Menkeu Purbaya Diganti: Koreksi Prabowonomics atau Tekanan Oligarki?

law-justice.co - Pergantian menteri keuangan bukan sekadar pergantian penjaga kas. Ia dapat menjadi pertanda pertarungan mengenai siapa yang menentukan arah ekonomi: mandat politik presiden, kebutuhan masyarakat, atau tuntutan pemilik modal.

Pada 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara. Namun, alasan terperinci pemberhentian itu belum diumumkan.

Karena itu, dua penjelasan—Purbaya gagal memahami Prabowonomics atau Prabowo menyerah kepada oligarki neoliberal—harus diuji sebagai tafsir, bukan langsung ditetapkan sebagai fakta. (Kepri Antara News)

Rocky Gerung: pertumbuhan bukan seluruh tujuan

Kritik Rocky Gerung perlu ditempatkan dalam waktunya. Dalam pernyataan yang diberitakan 9 April 2026, jauh sebelum pergantian ini, ia menilai Purbaya terlalu memahami ekonomi sebagai matematika, bukan ekonomi-politik.

Menurut Rocky, inti Prabowonomics adalah keadilan sosial; para menteri harus memahami siapa yang hendak diberdayakan, bukan hanya berapa angka pertumbuhan yang hendak dicapai. (inilah.com)

Substansi kritik tersebut penting. Menambah likuiditas dapat mempercepat kegiatan ekonomi, tetapi belum menjawab siapa yang memperoleh kredit, siapa yang menguasai rantai produksi, dan kepada siapa keuntungan mengalir.

Pertumbuhan produksi tidak denganu sendirinya membuktikan berkurangnya ketimpangan kekuasaan ekonomi.

Dengan membaca kritik Rocky demikian, persoalannya bukan apakah Purbaya pandai berhitung, melainkan apakah perangkat kebijakannya cukup untuk menerjemahkan tujuan redistribusi.

MBG, misalnya, seharusnya dinilai bukan hanya dari uang yang dibelanjakan, tetapi juga dari perbaikan gizi serta peluang produksi bagi petani dan usaha lokal. Koperasi seharusnya memperkuat posisi ekonomi anggota, bukan sekadar menjadi saluran proyek.

Namun, kritik Rocky juga mempunyai batas. Purbaya sejak awal mengutamakan percepatan pertumbuhan dan pelonggaran likuiditas untuk membiayai kegiatan ekonomi.

Pendekatan tersebut tidak otomatis bertentangan dengan keadilan sosial. Pertumbuhan dan redistribusi bisa saling menopang; yang perlu diperiksa adalah desain dan hasilnya. (tirto.id)

Karena itu, menyimpulkan Purbaya dicopot karena tidak memahami Prabowonomics melampaui bukti yang tersedia. Kritik konseptual bukan bukti mengenai alasan keputusan Presiden.

Lagi pula, Prabowo sendiri pada 14 Agustus 2026 menyebut gagasannya sebagai ajaran Marhaen, bukan Prabowonomics. Istilah itu tidak boleh diperlakukan seperti doktrin baku dengan satu penafsir yang berwenang menentukan siapa memahaminya. (Antara News)

Tekanan oligarki: masuk akal sebagai mekanisme, belum terbukti sebagai peristiwa

Sudut pandang kedua menggeser perhatian dari kemampuan menteri ke pertarungan kepentingan. Dalam tafsir ini, Purbaya tersingkir bukan karena gagal melaksanakan visi Presiden, melainkan karena kebijakannya mengganggu kepentingan ekonomi yang mapan.

Dugaan semacam itu mempunyai pendahulu. Pada 11 Juni 2026, Fuad Bawazier menilai isu penggantian Purbaya berkaitan dengan perlawanan kelompok yang menikmati sistem lama terhadap arah ekonomi baru yang memperbesar peran negara.

Itu adalah penilaian Fuad ketika pergantian masih berupa isu, bukan bukti bahwa kelompok tersebut kemudian berhasil mendikte Presiden. (suara.com)

Secara teoritis, tekanan modal tidak harus berupa pertemuan rahasia. Pemerintah yang memerlukan investasi dapat menyesuaikan kebijakan karena mengantisipasi keputusan pemilik modal untuk menahan atau memindahkan investasinya.

