Ekonom Senior : RI Terancam Jadi Negara Termiskin Dunia 2027!

law-justice.co -
Indonesia berpotensi menghadapi persoalan kemiskinan yang lebih besar pada 2027. Ekonom senior dan pengamat pasar modal Indonesia, Prof. Ferry Latuhihin mengungkapkan Indonesia berpotensi menghadapi persoalan kemiskinan lebih besar pada 2027 di dalam kelasnya sebagai middle income class jika menggunakan ukuran pengeluaran World Bank. Menurut Ferry, 64% penduduk Indonesia tergolong miskin berdasarkan ukuran tersebut, jauh di atas data BPS sekitar 8–9%. Ia menilai perbedaan pendekatan pengukuran perlu diperhatikan, termasuk dengan melihat struktur ketenagakerjaan, di mana sekitar 40% tenaga kerja berada di sektor formal dan 60% di sektor informal.

Ia mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi persoalan kemiskinan yang lebih besar pada 2027 jika menggunakan ukuran pengeluaran World Bank (Bank Dunia). Hal tersebut ia ungkapkan dalam Channel YouTube Ferry Latuhihin, dikutip pada Rabu (09/09/2026).

Ferry menjelaskan bahwa ukuran kemiskinan yang digunakan dalam pernyataannya berbeda dengan data kemiskinan yang selama ini dirujuk dari BPS. Menurutnya, perbedaan pendekatan pengukuran tersebut menghasilkan angka yang cukup jauh.

“Menurut World Bank tahun depan, Indonesia ini menjadi negara termiskin di dunia di dalam kelasnya sebagai middle income class,” ujarnya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa ukuran yang dimaksud berkaitan dengan pengeluaran masyarakat. Menurut Ferry, ukuran tersebut menunjukkan proporsi penduduk yang tergolong miskin jauh lebih besar.

“Ini ukuran World Bank, yaitu pengeluaran. 64% dari total penduduk kita di mata World Bank itu tergolong miskin,” katanya.

Ferry membandingkan angka tersebut dengan data BPS. Ia menyebut jumlah penduduk miskin berdasarkan data BPS berada pada kisaran 8% hingga 9%.Akses Data Demografi

“Sedangkan di dalam data, bukan, di dalam data menurut BPS, jumlah orang miskin di Indonesia itu cuma 8 sampai 9%. Tapi ini bedanya jauh sekali dengan data daripada World Bank, yaitu 64% dari total penduduk kita itu tergolong miskin,” tuturnya.

Ukuran Pengeluaran Jadi Perhatian

Menurut Ferry, perbedaan angka kemiskinan tersebut perlu dilihat dari pendekatan yang digunakan. Ia mengaitkan ukuran berbasis pengeluaran dengan kondisi ekonomi masyarakat yang dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari.

Ferry mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan untuk melihat lebih jauh struktur pendapatan dan pekerjaan masyarakat di Indonesia. Berita Indonesia

“Coba bayangkan, Baraya. Dan itu memang kita lihat dari keadaan sehari-hari, kok ya,” ungkapnya.

Ia kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan struktur ketenagakerjaan Indonesia, terutama perbandingan antara pekerja formal dan informal.

60% Tenaga Kerja Disebut Berada di Sektor Informal

Ferry menyebut tenaga kerja yang bekerja di sektor formal hanya sekitar 40%. Sementara itu, sekitar 60% lainnya disebut berada di sektor informal.

“Kalau memang itu bisa dibenarkan, mungkin kita bisa pakai data selanjutnya itu bahwa buruh atau tenaga total dari tenaga kerja kita yang bekerja di sektor formal itu cuma 40%, Baraya. 60% itu berada di sektor informal,” pungkasnya.

Menurut Ferry, struktur ketenagakerjaan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Pekerjaan informal yang memiliki proporsi besar disebutnya berkaitan dengan gambaran mengenai kondisi pendapatan masyarakat.