Pendeta, Ibu Hamil, dan Pemuda Tewas, Kekerasan di Intan Jaya Viral

Minggu, 05/07/2026 04:27 WIB
Pendeta, Ibu Hamil, dan Pemuda Tewas, Kekerasan di Intan Jaya Viral  foto BBC

Pendeta, Ibu Hamil, dan Pemuda Tewas, Kekerasan di Intan Jaya Viral foto BBC

[INTRO]

Situasi keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali menjadi sorotan setelah rentetan kekerasan terus terjadi dalam dua bulan terakhir. Berdasarkan laporan yang beredar, sedikitnya tujuh insiden kekerasan telah terjadi selama periode tersebut.

Peristiwa terbaru terjadi pada awal Juli 2026. Dalam insiden itu, seorang pendeta bernama Elianus Agimbau, seorang ibu hamil bernama Melkiana Duwitau, dan seorang pemuda bernama Okto Tigau dilaporkan meninggal dunia akibat luka tembak.

Rangkaian kekerasan yang terus berulang menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi keamanan dan keselamatan warga sipil di wilayah tersebut. Berbagai pihak pun mendorong agar peristiwa ini diusut secara menyeluruh dan langkah-langkah perlindungan terhadap masyarakat sipil diperkuat guna mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi.

 

Protes warga Intan Jaya itu berlanjut, Sabtu (04/07). Dimotori Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya, unjuk rasa itu menggugat pemerintah untuk mengusut kematian sejumlah warga sipil yang ditembak dalam dua bulan terakhir.

Rangkaian kekerasan dan kematian itu, menurut Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar, merupakan bagian tak terpisahkan dari operasi militer yang sedang terjadi di Intan Jaya dan beberapa episentrum konflik di Tanah Papua.

"Tujuannya untuk melemahkan kekuatan anak-anak muda, calon pemimpin lokal, dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat sipil, karena ada investasi di situ, seperti Blok Wabu," kata Latifah ke Media News Indonesia.

Diberitakan ,Masyarakat Sugapa turun ke jalan, Jumat (03/07), untuk menyatakan protes sekaligus mengiringi jenazah Melkiana Duwitau yang tewas tertembak saat tengah berada di dalam rumahnya.
Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Bernard Ramandey, menyebut rangkaian penyerangan terhadap warga sipil di Intan Jaya merupakan sebuah pelanggaran HAM.

"Kami meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keamanan dan prosedur tetap aparat TNI dan satuan keamanan lainnya di Papua," ujar Frits.

Terjadinya rangkaian kekerasan yang terus berulang menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi keamanan dan keselamatan warga sipil di wilayah tersebut. 

(Patia\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar