Menkeu Suahasil: Belanja Negara Rp 4.100 T Pertama Kali dalam Sejarah

law-justice.co - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dirancang mencapai Rp 4.100 triliun. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Suahasil menjelaskan, pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada 29 September 2026. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.435 triliun.

"Belanja negara kita desain Rp 4.100 triliun. Ini adalah pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia di mana belanja negara menembus Rp 4.000 triliun," ujar Suahasil dalam Investor Daily Summit 2026 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2026).

Dengan belanja yang lebih besar dibandingkan pendapatan, pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp 671 triliun atau setara 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Suahasil menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah batas 3% terhadap PDB.

Suahasil menambahkan, pemerintah akan terus mendorong efisiensi fiskal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, efisiensi tersebut bukan berarti memangkas belanja negara, melainkan meningkatkan penerimaan sekaligus memastikan anggaran digunakan secara optimal.

"Dan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, kita akan terus mencari efisiensi fiskal, tapi kalau kita bilang efisiensi fiskal bukan berarti belanjanya dikecilkan, tetapi pendapatannya kita perbesar dan belanjanya digunakan secara efisien," kata Suahasil.

Untuk mencapai target pendapatan negara, Suahasil menekankan pentingnya peran Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di sisi perpajakan, pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan penerimaan, tetapi memberikan insentif kepada dunia usaha dan masyarakat. Suahasil menyebut pemeirntah sengaja tidak memungut potensi penerimaan pajak sekitar 2,2% dari PDB sebagai bagian dari kebijakan insentif perpajakan.

"Jadi, kalau tax ratio kita dibilang rendah 10%, sesungguhnya yang bisa dikumpulkan itu 12%, tapi dengan sengaja 2%-nya tidak dikumpulkan supaya apa? Supaya 2% ini terus beredar di tengah masyarakat dan itu merupakan bagian dari insentif perpajakan," tutup Suahasil.