Pakar Intelejen Soroti Dugaan Kudeta Merangkak terhadap Prabowo

[INTRO]

Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto membuka spekulasi mengenai adanya operasi politik yang lebih luas untuk melemahkan pemerintahan. Kolonel (Purn) Sri Rajasa, pakar intelijen, menyoroti kemungkinan keterkaitan jaringan politik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan dugaan operasi tersebut. Ia menyebut penyadapan, penciptaan kondisi politik, dan pelemahan citra pemerintah sebagai rangkaian yang patut diusut untuk mengungkap kemungkinan skenario kudeta merangkak terhadap Prabowo.

Menurut Sri Rajasa, perkara penyadapan tidak semestinya dipandang sebagai pelanggaran individual sejumlah personel kepolisian. Ia menduga terdapat operasi yang dirancang secara sistematis dengan sasaran melemahkan posisi politik dan kewibawaan Presiden. "Ini grand strategy. Ada penyadapan, ada cipta kondisi, kemudian ada kebijakan atau institusi yang memperburuk kepercayaan Presiden dan menteri-menteri. Semuanya mengarah kepada pelemahan kinerja dan citra Presiden," ujar Sri Rajasa, Jumat (6/11).

Ia menilai jaringan politik yang terbentuk selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi masih memiliki pengaruh setelah pergantian kekuasaan. Relasi kekuasaan, loyalitas politik, dan kepentingan yang dibangun selama satu dekade dinilai tidak otomatis berakhir ketika Prabowo mengambil alih pemerintahan. "Prabowo itu Presiden yang kesepian. Lingkaran internalnya masih dicurigai. Dibandingkan Jokowi dalam hal menggalang loyalisme, jauh," katanya.

Sri Rajasa menilai kondisi tersebut menjadi salah satu kerentanan pemerintahan Prabowo. Sementara jaringan politik Jokowi dinilainya masih memiliki kemampuan melakukan konsolidasi dan mempertahankan pengaruh di sejumlah lingkungan strategis. Ia bahkan mengaitkan intensitas konsolidasi politik tersebut dengan kekhawatiran terhadap kemungkinan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, terdapat indikasi bahwa kelompok tertentu telah mempersiapkan berbagai skenario politik untuk menghadapi perkembangan tersebut.

"Kalau mau jatuh, jatuh semua. Mereka sudah menyiapkan. Artinya, ada persiapan untuk pada akhirnya menyatakan bahwa Pilpres kemarin tidak sah," ujarnya.

 

Sri Rajasa menduga penyadapan memiliki fungsi strategis untuk memantau kebijakan Presiden dan aktivitas orang-orang di lingkaran terdekatnya. Informasi tersebut, menurut dia, dapat dimanfaatkan untuk membaca arah kebijakan pemerintah sekaligus menentukan langkah politik kelompok yang berkepentingan. "Dia bisa memonitor apa kebijakan Presiden dan orang-orang di dekat Presiden. Kalau dipandang mengancam, ini akan dinaikkan," katanya.

Ia juga menyinggung dugaan pertemuan sejumlah tokoh politik di sebuah rumah sebelum lokasi tersebut digerebek. Menurut informasi yang diterimanya, seorang ketua partai politik disebut berada di lokasi sekitar tiga jam sebelum penggerebekan. Sri Rajasa menduga pertemuan tersebut merupakan bagian dari aktivitas konsolidasi politik yang berlangsung intensif. Namun, identitas peserta, agenda pertemuan, dan kaitannya dengan perkara penyadapan masih membutuhkan verifikasi.

Ia menilai penyadapan dan aktivitas politik tersebut perlu diperiksa dalam satu rangkaian penyelidikan. Sebab, apabila memang terdapat operasi terorganisasi, penelusuran harus mencakup aktor, jaringan komunikasi, sumber pendanaan, hingga pihak yang memperoleh manfaat.

Bongkar Jaringan Lama

Persoalan lain yang disoroti Sri Rajasa adalah masih adanya personel lama di sejumlah institusi strategis, terutama aparat penegak hukum dan intelijen. Pergantian pimpinan, menurut dia, belum tentu menjamin perubahan pola kerja dan loyalitas di tingkat bawah.

Ia secara khusus menyoroti pola komunikasi di lingkungan intelijen yang dinilainya masih cenderung satu arah. Padahal, intelijen semestinya memberikan informasi dan peringatan dini kepada Presiden tanpa harus selalu menunggu instruksi. "Jeleknya lingkaran dalam Presiden itu terbiasa dengan komunikasi one way. Padahal tugas intelijen bukan hanya menunggu diminta. Intelijen harus memberikan masukan," ujarnya.

Sri Rajasa juga menilai Presiden perlu membentuk tim khusus lintas institusi untuk menginvestigasi perkara penyadapan. Menurut dia, Kapolri memiliki keterbatasan apabila penyidikan berkembang ke wilayah politik, intelijen, dan kemungkinan keterlibatan aktor di luar kepolisian. "Kalau ini operasi, orangnya disiapkan, dananya disiapkan, sasarannya pun jelas. Ini harus dikontrol. Tidak bisa hanya dengan seorang Kapolri. Harus ada tim khusus," katanya.

Selain itu, ia meminta pengadaan perangkat penyadapan di lingkungan Polri ditelusuri, termasuk paket pengadaan sekitar 2023, perusahaan pemasok, afiliasi bisnis, dan sumber pembiayaannya. Ia mempertanyakan transparansi anggaran untuk teknologi pengawasan yang bernilai mahal dan memiliki kemampuan intersepsi komunikasi.

 

Sri Rajasa mengingatkan bahwa ketidakjelasan sikap Presiden dalam menangani perkara ini dapat memperbesar kerentanan politik pemerintah. Ia meminta Prabowo mengambil langkah tegas agar pengungkapan kasus tidak berhenti pada sejumlah tersangka dari unsur kepolisian. Menurut dia, perkara penyadapan harus menjadi momentum untuk membersihkan institusi negara dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan demi kepentingan kelompok politik.

Meski demikian, dugaan adanya operasi politik yang melibatkan jaringan Jokowi harus dibuktikan melalui penyidikan yang independen. Hubungan politik, kedekatan personal, atau keberadaan seseorang dalam jaringan kekuasaan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.

Bagi Sri Rajasa, persoalan utamanya adalah memastikan instrumen intelijen, kepolisian, dan seluruh perangkat negara tidak digunakan untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan. Kasus ini, menurut dia, bukan sekadar persoalan keamanan Presiden, melainkan ujian bagi Prabowo untuk membuktikan kendali pemerintahan atas institusi negara sekaligus mencegah kemungkinan pelemahan kekuasaan melalui operasi politik yang berlangsung secara bertahap.