Pemerintah Kaji Rekrutmen Guru Kembali ke Pemerintah Pusat

law-justice.co - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah sedang membahas kemungkinan mengembalikan kewenangan pengangkatan guru ke pemerintah pusat. Menurutnya, ini merupakan langkah untuk memperbaiki sistem pendidikan.

"Ya atau mereka harus lulus ujian kompetensi. Baru bisa ditetapkan," jawabnya saat ditanya mengenai kemungkinan pengembalian rekrutmen guru ke pemerintah pusat dalam video PresidenPrabowo Menjawab: Ketegasan, Kebijakan, Tantangan, dan Masa Depan Indonesia yangdiunggah dalamYouTubePrabowoSubianto, dikutip Jumat (18/9/2026).

Menurut Prabowo, seluruh sistem pendidikan harus diperbaiki, mulai dari rekrutmen guru.

"Kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita," ungkap Prabowo.

Untuk mengatasi ketimpangan kualitas guru, Prabowo mengatakan pemerintah dapat menjalankan kursus, penataran, dan peningkatan kemampuan guru. Ia juga menekankan digitalisasi kelas sebagai salah satu langkah.

"Karena itulah saya mau lompat. Ini kesulitan, makanya saya taruh digitalisasi kelas-kelas itu semua, supaya nanti guru-guru yang kurang mampu bisa juga belajar dari situ. Dan anak-anak yang kurang mampu, tertarik belajar dari situ," kata Prabowo.

Namun, Prabowo menilai digitalisasi tidak bisa menggantikan peran guru karena pembenahan mendasar pendidikan tetap membutuhkan rekrutmen dan pendidikan guru yang berkualitas.

Rencana Crash Program

Pemerintah saat ini memiliki rencana untuk membuat crash program bagi lulusan perguruan tinggi terbaik untuk membantu mengajar di sekolah yang paling tertinggal.

"Salah satu langkah yang sedang saya pikirkan untuk mengatasi masalah ini adalah crash program, mungkin saya akan rekrut sarjana-sarjana dari semua fakultas yang terbaik untuk menjadi guru-guru. Katakanlah guru-guru darurat yang kita terjunkan ke sekolah," jelas Prabowo.

Selain itu, Prabowo akan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang telah bekerja untuk menjalani penugasan selama dua atau tiga minggu di sekolah sesuai kebutuhan daerah.