DPR Dorong Penambahan Petugas Haji Perempuan untuk 2027

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong penambahan jumlah petugas haji perempuan serta penguatan materi manasik sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.

Menurut Atalia, kebutuhan tersebut perlu disesuaikan dengan komposisi jemaah haji yang dalam beberapa tahun terakhir didominasi perempuan. Ketersediaan petugas perempuan dinilai penting untuk memastikan kebutuhan khusus jemaah perempuan selama berada di Tanah Suci dapat tertangani dengan baik.

Hal itu disampaikan Atalia saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (2/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menggali masukan mengenai kesiapan penyelenggaraan ibadah haji sekaligus mengevaluasi pelayanan kepada jemaah.

Atalia menyebutkan, dari sekitar 5.913 jemaah haji asal Sumatera Utara, sekitar 3.300 di antaranya merupakan perempuan, sedangkan jemaah laki-laki sekitar 2.500 orang.

“Kami mendorong agar dari sisi pendampingan untuk ibadah haji, khususnya petugas haji dan juga pendampingan ibadah, mudah-mudahan bisa ditambah dari komposisi jumlah perempuannya,” ujar Atalia.

Ia mengatakan, pada penyelenggaraan ibadah haji 2026, sekitar 55 persen jemaah merupakan perempuan. Sementara itu, komposisi petugas haji perempuan berada di kisaran 33 persen.

Menurut Atalia, kesenjangan komposisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam persiapan haji 2027. Petugas haji perempuan dinilai memiliki peran strategis dalam mendampingi jemaah, khususnya ketika menghadapi kebutuhan yang bersifat spesifik bagi perempuan.

“Kita berharap mudah-mudahan tahun ini tidak ada pengurangan, bahkan harusnya lebih banyak dari itu, karena kita tahu dari tahun ke tahun komposisi perempuan yang akan berangkat ternyata lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki,” jelas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

Selain penambahan petugas haji perempuan, Atalia juga mendorong penguatan materi manasik haji. Menurutnya, pembekalan kepada calon jemaah tidak cukup hanya membahas hukum, rukun, wajib, dan sunah dalam ibadah haji.

Calon jemaah, kata dia, juga perlu mendapatkan pembekalan praktis mengenai berbagai situasi yang akan dihadapi sejak perjalanan menuju Tanah Suci hingga selama berada di Arab Saudi.

“Kita berharap ada pembekalan yang lebih dalam terkait dengan bagaimana cara menggunakan seatbelt misalkan di pesawat terbang, bagaimana terkait dengan keselamatan di pesawat terbang, bagaimana cara menggunakan toilet yang mungkin berbeda dibandingkan dengan toilet yang biasa mereka pergunakan, termasuk juga penggunaan telepon genggam dan lain sebagainya,” tutur Atalia.

Ia menilai pembekalan praktis menjadi penting, terutama bagi jemaah yang belum terbiasa menggunakan sejumlah fasilitas selama perjalanan ibadah haji.

Karena itu, Atalia mendorong agar pelaksanaan manasik haji dilengkapi dengan simulasi dan video edukasi yang mudah dipahami calon jemaah.

“Kami berharap bahkan kalau bisa ada simulasi-simulasi atau video-video yang memberikan edukasi. Saya kira itu akan sangat-sangat membantu bagi calon jemaah haji,” ujarnya.

Atalia menegaskan, berbagai temuan dan masukan yang diperoleh Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja tersebut akan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR.

Masukan dari lapangan selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi Komisi VIII dalam mendorong kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M.

“Ini menjadi bagian dari pengawasan kami agar berbagai masukan yang kami terima di lapangan dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan,” tutupnya.