Literatur ekonomi-politik membedakan kekuasaan struktural semacam ini dari pengaruh langsung melalui lobi. Ketergantungan ekonomi sendiri dapat membatasi pilihan politik pemerintah. (Cambridge University Press)

Konteks tekanan kepercayaan memang nyata. Reuters melaporkan bahwa Fitch dan Moody’s menurunkan prospek peringkat Indonesia menjadi negatif pada 2026, antara lain karena ketidakpastian kebijakan dan rencana belanja.

Sejumlah analis juga menyambut pengangkatan Suahasil sebagai peluang memulihkan kredibilitas kebijakan. (Reuters)

Tetapi di sinilah ketelitian diperlukan. Tekanan pasar tidak identik dengan operasi oligarki; menjaga keberlanjutan anggaran tidak otomatis neoliberal. Kegembiraan investor terhadap seorang menteri baru juga tidak membuktikan bahwa merekalah yang memerintahkan pergantian.

Untuk menyatakan Prabowo “ditekan oligarki neoliberal”, diperlukan bukti mengenai pelaku, tuntutan, saluran pengaruh, dan konsesi kebijakan yang diberikan.

Dalam sumber yang tersedia, rantai pembuktian itu belum terlihat. Sebaliknya, membesarnya peran negara juga belum tentu antioligarki apabila proyek dan fasilitas negara justru dikuasai kelompok terbatas.

Kemungkinan ketiga: koreksi pengelolaan, bukan pergantian ideologi

Ada penjelasan lain yang lebih dekat dengan bukti terbuka: Presiden sedang memperbaiki koordinasi dan kredibilitas pengelolaan ekonomi.

Reuters mencatat ketidaksinkronan ketika Purbaya mengumumkan rencana setoran laba Danantara Rp120 triliun, sementara pimpinan Danantara menyatakan rencana tersebut belum dibicarakan.

Ini alasan untuk memeriksa kualitas koordinasi, meskipun bukan bukti tersendiri bahwa kontroversi itulah penyebab pencopotan. (Reuters)

Negara yang ingin mengarahkan pembangunan memerlukan perhitungan yang dapat dipercaya. Keberpihakan tanpa koordinasi dapat menghasilkan pemborosan; disiplin tanpa keberpihakan dapat mengabaikan kebutuhan rakyat. Keduanya bukan pilihan yang harus saling meniadakan.

Tanggung jawab akhirnya tetap pada Presiden. Mengganti menteri tidak akan menyelesaikan masalah apabila prioritas, pembiayaan, dan pembagian kewenangan tetap saling bertabrakan.

Ke mana ekonomi Prabowo bergerak?

Sinyal awal lebih mendukung pembacaan bahwa Prabowo sedang mengombinasikan keberlanjutan agenda pembangunan dengan disiplin fiskal yang lebih kuat, bukan langsung membatalkan seluruh orientasinya. Suahasil menyatakan akan menjaga APBN agar mendorong pertumbuhan sekaligus stabilitas.

Ia juga menegaskan defisit di bawah tiga persen PDB dan memaknai efisiensi sebagai peningkatan manfaat belanja, bukan sekadar pemotongan. (Antara News)

Saya membaca arah paling mungkin sebagai nasionalisme pembangunan yang sedang mencari cara pembiayaan lebih kredibel: program prioritas dipertahankan, tetapi pelaksanaannya dituntut lebih selektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ini merupakan kesimpulan sementara dari sinyal kebijakan, bukan kepastian tentang keputusan berikutnya.

Uji sesungguhnya bukan apakah Suahasil disukai pasar, melainkan apa yang berubah dalam APBN. Apakah koreksi mengurangi pemborosan atau justru memangkas layanan dasar?

Apakah pembiayaan memperbesar kapasitas produksi domestik atau mempertahankan keuntungan kelompok mapan? Apakah MBG dan koperasi memperkuat produsen lokal atau hanya memperbesar perantara?

Apabila disiplin anggaran memperkuat kemampuan negara membiayai pembangunan, pergantian ini dapat memperbaiki Ekonomi Kedaulatan. Apabila yang dikorbankan justru kapasitas produksi dan perlindungan masyarakat demi kenyamanan pemilik modal, dugaan penundukan oleh oligarki akan memperoleh dasar lebih kuat.

Purbaya boleh berganti. Pertanyaan yang tidak boleh bergeser adalah: ekonomi ini akhirnya memperbesar kemampuan rakyat untuk memproduksi dan hidup layak, atau hanya memperbesar kenyamanan mereka yang sudah berkuasa?

Bandung, 15 September 2026