Kepala Daerah Kena OTT KPK, IM57+ : Jabatan Jadi Arena Balapan Kumpul

law-justice.co - Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menyoroti maraknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, termasuk yang terjadi pada Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Lakso mengatakan kebutuhan pembiayaan politik serta motif memperkaya diri menjadi salah satu pendorong korupsi.

"Modus yang dilakukan Etik Suryani bukanlah hal baru. Pada 10 OTT yang terjadi, hampir setengahnya terkait dengan pemerasan terhadap bawahan," kata Lakso kepada wartawan, Sabtu (11/7/2026).

Lakso mengatakan pemungutan fee kepada pengusaha maupun pemerasan terhadap bawahan pada dasarnya berhubungan dengan aliran uang ke kepala daerah. Dalam praktik pemerasan, kata dia, bawahan yang menjadi korban bisa saja melakukan pemotongan anggaran negara atau meminta fee kepada pihak swasta.

"Artinya, sumbernya pun bisa berasal dari fee pada pengusaha," bebernya..

Dia menilai maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi tak lepas dari faktor internal dan eksternal. Menurutnya, dari sisi internal, salah satu motifnya ialah kebutuhan pembiayaan politik.

"Pada konteks internal, kebutuhan untuk biaya mesin politik dan motif pribadi untuk memperkaya diri. Kepala Daerah sebetulnya sudah memiliki fasilitas dan dukungan budget profesional yang memadai," ujarnya.

"Akan tetapi, kebutuhan biaya politik yang tinggi agar dapat melanggengkan kekuasaan pada periode pemilihan selanjutnya membuat Kepala Daerah menjadikan periode pengumpulan uang sebanyak-banyaknya baik dengan melakukan pemerasan terhadap bawahannya yang ingin naik serta mempertahankan jabatannya," sambungnya.

Sedangkan faktor eksternal, dia menilai kepala daerah juga berada dalam kondisi yang sulit. Sebab, adanya tekanan untuk memenuhi kebutuhan dana non-budgeter dari berbagai pihak.

"Pada satu sisi, terdapat permintaan dana non-bugeter dari berbagai pihak mitra (pada beberapa kasus dari penegak hukum dan auditor) maupun dari pihak yang lebih tinggi (Menteri maupun DPR pada beberapa kasus) dalam upaya mendapatkan alokasi budget untuk daerahnya maupun kepentingan lain daerahnya," jelasnya.

Menurutnya, akumulasi faktor internal dan eksternal tersebut membuat masa jabatan kepala daerah berubah menjadi arena untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Dia mengatakan perlu adanya langkah strategis untuk menuntaskan kasus korupsi.

"Akumulasi faktor internal dan eksternal ini membuat periode jabatan Kepala Daerah menjadi arena `balapan` untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dalam periode jabatannya," ungkapnya.

"Akhirnya berbagai modus dilakukan baik melalui pendekatan suap, gratifikasi maupun konflik kepentingan dalam pengadaan. Untuk itu, perlu dirumuskan langkah strategis, termasuk membongkar secara tuntas para penerima manfaat di atas dari korupsi Kepala Daerah serta adanya kejelasan soal dukungan operasional dana non-budgeter," imbuh dia.

Sebelumnya, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, terjaring OTT KPK. KPK mengungkap OTT ini terkait pemerasan perangkat daerah di Sukoharjo oleh Etik.

"Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/7/).

Total yang dibawa KPK ke Jakarta terkait OTT ini berjumlah sembilan orang. Mereka ditangkap di Wonogiri, Solo, dan Sukoharjo.

"Pihak-pihak tersebut di antaranya diamankan di wilayah Wonogiri, Solo, dan juga Sukoharjo," bebernya..