Alasan Gibran Memilih Tetap Tinggal di Jakarta Usai Mundur Wapres

law-justice.co - Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka mengaku akan menetap di Jakarta usai tidak lagi menjabat.

Sehari setelah pengunduran diri, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu terpantau melaksanakan Salat Jumat di salah satu masjid di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Enggak, saya tetap di sini. Enggak ada orang di Solo," beber Gibran, Jumat (13/11).

Gibran mengatakan alasan memilih Salat Jumat di wilayah tersebut untuk bersilaturahmi dengan warga.

"Ya biar bisa silaturahmi dengan warga Kebayoran sini," jelasnya.

Gibran telah secara resmi menyerahkan surat berhenti dari jabatannya itu ke MPR RI pada Kamis (12/11).

Menindaklanjuti hal itu, MPR RI menggelar rapat gabungan Jumat (13/11) besok untuk membahas jadwal paripurna pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran.

MPR RI memiliki waktu 60 hari hari untuk menunjuk Wakil Presiden baru.

Ketentuan itu telah diatur Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD / UU MD3.

Pasal 46 ayat 1 UU MD3 menyebutkan, "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden".

Selama rentang waktu tersebut, presiden diberikan waktu 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden baru, yang dilengkapi dengan berkas persyaratan. Kemudian, pada ayat 3 di pasal yang sama, MPR dalam paripurna akan memilih satu dari dua nama calon wakil presiden yang diusulkan melalui pemungutan suara.

"Calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden".

Sementara, proses pemungutan ulang suara hanya bisa dilakukan dua kali jika perolehan suara sama banyak. Nantinya, presiden bisa memilih satu di antaranya.

"Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden".

Selanjutnya, MPR akan melantik wakil presiden terpilih dalam sidang paripurna dengan sumpah menurut agama dan keyakinan.

Dengan hitungan waktu tersebut, wakil presiden baru akan ditetapkan paling lambat Januari 2027.