Ironi Disaat Perayaan Kemerdekaan Justru NU Kehilangan Kemerdekaannya

law-justice.co - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) yang seharusnya menjadi arena sakral untuk merajut gagasan keumatan, kini tengah diselimuti awan gelap. Jelang Muktamar ke-35, perbincangan di akar rumput bukan lagi soal arah pemikiran bangsa, melainkan kabar miris tentang kamar-kamar hotel yang disulap menjadi "pasar gelap" transaksi politik.

Target utamanya adalah para Rais Syuriyah—kiai-kiai yang menjadi benteng moral di tingkat daerah (PCNU/PWNU). Modusnya sangat terstruktur, vulgar, dan serba instan.

Tim sukses kandidat bergerilya mengundang para kiai ke hotel, bukan untuk sowan atau meminta nasehat, melainkan menyodorkan kertas dukungan calon anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) versi mereka yang sudah diisi lengkap.

Tawarannya menggiurkan sekaligus menghina akal sehat: tanda tangani, stempel, dan uang tunai Rp 40-50 juta langsung cair di tempat (cash and carry).

Yang paling membuat ngilu, jika sang kiai kebetulan tidak membawa stempel resmi organisasi, tim sukses pun siap menyediakannya. Ya, stempel duplikat atau abal-abal.

Stempel dengan lambang bumi dan bintang sembilan warisan para muassis (pendiri) NU itu direndahkan nilainya menjadi alat transaksi sogok menyogok.”, seperti yang terjadi di PWNU Sumsel dan beberapa provinsi lainnya.

Untuk memastikan "investasi" ini aman, surat dukungan yang dibeli tunai itu dibuat dalam tiga rangkap. Satu dipegang sang Rais untuk disetor ke Panitia Muktamar, satu diserahkan kepada oknum PWNU yang bertindak bak "mandor wilayah", dan satu lagi dibawa tim sukses sebagai amunisi klaim suara di arena Muktamar kelak. Ini bukan sekadar lobi-lobi politik, ini adalah pembajakan organisasi yang sistematis.

Mengapa AHWA begitu mati-matian diburu?

Dalam sistem Muktamar, AHWA adalah "jantung" pertahanan. Sistem ini sengaja dibuat agar Rais Aam—pemimpin tertinggi NU—dipilih secara musyawarah oleh kiai-kiai khos yang jernih hatinya, jauh dari hiruk-pikuk politik uang. Menguasai AHWA berarti menguasai Rais Aam, dan menguasai Rais Aam berarti memegang kunci restu untuk menentukan siapa Ketua Umum Tanfidziyah berikutnya.

Menjadi sangat ironis ketika sistem yang diciptakan untuk mencegah politik uang, justru kini dibobol dengan cara paling kotor. Jika nama-nama kiai dalam AHWA ternyata didapat dari hasil suap kamar hotel dan stempel palsu, legitimasi moral apa yang tersisa dari pucuk kepemimpinan NU nanti? Bagaimana umat di bawah bisa sami`na wa atha`na (mendengar dan taat) kepada pemimpin yang lahir dari rahim manipulasi?

Ini adalah "alarm bahaya" level tertinggi bagi warga nahdliyin. NU tidak didirikan oleh Hadratussyekh Hasyim Asy`ari untuk diobral di kamar-kamar hotel. Muktamar ke-35 harus diselamatkan dari sindikat makelar stempel ini. Saatnya para kiai, santri, dan seluruh elemen NU bersuara lantang menolak diam: kehormatan Syuriyah dan marwah Jam`iyyah tidak untuk dijual!.

Rais Aam NU Bukan Titipan Istana

Rais Aam merupakan salah satu posisi tertinggi dalam struktur kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Jabatan ini tidak sekadar administratif, tetapi melekat dengan otoritas keagamaan, moral, dan spiritual yang menjadi rujukan bagi warga Nahdliyin.

Karena itu, menyematkan narasi politik seperti “paket yang didukung Istana” dalam kontestasi pemilihan Rais Aam perlu dipertanyakan. Narasi semacam itu berisiko mereduksi marwah ulama sekaligus menempatkan PBNU seolah-olah berada di bawah bayang-bayang kekuasaan eksekutif.

Secara historis dan sesuai khittahnya, NU merupakan bagian penting dari kekuatan masyarakat sipil yang memiliki posisi independen. Hubungan PBNU dengan pemerintah idealnya dibangun sebagai kemitraan yang sejajar antara organisasi masyarakat dan negara, bukan hubungan subordinatif.

Takzim Santri kepada Kiai Harus Tetap Terjaga

Mandat Rais Aam juga jauh melampaui kepentingan politik lima tahunan. Ia membawa tanggung jawab keagamaan dan moral yang tidak semestinya diukur berdasarkan kedekatan dengan penguasa.

Karena itu, para pendukung kandidat dalam kontestasi internal NU sebaiknya tidak menjadikan “restu Istana” sebagai alat untuk mendongkrak elektabilitas.

Klaim semacam itu justru dapat menimbulkan kesan bahwa legitimasi seorang ulama ditentukan oleh dukungan kekuasaan, bukan oleh ilmu, integritas, keteladanan, dan pengabdian kepada umat.

Kontestasi kepemimpinan NU semestinya menghadirkan adu gagasan tentang masa depan organisasi, penguatan khidmat kepada umat, serta kemampuan menjaga tradisi dan independensi NU. Bukan berubah menjadi arena adu klaim tentang siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan.

NU sendiri memiliki mekanisme internal dalam menentukan kepemimpinannya melalui tradisi musyawarah dan mekanisme organisasi yang telah dibangun. Karena itu, opini atau klaim sepihak yang mengaitkan kandidat dengan dukungan penguasa justru berpotensi mengerdilkan proses internal tersebut.

Rais Aam tidak seharusnya dinilai dari seberapa dekat dirinya dengan pemerintah. Otoritas keagamaan dan moral seorang ulama memiliki ukuran yang jauh lebih mendasar: keluasan ilmu, keteladanan, integritas, serta kemampuan menjaga amanah umat.

Menolak narasi “paket dukungan Istana” bukan berarti memusuhi pemerintah. Sebaliknya, sikap kritis dan proporsional terhadap kekuasaan merupakan bagian dari upaya menjaga independensi organisasi sekaligus martabat ulama.

Ironis, disaat perayaan Hari Kemerdekaan ini justru NU kehilangan kemerdekaannya sendiri yang dirampas oleh penguasa elit politik dan pemerintahan yang ingin membawa 110 juta umat NU setia mendukung penguasa yang bisa mereka atur dan kontrol sesukanya.

Semoga para Kyai, Santri dan semua umat NU bersatu padu untuk tegas dan komit melawan para tiran dan elit politik hitam yang sedang merusak dan memecah belah pimpinan dan umat NU. Takbir…takbir..!

(Nawaitu Redaksi/Pemred)