Rocky Gerung Prediksi Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet Besar-besaran

Menurut Rocky, evaluasi besar-besaran terhadap jajaran menteri diperlukan menyusul menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan.

Prediksi tersebut disampaikan Rocky setelah menyoroti hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan publik disebut turun dari 81 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

SMRC menyebut penurunan itu berkaitan dengan memburuknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, serta penegakan hukum.

“Saya kira minggu depan bakal ada overhaul habis-habisan. Ada pembersihan yang lebih radikal, tapi mungkin dicicil sampai Oktober,” kata Rocky dalam siniar Hendri Satrio di YouTube, Jumat (31/07/2026).

“Ini dugaan saya, bukan karena pembicaraan dengan seseorang.”

Rocky juga menanggapi anggapan bahwa Prabowo enggan mengganti sejumlah pejabat penting seperti Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, hingga jajaran kejaksaan.

Ia menilai pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika politik yang membutuhkan waktu dan momentum.

“Tidak mungkin dia takut. Dia presiden, kok. Jadi, kalau dikatakan takut, artinya ada perjanjian yang mesti dia hormati. Kalau dia melanggar perjanjian itu, maka dia dianggap tidak etik. Tapi sekali lagi, perjanjian politik itu tidak boleh permanen,” ujarnya.

“Kalau sudah 2 tahun, kapasitas dari mereka yang bikin perjanjian tidak memungkinkan presiden tampil secara efektif, ya mesti dibongkar perjanjian itu.”

Mengenai prediksi sejumlah pihak bahwa Prabowo tidak mampu menyelesaikan masa jabatan hingga 2029, Rocky membantah hal tersebut.

Ia menilai Prabowo dapat bertahan hingga akhir masa jabatan apabila melakukan perubahan besar di dalam pemerintahan.

“Dia pasti sampai kalau dia lakukan radical break. Ganti semua. Kalau enggak diganti, minggu depan juga enggak sampai,” ujarnya.

Rocky menyebut sejak awal pemerintahan, Prabowo telah membuat kesepakatan politik dengan sejumlah partai terkait penempatan menteri.

Namun, menurutnya, setelah dua tahun berjalan, sebagian menteri dari partai politik tidak menunjukkan kapasitas yang diharapkan.

Karena itu, ia menilai perjanjian politik tersebut perlu dievaluasi dan kabinet harus mengalami perubahan besar.