Dorong Pemerataan, DPR: Pemerintah Harus Perkuat Pembangunan Papua

law-justice.co - Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Tonny Tesar, mengapresiasi sejumlah program prioritas yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat (14/8/2026).

Tonny menilai program pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menunjukkan komitmen untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Menurutnya, perhatian Presiden terhadap masyarakat di wilayah terpencil, termasuk Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi hal penting karena masih terdapat kesenjangan pembangunan antara wilayah Jawa dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Jumlah alokasinya cukup besar dan program yang disampaikan adalah delapan besar yang diutamakan. Itu juga sebuah langkah inovasi yang sangat baik terkait dengan bagaimana pembangunan yang merata dan juga peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat," ujar Tonny.

Ia secara khusus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya memiliki manfaat besar bagi masyarakat di wilayah 3T.

Tonny mengatakan, program tersebut tidak hanya berdampak terhadap pemenuhan gizi anak, tetapi juga membantu meringankan beban orang tua dalam menyekolahkan anak.

"Kalau daerah 3T seperti kita di Papua atau NTT dan lain-lain, program MBG ini sangat membantu sekali orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya," katanya.

Namun, Tonny mengingatkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah perkotaan. Menurutnya, kebutuhan dan kondisi setiap daerah berbeda sehingga pelaksanaan program perlu disesuaikan dengan tingkat urgensinya.

"Untuk daerah terpencil, daerah terluar itu sangat bermanfaat," ujarnya.

Selain MBG, Tonny menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan. Ia meminta pemerintah pusat memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah dalam menentukan besaran transfer ke daerah.

Hal itu dinilai penting agar daerah dengan kapasitas fiskal terbatas tetap mampu menjalankan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Dengan APBN yang mencapai Rp4.000 triliun lebih ini, kami berharap agar sinkronisasi dana fiskal daerah ini betul-betul diperhatikan dalam transfer dana ke daerah," kata Tonny.

Ia menilai daerah dengan kemampuan fiskal rendah perlu mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Dengan demikian, berbagai persoalan daerah, termasuk pembayaran tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat ditangani secara optimal.

Tonny juga menyoroti adanya kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan daerah tertinggal. Menurutnya, kebijakan anggaran nasional harus mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh wilayah Indonesia.

Dari sejumlah program prioritas yang disampaikan Presiden Prabowo, Tonny menilai pembangunan fasilitas kesehatan menjadi salah satu kebijakan yang signifikan.

Ia mengapresiasi rencana pembangunan puskesmas di setiap distrik dan rumah sakit di setiap kabupaten karena dinilai dapat memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat.

"Presiden memberikan prioritas kepada pembangunan puskesmas di setiap distrik dan juga membangun rumah sakit di setiap kabupaten. Itu menunjukkan bahwa komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik itu bisa merata," tuturnya.

Di sektor pendidikan, Tonny juga menyambut baik program revitalisasi sekolah mulai tingkat SD hingga SMA. Menurutnya, program tersebut dapat membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Selain pendidikan dan kesehatan, ia menilai program penyediaan rumah layak huni juga menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita berharap semua program ini akan kita kawal sama-sama dan bisa memberikan secara langsung kesejahteraan masyarakat di daerah," katanya.

Tonny juga mendorong pemerintah pusat memberikan ruang dan kepercayaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

Menurutnya, dukungan fiskal menjadi salah satu kunci agar daerah mampu menjalankan pembangunan secara efektif.

"Intinya juga bahwa pusat harus memberikan kepercayaan kepada daerah untuk mengelola dan membangun daerahnya dengan fiskal yang cukup," tegasnya.

Ia menilai keterbatasan anggaran seharusnya tidak selalu menjadi alasan terhambatnya pembangunan. Terlebih, pemerintah saat ini telah mendorong efisiensi belanja negara.

Tonny berharap kebijakan efisiensi justru dapat diarahkan untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Tonny juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap belanja pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, efisiensi anggaran harus diikuti dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan serta terintegrasi.

Ia mendorong agar pemerintah memastikan tidak terjadi perbedaan harga yang signifikan untuk barang yang sama antara pengadaan di pusat dan daerah.

"Kalau barang yang satu di daerah dan di pusat dibelanjakan, jangan ada perbedaan harga yang signifikan," ujarnya.

Menurut Tonny, sinkronisasi tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah kebocoran anggaran sekaligus memastikan APBN benar-benar dibelanjakan secara efektif.

Dengan demikian, besarnya anggaran negara yang dialokasikan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di daerah 3T seperti Papua.