Heboh Wapres Gibran Tak Duduk di Samping Prabowo saat Rapat Kabinet

law-justice.co - Sebagaimana diketahui, suasana rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026) menjadi perhatian publik hingga saat ini.

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka tidak berada di samping Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto seperti biasanya.

Dalam sidang yang membahas evaluasi kinerja pemerintah menjelang pidato kenegaraan Agustus mendatang, Gibran terlihat duduk di barisan para menteri, tepat di sebelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Biasanya, dalam rapat kabinet paripurna, Wapres Gibran mendampingi Presiden Prabowo di posisi utama. Kali ini, pengaturan kursi berbeda dan langsung menjadi sorotan.

Foto dan video dari acara tersebut beredar luas di media sosial. Netizen pun ramai memberikan komentar dan spekulasi.

Reaksi Netizen

Banyak yang bertanya-tanya soal posisi Gibran. Salah satu pengguna X (@Asik99991) menulis: “Tumben Gibran hari ini duduk dengan barisan Menteri.. biasa nya kalo di sidang paripurna kabinet kan Gibran selalu di samping Prabowo ya.”

Spekulasi lain muncul di kalangan netizen. Beberapa mengaitkannya dengan dinamika politik internal kabinet. Ada yang menyebut ini sebagai “sinyal” perubahan peran atau penekanan pada posisi Gibran sebagai bagian dari tim ekonomi. Sementara itu, sebagian lain melihatnya sebagai hal biasa dalam pengaturan protokoler yang fleksibel.

Beberapa komentar netizen:

“Mungkin lagi fokus ke ekonomi bareng Airlangga, biar lebih efektif.”
“Atau ada apa? Kok tiba-tiba beda posisi.”

Ada pula yang bercanda: “Gibran ikut-ikutan jadi menteri dadakan?”

Hingga berita ini ditulis, Istana Kepresidenan belum memberikan penjelasan resmi mengenai pengaturan kursi tersebut. Rapat paripurna sendiri berjalan lancar, dengan Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah menghadapi tantangan global.

Peristiwa ini menambah warna dinamika Kabinet Merah Putih yang baru berjalan beberapa bulan. Publik terus memantau setiap detail protokoler dan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.