Djarot: Panda Nababan Sempat Bahas Putusan MK soal Gibran

law-justice.co - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan Panda Nababan sempat membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan ijazah pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Djarot saat melayat ke rumah duka Panda Nababan di Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Senin (9/11).

Djarot mengatakan dirinya beberapa kali berkomunikasi dengan Panda melalui telepon. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah soal putusan MK terkait ijazah Gibran.

"Kemarin kita sempat diskusi dengan beliau, seringkali telepon beliau itu, terutama menanggapi keputusan MK ya yang menyatakan bahwa, Gibran itu tidak mempunyai ijazah SMA atau sederajat," beber Djarot.

Djarot menyebut dalam diskusi itu, Panda sempat menyampaikan bahwa perlu ada langkah konstitusional untuk menyelesaikan polemik ihwal ijazah Gibran ini.

"Beliau mengingatkan, sudah lama sekali beliau pernah bilang bahwa Gibran ini adalah sosok yang ingusan, anak ingusan, yang tidak pantas sebagai Wakil Presiden waktu itu ya. Berkali-kali beliau sampaikan seperti itu. Maka beliau sampaikan bahwa perlu ada langkah-langkah konstitusional untuk kasusnya Gibran ini," jelas dia.

Dalam kesempatan itu, Djarot turut mengenang Panda sebagai sosok memiliki integritas, jujur dan selalu berbicara apa adanya.

"Jadi kita semua merasa kehilangan atas kepergian Bang Panda. Tapi Bang Panda telah memberikan nilai pada kita semua bahwa kebenaran pasti akan menang, apalah nilai-nilai kebenaran itu dihikmati dengan penuh keyakinan dan keteguhan serta keberanian untuk melawan melalui kata-kata," ucap dia.

"Karena beliau seorang jurnalis hebat. Bukan hanya PDI Perjuangan yang kehilangan Bang Panda Nababan, tapi seluruh bangsa Indonesia itu juga kehilangan sosok Bang Panda Nababan," sambungnya.

Lebih lanjut, ketika ditanya kemungkinan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri datang melayat, Djarot mengatakan Megawati tengah memiliki agenda di Sekolah Partai.

"InsyaAllah (melayat) ya, karena saat ini di Sekolah Partai lagi dicanangkan Pekan Peduli Sampah Nasional. Sehingga Bu Mega hari ini ke Sekolah Partai untuk meng-kick off Pekan Peduli Sampah Nasional," beber dia.

Diketahui, beberapa waktu lalu keabsahan syarat pendidikan Gibran dipersoalkan ke MK. Majelis Hakim Konstitusi telah memutus perkara tersebut.

Para pemohon menyatakan bentuk dokumen yang menjadi syarat pencalonan Gibran yang digunakan di Pilpres 2024 hanya surat keterangan penyetaraan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, bukan bukti kelulusan.

Dalam putusannya, MK menyatakan tak dapat menerima gugatan itu karena para pemohon tak memiliki kedudukan hukum.

Namun dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.