Heboh! Anggaran Sepatu dan Bingkai Foto untuk Sekolah Rakyat Tak Wajar
Heboh! Anggaran Sepatu dan Bingkai Foto untuk Sekolah Rakyat Tak Wajar Ref.BBC.com
[INTRO]
Anggaran untuk jam dinding juga telah dikeluarkan sebesar Rp1,82 miliar.Dalam e-katalog penyedia, satu-satunya jam dinding merk Seiko yang dijualnya dibanderol seharga Rp666.000. Namun, tidak ada spesifikasi jam dalam katalog tersebut.Akan tetapi ditemukan pada Harga untuk jam serupa di toko resmi Seiko hanya berkisar pada angka Rp360.000. hampir 2 kali lipat dari resmi dipasaran biasa dengan merek yang sama.
Sementara itu, berdasarkan catatan ICW, rencana umum pengadaan 2026 dengan menggunakan kata kunci `sekolah rakyat` totalnya mencapai Rp3,8 triliun dengan rencana pengadaan sebanyak 1.013 paket.Ini tersebar pada Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.Temuan ICW rencana belanja yang paling besar ada pada pekerjaan konstruksi yakni sekitar Rp3,1 triliun atau 80,5% dari total rencana belanja yang dikhususkan untuk sekolah rakyat."Besarnya rencana belanja untuk sekolah rakyat tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ekstra ketat akan membuka celah terjadinya praktik korupsi, terutama di pengadaan," ujar Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah.Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, juga menemukan beberapa hal dalam Inaproc.Salah satunya terkait dengan konstruksi berupa biaya bongkaran gedung dan bangunan yang mencapai Rp3,8 miliar.
Anggaran sepatu hingga bingkai foto presiden untuk Sekolah Rakyat senilai miliaran rupiah `tidak wajar`
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyebut harga sepatu yang ramai dibicarakan tersebut merupakan perkiraan pada tahap perencanaan yang berkisar Rp500.000 sampai Rp700.000. Akan tetapi, harga realisasi pembeliannya sekitar Rp250.000 hingga Rp640.000, dan sudah termasuk kaos kaki.Dia mengklaim hal ini sudah sejalan dengan aturan pengadaan. Ia pun menambahkan pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat tidak sepenuhnya dilakukan secara terpusat oleh kementerian.
Upaya penggelembungan anggaran atau mark-up bukan modus baru dalam tindak pidana korupsi. Hal ini juga diduga terjadi pada program prioritas pemerintah karena ada ketidakwajaran harga pada sejumlah barang yang masuk dalam rencana pengadaan atau telah direalisasikan."Masalahnya, seringkali penyedia menawarkan harga di e-katalog yang nilainya sangat besar dibandingkan e-commerce. Ketika ada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang membeli harga tinggi dibandingkan dengan e-commerce, upaya penindakan atau pengawasannya cenderung tidak ada," ujar Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan kajian terkait program ini."Kajian ini guna memotret proses bisnis dan penerapannya di lapangan, apa saja dan di mana saja yang masih rentan dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Rabu (06/05).Pada Jumat (08/05) ini, Saifullah telah menemui pimpinan KPK untuk menjelaskan prosedur pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial.Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, tidak memberikan respons saat ditanya mengenai tindak lanjut dari dugaan penggelembungan anggaran yang mungkin terjadi pada Sekolah Rakyat.Apa saja temuan dari pengadaan Sekolah Rakyat?
News Indonesia menelusuri sistem pengadaan Inaproc yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat. Pencarian dibatasi hanya pada Kementerian Sosial.Pada Rencana Umum Pengadaan tahun anggaran 2026, Kementerian Sosial memiliki 3.645 paket pengadaan dengan total nilai Rp2,85 triliun.Dari rencana ini, sebanyak 933 paket telah direalisasikan dengan total nilai Rp336,9 miliar.Dari nilai Rp336,9 miliar, News Indonesia menemukan pengadaan kaos kaki sebesar Rp2,42 miliar. Namun, pengadaan sepatu belum direalisasikan.Hal ini tidak sesuai dengan klaim menteri bahwa sepatu sudah termasuk kaos kaki.Selain itu, ada sejumlah pengadaan dengan perbedaan signifikan antara harga pada e-katalog dan harga toko resmi. Antara lain, pengadaan drone, lambang garuda, foto bingkai presiden dan wakil presiden, jam dinding, gerobak angkut, dan mesin cuci.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyebut harga sepatu yang ramai dibicarakan tersebut merupakan perkiraan pada tahap perencanaan yang berkisar Rp500.000 sampai Rp700.000. Akan tetapi, harga realisasi pembeliannya sekitar Rp250.000 hingga Rp640.000, dan sudah termasuk kaos kaki.Dia mengklaim hal ini sudah sejalan dengan aturan pengadaan. Ia pun menambahkan pengadaan sepatu untuk program sekolah rakyat tidak sepenuhnya dilakukan secara terpusat oleh kementerian.
