Kemenkeu Rencanakan Kirim Uang Pensiunan Langsung ke Rekening di 2027

law-justice.co - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara berencana menyalurkan pembayaran dana pensiun langsung dari rekening Kas Umum Negara ke rekening pribadi pensiunan mulai 2027. Rencana ini merupakan bagian dari modernisasi sistem perbendaharaan negara melalui skema Government-to-People (G2P) Payment.

Suahasil mengatakan skema tersebut dirancang agar pembayaran pensiun dapat diterima secara lebih tepat waktu dan tepat jumlah. Pemerintah juga akan memastikan data penerima pensiun akurat dan mutakhir sebelum menerapkan sistem pembayaran langsung tersebut.

"Jadi ini adalah suatu proses treasury operation, sistem perbendaharaan negara yang makin modern, pembayaran dari government kepada personal, G2P payment," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10).

Ia menjelaskan pemerintah telah menerapkan mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima untuk sejumlah kelompok, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, serta penerima tunjangan profesi guru. Mekanisme serupa juga mulai diterapkan untuk penyaluran bantuan sosial.

Menurut Suahasil, pemerintah ingin memperluas sistem tersebut agar semakin banyak masyarakat menerima haknya secara langsung melalui rekening bank pribadi, tanpa harus mengambil pembayaran melalui perantara.

"Saya juga berharap bahwa bukan hanya PNS, TNI, Polri, penerima bantuan sosial, tapi juga para pensiunan. Pensiunan kita sekarang idealnya juga menurut saya dan kita akan desain untuk masukkin 2027 menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya," jelasnya.

Suahasil menegaskan kesiapan data menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan rencana tersebut. Pemerintah perlu memastikan identitas dan informasi penerima pensiun sesuai dengan kondisi terkini agar penyaluran dana berjalan tepat sasaran.

"Yang penting datanya, data pensiunannya yang penting itu data yang benar, data yang up to date, data yang paling mutakhir dan kita transfer langsung dari rekening Kas Umum Negara," katanya.

Ia menilai perkembangan teknologi dan kapasitas sistem perbendaharaan negara saat ini memungkinkan pemerintah memperluas pembayaran langsung kepada masyarakat. Menurutnya, kemampuan tersebut menjadi kemajuan dibandingkan kondisi puluhan tahun lalu ketika sistem pembayaran negara belum mampu menjalankan mekanisme serupa secara langsung.

"Mungkin kalau di masa lalu, 40 tahun yang lalu, kemampuan perbendaharaan kita belum bisa melakukan G2P payment secara langsung sekarang sudah bisa, makanya PNS, TNI, Polri perlindungan sosial sudah mulai kita lakukan," ungkapnya.

Pemerintah berharap penerapan G2P payment dapat memperkuat inklusi keuangan sekaligus meningkatkan efisiensi penyaluran belanja negara. Dengan pembayaran langsung ke rekening penerima, proses pencairan diharapkan menjadi lebih sederhana dan mengurangi ketergantungan pada mekanisme penyaluran melalui kantor pos.

"Esensi dari arahan Bapak Presiden untuk membukakan rekening adalah supaya seluruh masyarakat kita, terutama yang menerima perlindungan sosial itu menerima perlindungan sosialnya lewat rekening bank. Kita bukakan, sehingga nanti menjadi bagian dari peningkatan sistem keuangan yang lebih inklusif, dan lebih baik," pungkas Suahasil.