Mantan Danjen Kopassus Sebut Presiden & Kabinetnya Budek serta Picek

law-justice.co - Mantan Danjen Kopassus TNI, Mayjen TNI (Purn) Soenarko ikut buka suara menyoroti kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Dia menilai persoalan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan langkah teknis aparat, tetapi juga menyangkut pengaruh pemerintah terhadap lembaga penegak hukum.

Soenarko menyampaikan pandangan tersebut ketika menanggapi persoalan hukum yang dirasakan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad.

Menurut dia, apa yang dialami Abraham Samad perlu dilihat dari sisi teknis hukum sekaligus posisi lembaga penegak hukum dalam struktur kekuasaan negara.

“Saya kira yang dirasakan Abraham Samad langkah teknis hukum. Lembaga penegak hukum ada yang mengendalikan, itu pemerintah. Yang atas presiden,” kata Soenarko dalam dialog nasional bertemakan “Menyingkap Skandal Asabri Jiwasraya dan Tinjauan Yuridis Perampasan Aset”, Rabu (16/9/2026).

Menurut Soenarko, penegakan hukum yang jujur dan profesional membutuhkan pemerintahan yang bersih.

Dia menilai selama pemerintah dan kabinet belum menunjukkan kebersihan dalam menjalankan pemerintahan, independensi serta profesionalitas lembaga penegak hukum akan terus menjadi persoalan.

“Selama presiden dan kabinet tidak bersih, untuk membangun negeri, lembaga penegak hukum bekerja jujur dan profesional,” ujarnya.

Soenarko bahkan melontarkan kritik keras terhadap kondisi penegakan hukum. Ia menyebut proses yang berlangsung di sejumlah lembaga penegak hukum seperti sebuah dagelan.

“Dagelan semua lembaga penegak hukum. Presiden dan kabinet picek dan budek,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan kritik Soenarko terhadap pemerintah yang dinilainya belum mampu memastikan penegakan hukum berjalan sebagaimana prinsip negara hukum.

Dia menilai pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan lembaga penegak hukum bekerja berdasarkan hukum, bukan kepentingan kekuasaan.

Karena itu, Soenarko mengatakan suara masyarakat yang mengkritisi kondisi penegakan hukum pada dasarnya merupakan tuntutan agar pemerintah menjalankan kewajibannya sesuai konstitusi.

“Kita bersuara, minta pemerintah melaksanakan konstitusi,” katanya.