Baca juga : Berkelit dari Kerugian dengan Merek Beras Khusus
Untuk tahap awal, pembelian diserahkan kepada masing-masing sekolah. "Anggaran dikasihkan ke sekolah, sekolah beli sendiri-sendiri," ujar Saifullah.Akan tetapi, Program Officer Divisi Tata kelola Partisipasi dan Demokrasi Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, mewanti-wanti harga yang tidak wajar dalam pengadaan bukan sekadar isu teknis, tapi indikasi serius adanya potensi penggelembungan harga."Ketika negara justru membeli dengan harga yang sangat jauh diatas kewajaran, publik berhak curiga bahwa ada persoalan dalam proses perencanaan, penentuan spesifikasi teknis, hingga dalam proses penentuan penyedia," ujar Agus."Masalahnya tidak lagi sekadar inefisiensi anggaran, melainkan pergeseran berbahaya menuju praktik korupsi yang terselubung dalam prosedur yang tampak sah secara administratif," tambahnya.Upaya penggelembungan anggaran atau mark-up bukan modus baru dalam tindak pidana korupsi. Hal ini juga diduga terjadi pada program prioritas pemerintah karena ada ketidakwajaran harga pada sejumlah barang yang masuk dalam rencana pengadaan atau telah direalisasikan."Masalahnya, seringkali penyedia menawarkan harga di e-katalog yang nilainya sangat besar dibandingkan e-commerce. Ketika ada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang membeli harga tinggi dibandingkan dengan e-commerce, upaya penindakan atau pengawasannya cenderung tidak ada," ujar Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan kajian terkait program ini."Kajian ini guna memotret proses bisnis dan penerapannya di lapangan, apa saja dan di mana saja yang masih rentan dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Rabu (06/05).Pada Jumat (08/05) ini, Saifullah telah menemui pimpinan KPK untuk menjelaskan prosedur pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial.Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, tidak memberikan respons saat ditanya mengenai tindak lanjut dari dugaan penggelembungan anggaran yang mungkin terjadi pada Sekolah Rakyat.Apa saja temuan dari pengadaan Sekolah Rakyat?
News Indonesia menelusuri sistem pengadaan Inaproc yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat. Pencarian dibatasi hanya pada Kementerian Sosial.Pada Rencana Umum Pengadaan tahun anggaran 2026, Kementerian Sosial memiliki 3.645 paket pengadaan dengan total nilai Rp2,85 triliun.Dari rencana ini, sebanyak 933 paket telah direalisasikan dengan total nilai Rp336,9 miliar.Dari nilai Rp336,9 miliar, News Indonesia menemukan pengadaan kaos kaki sebesar Rp2,42 miliar. Namun, pengadaan sepatu belum direalisasikan.Hal ini tidak sesuai dengan klaim menteri bahwa sepatu sudah termasuk kaos kaki.Selain itu, ada sejumlah pengadaan dengan perbedaan signifikan antara harga pada e-katalog dan harga toko resmi. Antara lain, pengadaan drone, lambang garuda, foto bingkai presiden dan wakil presiden, jam dinding, gerobak angkut, dan mesin cuci.
Begitu pula dengan mesin cuci dua tabung.Kebutuhan mesin cuci memang ada pada tiap Sekolah Rakyat mengingat konsep asrama yang dijalankan.Akan tetapi, harga yang ditawarkan penyedia di e-katalog sebesar Rp2,55 juta untuk mesin cuci dua tabung merk Polytron. Ini satu-satunya jenis mesin cuci yang ada di dalam e-katalog penyedia.Namun, harga resmi dengan spesifikasi dan merk yang sama di toko resmi tercatat Rp1,82 juta.
