Pergantian Kapolri Disebut Indikasi Awal Bersih-bersih ‘Geng Solo’

Jum'at, 02/10/2026 11:23 WIB
Ilustrasi: Presiden Prabowo Subianto bersama mantan Presiden Joko Widodo. (PresidenRI)

Ilustrasi: Presiden Prabowo Subianto bersama mantan Presiden Joko Widodo. (PresidenRI)

law-justice.co - Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence, Ali Noer Zaman menilai bahwa pergantian Kapolri dari Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menjadi indikasi awal perubahan konfigurasi kekuasaan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, pergantian tersebut sebagai indikasi dimulainya proses yang ia sebut sebagai "bersih-bersih geng Solo".

"Pergantian Kapolri merupakan indikasi dimulainya secara perlahan bersih bersih geng Solo. Hal itu dilakukan dengan memberi kewenangan yang lebih kecil pada Sigit Sulistyo. Ia diganti oleh Suyudi Ario Seto yang memiliki kedekatan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad,” ungkap Ali kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026.

Menurut Ali, pergantian Kapolri tersebut tidak berdiri sendiri. Momentum itu berlangsung bersamaan dengan reshuffle kabinet yang mengubah sejumlah posisi strategis.

Di antaranya, Arrmanatha Christiawan Nasir ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri, sementara Bahlil Lahadalia mendapat posisi sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Energi.

Adapun, Pratikno yang sebelumnya menjabat Menko PMK kini tak lagi berada di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto.

Ali menilai penunjukan Arrmanatha dapat menandai perubahan fokus dalam kebijakan luar negeri dan dalam negeri pemerintahan Prabowo.

"Penunjukan Armanatha Nasir bisa dimakna bahwa Kemenlu akan diberi peran lebih besar dalam diplomasi internasional sementara Prabowo kemungkinan akan memberi perhatian lebih banyak ke masalah dalam negeri. Prabowo tentunya akan mempersiapkan diri untuk pertarungan politik di pilpres 2029,” kata Doktor Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD) ini.

Sementara itu, posisi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai menteri koordinator juga dinilai Ali memiliki dimensi politik dalam relasi pemerintah dengan Partai Golkar.

"Kejutan dalam reshuffle ini adalah pemberian kursi menko ke Bahlil, menunjukkan semakin dekatnya relasi Golkar dan Prabowo,” katanya.

Ali menilai rangkaian perubahan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika konfigurasi pemerintahan dan persiapan menghadapi kontestasi politik 2029.

“IndoStrategi Research Intelligence menilai perubahan di tubuh kepolisian dan kabinet tersebut perlu dicermati sebagai bagian dari dinamika pemerintahan sekaligus konsolidasi politik menuju 2029,” tutupnya.

Berikut daftar pejabat yang dilantik Presiden Prabowo pada Kamis kemarin, 1 Oktober 2026:

1. Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam)
2. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM
3. Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
4. Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian
5. Nurcholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan
6. Lucky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan
7. Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian
8. Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
9. Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP)
10. Komjen Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional
11. Drajad Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian
12. Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri
13. Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
14. Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia
15. Radian Syam sebagai Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia
16. Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar