Hingga Mei 2026 Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.030,35 T

law-justice.co - Bank Indonesia (BI) secara resmi melaporkan bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$444,4 miliar atau sekitar Rp8.030,35 triliun (asumsi kurs Rp18.070 per dolar AS pada Mei 2026.

Angka tersebut tumbuh 2,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2 persen pada April 2026.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebut kenaikan tersebut didorong oleh pertumbuhan utang luar negeri sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi ULN swasta yang mulai mereda.

"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah," ujar Ramdan dalam keterangan resmi, Rabu (15/7).

Apabila dirinci, ULN pemerintah tercatat sebesar US$217,3 miliar pada Mei 2026 atau tumbuh 3,7 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya.

Ramdan menjelaskan perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk investor ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo.

Menurut Ramdan, kondisi tersebut mencerminkan masih terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," terang Ramdan.

Sebagai bagian dari pembiayaan APBN, pemerintah mengarahkan pemanfaatan ULN untuk sektor-sektor produktif dengan tetap menjaga keberlanjutan pengelolaan utang.

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri pemerintah paling banyak digunakan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah, disusul administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 20,6 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.

Bank sentral juga mencatat peningkatan utang luar negeri bank sentral didorong oleh bertambahnya kepemilikan investor asing pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) seiring kebijakan operasi moneter pro-pasar dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Sementara itu, ULN swasta tercatat sebesar US$195,9 miliar atau masih mengalami kontraksi 0,1 persen (yoy) pada Mei 2026. Meski demikian, penurunan tersebut lebih kecil dibandingkan kontraksi 0,5 persen pada April lalu.

Ramdan menjelaskan perbaikan terutama berasal dari kelompok lembaga keuangan yang kontraksinya menyempit menjadi 0,8 persen dari sebelumnya 5 persen.

Secara sektoral, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 79,9 persen dari total ULN swasta.

Bank sentral menilai struktur utang luar negeri Indonesia masih tergolong sehat. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang berada di level 29,9 persen pada Mei 2026.

Selain itu, struktur ULN juga masih didominasi utang jangka panjang yang mencapai 83,9 persen dari total utang luar negeri Indonesia.

"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan meminimalkan risiko terhadap stabilitas perekonomian," ujar Ramdan.