Ini Deretan Kontroversi Purbaya Selama Setahun Jadi Menteri Keuangan

law-justice.co - Bulan ini, sosok Purbaya Yudhi Sadewa genap setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak September 2026. Selama dia menjadi Bendahara Negara, sejumlah kebijakan dan pernyataannya kerap menuai sorotan.

Dia dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Namun, masa jabatannya berakhir setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru pada Senin (14/9).

Berikut 5 kontroversi yang mewarnai perjalanan Purbaya:

1. Pernyataan Gerakan 17+8

Tak lama setelah dilantik sebagai Menkeu, Purbaya menjadi sorotan karena komentarnya mengenai Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat.

Purbaya menyebut tuntutan tersebut hanya disuarakan sebagian kecil masyarakat dan tuntutan tersebut dinilai akan segera mereda apabila ekonomi Indonesia bisa tumbuh di kisaran 7-8 persen.

Pernyataan itu menuai kritik lantaran dianggap meremehkan tuntutan masyarakat. Purbaya kemudian meminta maaf dan mengakui dirinya perlu lebih berhati-hati dalam berkomunikasi sebagai menteri.

2. Suntikan Dana ke Himbara

Purbaya membuat gebrakan dengan menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara. Langkah tersebut ditujukan untuk menambah likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif.

Kebijakan itu sempat menuai sorotan karena menyangkut dana pemerintah dalam jumlah besar. Selain itu, Purbaya bahkan meminta bank penerima dana tersebut tidak menyalurkannya kepada konglomerasi.

3. Gaya Komunikasi Ceplas-ceplos

Sejak awal menjabat, Purbaya dikenal dengan gaya komunikasi yang blak-blakan. Pernyataannya mengenai berbagai persoalan ekonomi beberapa kali menjadi sorotan publik.

Gaya tersebut bertolah belakang dengan karakter Bendahara Negara sebelumnya, Sri Mulyani yang cenderung formal ketika menyampaikan kebijakan fiskal.

Purbaya sendiri sempat menyebut dirinya memiliki gaya bicara seperti "koboi" dan mengaku perlu belajar beradaptasi dengan posisi barunya sebagai menteri.

4. Ambil Alih Utang Whoosh

Purbaya juga menjadi sorotan dalam persoalan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Pemerintah berencana mengalihkan kepemilikan pengendali proyek tersebut dari konsorsium yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia (KAI) kepada entitas pemerintah.

Pengalihan 60 persen saham itu juga berkaitan dengan tanggung jawab atas utang proyek.

Total utang proyek Whoosh kepada China Development Bank mencapai sekitar US$4,5 miliar atau sekitar Rp79,45 trillium (kurs Rp17.656). Pemerintah sebelumnya telah melakukan restrukturisasi sehingga tenor pinjaman diperpanjang menjadi 80 tahun.

Persoalan tersebut menjadi kontroversi karena muncul pertanyaan mengenai pihak yang akhirnya menanggung beban utang proyek tersebut dan potensi implikasinya terhadap keuangan negara.

5. Polemik Setoran Rp120 Triliun

Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya kembali menjadi sorotan setelah menyatakan Danantara akan menyetorkan Rp120 triliun kepada pemerintah. Pernyataan tersebut kemudian berujung polemik karena pimpinan Danantara membantah adanya kesepakatan mengenai setoran tersebut.

Polemik ini menjadi salah satu isu yang muncul menjelang pergantian Purbaya sebagai Menkeu. Pergantian Purbaya terjadi di tengah kekhawatiran investor mengenai arah kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia, termasuk polemik dana Rp120 triliun dari Danantara.