Kasus Izin Tinggal WNA, KPK Cecar Silmy Karim soal Asal Usul Aset

Sabtu, 20/06/2026 16:45 WIB

Wakil Menteri yang dimaksud dualah Silmy Karim, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Pemeriksaan awal Silmy dilakukan oleh KPK pada Senin,(6/8/2026) di Gzedung Merah Putih KPK, Jakarta. Robinsar Nainggolan

law-justice.co - KPK kembali memeriksa bekas Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal terbatas (ITAS) warga negara asing (WNA). Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami asal-usul sejumlah aset yang disita dari rumah Silmy.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Silmy diperiksa sebagai tersangka pada Jumat (19/6/2026). Dalam pemeriksaan itu, penyidik mengonfirmasi dugaan penerimaan uang hasil pemerasan dan gratifikasi.

"Materi pemeriksaan terkait dugaan penerimaan oleh SK dari pemerasan dan gratifikasi, serta dikonfirmasi terkait asal-usul aset-aset yang telah di sita," ujar Budi kepada wartawan, Sabtu (20/6/2026).

Setelah menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, Silmy tak memberikan keterangan kepada awak media. Sejak tiba hingga meninggalkan lokasi, ia memilih bungkam terkait materi pemeriksaannya.

Sebelumnya,, Silmy Karim telah ditahan KPK. Selain Silmy, ada tujuh orang lain yang ditetapkan sebagai tersangka. Silmy dkk dijerat dengan pasal pemerasan dan gratifikasi.

Berikut ini daftar 8 orang tersangka dalam kasus ini:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benar.

(Gisella Putri\Editor)