Anggaran untuk jam dinding juga telah dikeluarkan sebesar Rp1,82 miliar.Dalam e-katalog penyedia, satu-satunya jam dinding merk Seiko yang dijualnya dibanderol seharga Rp666.000. Namun, tidak ada spesifikasi jam dalam katalog tersebut.Akan tetapi ditemukan pada Harga untuk jam serupa di toko resmi Seiko hanya berkisar pada angka Rp360.000. hampir 2 kali lipat dari resmi dipasaran biasa dengan merek yang sama.
Foto bingkai Presiden dan Wakil Presiden sebesar Rp1 juta.
Barang lain adalah berupa Foto bingkai Presiden dan Wakil Presiden direalisasikan sebesar Rp2,72 miliar.Karena Harga sepasang bingkai dan foto di penyedia sebesar Rp1 juta.
Harga sepatu olahraga merek dibanderol Rp505.000Harga sepatu olahraga dalam salah satu katalog penyedia yang dipilih Kementerian Sosial untuk Sekolah RakyatSumber gambar,Screenschot laman Inaproc
Keterangan gambar,Harga sepatu olahraga dalam salah satu katalog penyedia yang dipilih Kementerian Sosial untuk Sekolah Rakyat
Untuk pengadaan sepatu, realisasi yang sudah terjadi pada anggaran 2025 berupa sepatu dinas, sepatu harian, dan sepatu olahraga untuk guru sebesar Rp4,23 miliar.Kemudian, ada juga sepatu harian, sepatu olahraga, serta sepatu PDH dan PDL untuk siswa sebesar Rp24,6 miliar.Ada satu penyedia di dalam e-katalog yang menawarkan dua sepatu olahraga bermerek Mills dan Specs.Untuk sepatu Mills seri Cruz Triple Black dibanderol Rp505.000. Padahal harga aslinya sebesar Rp369.000 di toko resminya.Sepatu Specs seri Coanda dihargai Rp500.000 pada katalog. Padahal di toko resminya harganya berkisar Rp599.000 hingga Rp749.000.Di penyedia lain, terdapat sepatu olahraga sebesar Rp721.000 hingga Rp750.000 tanpa gambar dan spesifikasi yang jelas.
Keterangan gambar,Harga sepatu olahraga dalam salah satu katalog penyedia yang dipilih Kementerian Sosial untuk Sekolah Rakyat
Untuk pengadaan sepatu, realisasi yang sudah terjadi pada anggaran 2025 berupa sepatu dinas, sepatu harian, dan sepatu olahraga untuk guru sebesar Rp4,23 miliar.Kemudian, ada juga sepatu harian, sepatu olahraga, serta sepatu PDH dan PDL untuk siswa sebesar Rp24,6 miliar.Ada satu penyedia di dalam e-katalog yang menawarkan dua sepatu olahraga bermerek Mills dan Specs.Untuk sepatu Mills seri Cruz Triple Black dibanderol Rp505.000. Padahal harga aslinya sebesar Rp369.000 di toko resminya.Sepatu Specs seri Coanda dihargai Rp500.000 pada katalog. Padahal di toko resminya harganya berkisar Rp599.000 hingga Rp749.000.Di penyedia lain, terdapat sepatu olahraga sebesar Rp721.000 hingga Rp750.000 tanpa gambar dan spesifikasi yang jelas.
Sementara itu, berdasarkan catatan ICW, rencana umum pengadaan 2026 dengan menggunakan kata kunci `sekolah rakyat` totalnya mencapai Rp3,8 triliun dengan rencana pengadaan sebanyak 1.013 paket.Ini tersebar pada Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.Temuan ICW rencana belanja yang paling besar ada pada pekerjaan konstruksi yakni sekitar Rp3,1 triliun atau 80,5% dari total rencana belanja yang dikhususkan untuk sekolah rakyat."Besarnya rencana belanja untuk sekolah rakyat tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ekstra ketat akan membuka celah terjadinya praktik korupsi, terutama di pengadaan," ujar Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah.Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, juga menemukan beberapa hal dalam Inaproc.Salah satunya terkait dengan konstruksi berupa biaya bongkaran gedung dan bangunan yang mencapai Rp3,8 miliar.
Share:
Tags:
Komentar