Prabowo Diantara Musuh Dalam Selimut dan Oposisi Terbuka

[INTRO]

Dalam dunia politik, ancaman terhadap kekuasaan tidak selalu datang dengan wajah yang jelas. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk oposisi terbuka, kritik keras di ruang publik, atau tekanan politik yang kasat mata.

Justru, dalam banyak kasus, ancaman paling menentukan sering kali bergerak dalam diam bersembunyi di balik kedekatan, loyalitas semu, dan relasi yang tampak harmonis. Di sinilah konsep inimicus menemukan relevansinya: musuh yang tidak berdiri di seberang, tetapi berada di sekitar, bahkan di dalam lingkar kekuasaan itu sendiri.

Dalam konteks kepemimpinan Prabowo Subianto, dinamika ini menjadi semakin menarik untuk dicermati. Sebagai pemimpin dengan latar belakang panjang dalam kontestasi politik, Prabowo tidak hanya berhadapan dengan lawan-lawan terbuka (hostis), tetapi juga harus mengelola relasi internal yang kompleks di mana kepentingan, ambisi, dan loyalitas sering kali tidak berjalan dalam satu garis lurus. Koalisi besar yang menopang kekuasaan di satu sisi memberikan stabilitas, tetapi di sisi lain juga menyimpan potensi friksi yang tidak selalu terlihat di permukaan.

Sejarah politik, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia, menunjukkan bahwa konflik internal kerap menjadi titik lemah paling krusial bagi sebuah kekuasaan. Ia tidak meledak secara tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan melalui ketegangan yang tidak terkelola, perbedaan kepentingan yang dibiarkan mengendap, atau bahkan rivalitas personal yang berubah menjadi intrik politik. Ketika batas antara urusan pribadi dan kepentingan negara menjadi kabur, di situlah stabilitas mulai dipertaruhkan.

Namun, politik bukan hanya soal menghindari konflik, melainkan juga tentang bagaimana mengelolanya. Strategi merangkul lawan, membangun aliansi, dan membuka ruang dialog sering kali menjadi pilihan rasional dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Akan tetapi, strategi ini juga bukan tanpa risiko. Aliansi yang dibangun tanpa fondasi kepentingan yang kuat bisa berubah menjadi beban, bahkan menjadi sumber konflik baru di kemudian hari.

Di tengah kompleksitas itulah, kepemimpinan diuji bukan hanya dalam menghadapi tekanan dari luar, tetapi juga dalam membaca dan mengelola dinamika dari dalam. Maka, untuk memahami lebih jauh sejauh mana stabilitas kekuasaan dapat terjaga, ada beberapa pertanyaan mendasar yang layak diajukan:

Seberapa besar ancaman “musuh dalam selimut” (inimicus) terhadap stabilitas kekuasaan Prabowo Subianto?. Mampukah Prabowo memisahkan konflik personal dari kepentingan negara dalam pengambilan kebijakan?. Apakah strategi merangkul dan membangun aliansi mampu meredam konflik, atau justru menyimpan potensi konflik baru?

Ancaman Musuh Dalam Selimut

Dalam politik kekuasaan, ancaman tidak selalu datang dari arah yang paling terlihat. Oposisi terbuka, kritik publik, atau serangan politik dari luar sering kali justru lebih mudah diidentifikasi dan diantisipasi. Yang jauh lebih kompleks adalah ancaman yang tumbuh dari dalam dari relasi yang tampak dekat, dari loyalitas yang tidak sepenuhnya utuh, dan dari kepentingan yang berjalan di bawah permukaan. Di titik inilah konsep inimicus menjadi relevan untuk membaca situasi kekuasaan Prabowo Subianto hari ini.

Indonesia bukanlah ruang politik yang steril dari fragmentasi elite. Sejak era reformasi, konfigurasi kekuasaan hampir selalu dibangun melalui koalisi besar yang mempertemukan beragam kepentingan. Di satu sisi, model ini menciptakan stabilitas formal karena mempersempit ruang oposisi terbuka. Namun di sisi lain, ia juga menyimpan potensi tarik-menarik yang konstan di dalam tubuh kekuasaan itu sendiri.

Setiap aktor politik membawa agenda, basis dukungan, dan kepentingannya masing-masing, yang tidak selalu sejalan dalam jangka panjang. Dalam situasi seperti ini, ancaman terhadap stabilitas bukan datang dari luar yang lemah, melainkan dari dalam yang tidak sepenuhnya solid.

Pengalaman politik Indonesia juga menunjukkan bahwa konflik internal memiliki daya rusak yang jauh lebih besar dibanding tekanan oposisi formal. Ketika relasi di dalam lingkar kekuasaan retak, dampaknya bisa menjalar ke institusi, partai politik, bahkan stabilitas nasional. Konflik antara Joko Widodo dan Hasto Kristiyanto menjadi ilustrasi mutakhir bagaimana ketegangan yang awalnya bersifat relasional dapat berkembang menjadi konflik politik terbuka yang menyeret struktur kekuasaan yang lebih luas. Dalam konteks ini, inimicus bukan sekadar persoalan personal, tetapi berpotensi menjadi hostis lawan terbuka ketika tidak dikelola dengan baik.

