DPR, BI, dan Menkeu Gelar Rapat Evaluasi Ekonomi Dadakan di DPR
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi (kedua kanan), dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (6/6/2026). (Antara)
law-justice.co - Sejumlah pejabat dari lembaga moneter, fiskal, dan pemerintah menggelar pertemuan di Gedung Nusantara III DPR, Sabtu (6/6) pagi.
Pertemuan itu dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, perwakilan Kementerian Keuangan Purbaya, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dasco membuka pertemuan tersebut, ia mengatakan rapat digelar untuk mengevaluasi kondisi ekonomi sekaligus memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.
"Pada hari ini sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga kebijakan moneter dan fiskal maupun pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, kemudian melakukan koordinasi antara fiskal dan moneter agar bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," ujar Dasco.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan koordinasi fiskal dan moneter akan terus diperkuat. Ia menyebut kebijakan kedua sektor perlu berjalan seirama sesuai kewenangan masing-masing.
"Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter saling erat, sama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi," ungkap Perry.
Perry menyebut ada dua langkah yang disepakati untuk memperkuat stabilitas rupiah. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil agar aliran modal asing kembali masuk ke pasar keuangan domestik.
Dia juga menjelaskan kenaikan suku bunga luar negeri telah memicu arus modal keluar dari sejumlah instrumen, seperti saham, surat berharga negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
"Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," jelasnya.
Langkah kedua, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Perry mengatakan hal itu dilakukan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia.
Ia menyebut BI akan meningkatkan bunga yang dibayarkan kepada pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut membuat operasi moneter tetap berjalan untuk mendukung stabilitas rupiah, sementara kebijakan fiskal juga ikut menopang.
"Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan," jelas Perry.
Perry menambahkan penguatan koordinasi fiskal dan moneter dilakukan dengan melihat dinamika ekonomi yang berkembang. Ia juga menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih dalam kondisi baik.




Komentar