PBB Desak Indonesia Mundur dari Board of Peace Trump, Apa Kata RI?

law-justice.co - Indonesia menegaskan keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) untuk Jalur Gaza bertujuan memperkuat peran dan kontribusi negara dalam memperjuangkan Palestina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, memaparkan keikutsertaan Indonesia dalam dewan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu adalah demi memastikan kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas dalam rencana rekonstruksi Jalur Gaza.

"Keterlibatan Indonesia dalam BoP pada dasarnya bertujuan memperkuat peran dan kontribusi Indonesia dalam memastikan agar kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas," kata Yvonne melansir dari CNNIndonesia.com pada Kamis (29/10).

"Pendekatan yang sama juga senantiasa dikedepankan Indonesia dalam berbagai forum dan organisasi internasional lainnya," paparnya menambahkan.

Pernyataan itu diutarakan Yvonne menjawab permintaan respons atas seruan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina, Francesca Albanese, yang terang-terangan meminta Indonesia berpikir ulang soal keterlibatannya di BoP.

Namun, Yvonne menuturkan saat ini pemerintah Indonesia masih menangguhkan pembahasan mengenai BoP, termasuk rencana Indonesia mengirim pasukan TNI ke Jalur Gaza. Pengiriman pasukan ini sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF).

Ia menuturkan pembahasan BoP dan pengiriman pasukan ISF ini mempertimbangkan juga perkembangan situasi dan dinamika di Timur Tengah yang masih sangat dinamis.

Saat meresmikan keikutsertaan RI di BoP, Presiden Prabowo Subianto memang telah menyatakan akan mengirim 8.000 personel untuk bergabung dalam ISF yang berada di bawah naungan BoP.

"Posisi politik luar negeri Indonesia tetap konsisten dan tidak berubah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya," ucap Yvonne.

"Indonesia terus mendorong terwujudnya Solusi Dua Negara (two state solution) sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan," ujarnya menambahkan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah menyatakan akan mundur dari BoP apabila badan tersebut tidak membawa manfaat bagi rakyat Palestina.

Dalam wawancaranya dengan Reuters, Kamis (22/10), Albanese meminta Indonesia berpikir ulang soal keterlibatannya di BoP lantaran menilai badan tersebut tidak mewakili suara rakyat Palestina.

Menurutnya, BoP sangat bias lantaran dibentuk AS dan Israel.

"Saya memahami niat baik (Indonesia). Tapi saya merasa ini sangat berbahaya karena berpotensi menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal," ucapnya kepada Reuters, Kamis (22/10).

Albanese menekankan bahwa secara hukum Israel tidak boleh terlibat dalam penentuan masa depan Palestina.

Para ahli hak asasi manusia juga telah lama menyuarakan hal ini karena BoP tidak menyertakan perwakilan Palestina. Padahal, badan tersebut dibentuk untuk mengawasi proses stabilisasi di Jalur Gaza.

Alih-alih BoP, Albanese menyarankan agar Indonesia bergabung dengan Afrika Selatan, Malaysia, dan negara-negara lainnya di Den Haag, dan berupaya menegakkan hukum terhadap Israel, salah satunya yang sedang diproses oleh Mahkamah Pidana Internasional.

Pengerahan itu sempat direncanakan dilakukan dalam satu hingga dua bulan pasca rapat perdana BoP pada Februari, namun akhirnya ditunda buntut perang AS-Israel vs Iran.