wapres selama 2 tahun sejak dilantik pada 20 Oktober silam, Gibran tetap memperoleh uang pensiun dan sejumlah fasilitas lainnya.

Usai mundur, Gibran berhak menerima uang pensiun. Ketentuan mengenai hak-hak mantan wapres diatur secara rinci dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 6 ayat (1) menetapkan presiden dan wapres yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir," bunyi Pasal 6 Ayat (2).

Besaran gaji pokok wapres adalah empat kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Saat ini, besaran gaji tertinggi pejabat negara diberikan untuk Ketua MPR, Ketua DPR, DPA, ketua BPK, dan Ketua MA.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara menetapkan gaji pokok Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPA, Ketua BPK, dan Ketua MA sebesar Rp5.040.000 per bulan. Hal itu diatur dalam Pasal 1 poin a PP tersebut.

Dengan demikian, melalui perhitungan empat kali lipat dari nominal acuan tersebut, uang pensiun pokok yang berhak diterima mencapai Rp20.160.000 per bulan.

UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur pembayaran uang pensiun beserta seluruh tunjangannya ini mulai dicairkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat ditetapkan.

Pada Pasal 10 UU tersebut menyebutkan bahwa hak pensiun juga diberikan seumur hidup dan hanya akan dihentikan apabila penerima meninggal dunia (pembayaran dihentikan pada akhir bulan keenam setelah wafat) atau apabila yang bersangkutan kembali diangkat menjadi Presiden maupun Wakil Presiden.

Selain uang pensiun bulanan, pada Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menjamin sejumlah fasilitas penunjang bagi mantan wapres yang berhenti dengan hormat, di antaranya:

1. Tunjangan Pensiun: diberikan sesuai peraturan perundang-undangan pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.

2. Biaya Keperluan Rumah Tangga: negara menanggung pengeluaran rutin terkait pemakaian air, listrik, dan telepon.

3. Jaminan Kesehatan: seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya ditanggung penuh.

4. Rumah Kediaman: disediakan sebuah rumah tempat tinggal yang layak lengkap dengan perlengkapannya.

5. Kendaraan Dinas: diberikan fasilitas satu unit kendaraan milik negara beserta pengemudinya.

Dalam bagian penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978, ditegaskan bahwa pemberian seluruh hak dan fasilitas tersebut merupakan bentuk penghargaan negara atas jasa serta pengabdian selama masa jabatan.

Selain itu, dukungan ini ditujukan untuk menunjang aktivitas kemasyarakatan yang umumnya tetap dijalankan oleh para mantan pemimpin negara meski sudah purnatugas.

Adapun anggaran yang digunakan untuk mendanai fasilitas tersebut berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Segala pembiayaan yang ditetapkan data Undang-undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan," tulis Pasal 19 UU tersebut.