Bagi Prabowo, tantangan ini menjadi semakin signifikan karena posisi kekuasaan yang ia pimpin ditopang oleh spektrum politik yang luas. Koalisi besar memang memberikan legitimasi dan daya tahan, tetapi juga memperbesar kemungkinan munculnya loyalitas yang bersifat transaksional. Dalam situasi seperti ini, garis antara kawan dan lawan menjadi kabur.

Seseorang bisa berada di dalam struktur kekuasaan, tetapi tidak sepenuhnya berada dalam satu visi. Dari sinilah ancaman “musuh dalam selimut” menemukan bentuknya tidak frontal, tetapi perlahan menggerus dari dalam melalui pengaruh, manuver, atau bahkan pembiaran terhadap konflik yang berkembang.

Jika dibandingkan dengan ancaman dari luar (hostis), posisi oposisi saat ini relatif tidak memiliki daya tekan yang cukup kuat untuk secara langsung menggoyang stabilitas kekuasaan. Namun, justru karena tekanan eksternal tidak dominan, dinamika internal menjadi faktor penentu. Sejarah politik menunjukkan bahwa banyak kekuasaan runtuh bukan karena serangan dari luar, melainkan karena keretakan dari dalam. Ketika kepercayaan melemah, koordinasi terganggu, dan kepentingan saling berbenturan, maka stabilitas menjadi rapuh meskipun secara formal tampak kuat.

Dalam konteks ini, ancaman terhadap Prabowo tidak bisa semata-mata dibaca dari seberapa keras serangan oposisi, tetapi dari seberapa solid lingkar kekuasaan yang ia bangun. Inimicus bukan hanya tentang individu yang tidak loyal, tetapi tentang sistem relasi yang memungkinkan konflik kecil berkembang menjadi ketegangan besar. Ia bisa muncul dalam bentuk persaingan elite, perebutan pengaruh, atau perbedaan kepentingan yang tidak dikelola secara terbuka.

Dengan demikian, jika harus ditakar, ancaman terbesar terhadap stabilitas kekuasaan Prabowo justru lebih berpotensi datang dari dalam ketimbang dari luar. Bukan karena oposisi tidak ada, tetapi karena dinamika internal memiliki daya ledak yang lebih besar ketika tidak terkendali. Di sinilah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya: bukan sekadar menghadapi lawan yang terlihat, tetapi mengelola yang tidak terlihat menjaga agar inimicus tidak pernah berubah menjadi hostis.

Kendali kekuatan dalam pertarungan internal antara kubu Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin sudah diketahui publik. Kedua figur ini adalah tokoh yang menjadi benteng pertahanan Presiden Prabowo. Namun rivalitas keduanya membuat suasana menjadi saling intip. Dasco berakar di parlemen dan di kalangan kekuatan sipil dan berbagai jaringannya. Sjafrie berakar kuat di barisan mantan militer yang purnawirawan dan yang masih aktif. Keduanya masing-masing punya kekuatan.

Jika terjadi sesuatu dengan Prabowo, tentu sesuai konstitusi yang naik menjadi Presiden adalah Wapres Gibran. Nah untuk mengisi posisi Wapres tentu menjadi jatah parpol yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Kursi Wapres tersebut jatuh kepada figur yang dipilih Partai Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo-Gibran. Dua figur ini, Dasco dan Sjafrie adalah yang paling berpeluang kuat untuk posisi Wapres.

Selain perlunya restu Prabowo untuk memilih siapa yang menggantikan Gibran, harus diingat bahwa peran Genk Solo, melalui Jokowi juga ikut mempengaruhi siapa yang nantinya terpilih menjadi Wapres. Yang jelas kalau dari segi kedekatan dengan Solo, tentu Dasco jauh lebih dekat dengan Jokowi ketimbang Sjafrie. Namun ada satu lagi calon potensial dari kader utama Gerindra untuk posisi Wapres yaitu Ketua MPR, Ahmad Muzani. Figur Muzani yang tenang, tidak ambisius dan selalu menjaga hubungan baik dengan semua pihak di dalam dan di luar pemerintahan, membuat dia tidak mempunyai musuh politik dan diterima dengan baik oleh kubu Dasco maupun Sjafrie serta Solo.

Konflik Personal Prabowo

Kemampuan seorang pemimpin untuk memisahkan konflik personal dari kepentingan negara adalah salah satu ujian paling mendasar dalam politik kekuasaan. Di titik inilah kualitas kepemimpinan Prabowo Subianto benar-benar dipertaruhkan. Sebab dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, presiden tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga pusat pengambilan keputusan strategis yang dampaknya menjalar ke seluruh aspek kehidupan publik. Ketika ruang keputusan begitu besar berada di tangan satu figur, maka batas antara pertimbangan rasional dan bias personal menjadi sangat menentukan arah kebijakan.

Jika menilik perjalanan politik Prabowo, ia bukan sosok yang asing dengan konflik. Sejak era reformasi hingga kontestasi politik mutakhir, ia telah mengalami berbagai bentuk rivalitas, tekanan, bahkan pertarungan politik yang keras. Namun, salah satu titik penting yang sering dijadikan rujukan adalah kemampuannya melakukan rekonsiliasi pasca Pilpres 2019, ketika rivalitas politik yang tajam berujung pada kerja sama dalam pemerintahan.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, Prabowo mampu menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas konflik personal. Dalam logika politik, kemampuan bertransformasi dari rival menjadi mitra bukan hanya soal pragmatisme, tetapi juga indikasi adanya fleksibilitas dan kalkulasi rasional.

Namun demikian, pengalaman masa lalu tidak serta-merta menjadi jaminan absolut untuk masa depan. Tantangan yang dihadapi saat memegang kekuasaan jauh lebih kompleks dibandingkan saat berada di luar lingkar pemerintahan. Konflik personal dalam posisi oposisi memiliki ruang dampak yang terbatas, tetapi ketika berada di pusat kekuasaan, setiap preferensi personal berpotensi terinstitusionalisasi melalui kebijakan. Di sinilah risiko mulai muncul. Ketika konflik antar-elite tidak dikelola dengan baik, ia dapat merembes ke dalam proses pengambilan keputusan, memengaruhi prioritas kebijakan, bahkan menciptakan distorsi dalam tata kelola pemerintahan.

Stabilitas politik Indonesia sendiri sangat bergantung pada kemampuan para elitnya untuk menahan diri dari eskalasi konflik personal menjadi konflik institusional. Pengalaman menunjukkan bahwa ketika konflik pribadi dibiarkan berkembang tanpa kendali, ia tidak lagi berhenti pada relasi individu, melainkan menyeret partai, lembaga, dan bahkan publik ke dalam pusaran yang lebih luas. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan publik berisiko kehilangan objektivitasnya, karena lebih didorong oleh dinamika kekuasaan daripada kebutuhan rakyat.

Dalam konteks kepemimpinan Prabowo, pertanyaannya bukan sekadar apakah ia memiliki kapasitas untuk bersikap rasional, tetapi sejauh mana konsistensi itu dapat dipertahankan di tengah tekanan politik yang berlapis. Koalisi besar yang menopang pemerintahannya, misalnya, menghadirkan banyak kepentingan yang harus diakomodasi. Dalam situasi seperti ini, garis antara kompromi politik dan kompromi terhadap prinsip bisa menjadi tipis. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, konflik personal antar-elite dalam koalisi bisa memengaruhi arah kebijakan, baik secara langsung maupun melalui tekanan politik yang tidak kasat mata.

Namun, di sisi lain, justru dalam kompleksitas itulah peluang kepemimpinan terbuka. Kemampuan untuk menjaga objektivitas, menahan dorongan emosional, dan tetap berpegang pada kepentingan negara adalah pembeda antara pemimpin yang reaktif dan pemimpin yang strategis. Jika Prabowo mampu menjadikan pengalaman konflik masa lalunya sebagai pelajaran, maka ia memiliki modal untuk mengedepankan rasionalitas negara di atas dinamika personal. Sebaliknya, jika konflik personal dibiarkan memengaruhi keputusan, maka risiko bias kebijakan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.

Dengan demikian, kemampuan memisahkan konflik personal dari kepentingan negara bukanlah sesuatu yang sekali dicapai lalu selesai. Ia adalah proses yang terus diuji dalam setiap keputusan, setiap kompromi, dan setiap tekanan politik yang muncul. Dalam kasus Prabowo, tanda-tanda kapasitas itu ada, tetapi tantangan untuk mempertahankannya jauh lebih besar. Pada akhirnya, arah kebijakan publik akan menjadi cermin paling nyata: apakah ia benar-benar dipandu oleh rasionalitas negara, atau masih dibayangi oleh dinamika personal di dalam lingkar kekuasaan.

Strategi Merangkul, Efektifkah ?

Dalam politik kekuasaan, merangkul lawan sering kali dipandang sebagai langkah paling rasional untuk meredam konflik. Logikanya sederhana: semakin banyak pihak yang diakomodasi ke dalam lingkar kekuasaan, semakin kecil potensi munculnya oposisi terbuka yang dapat mengganggu stabilitas.

Dalam konteks kepemimpinan Prabowo Subianto, strategi ini tampak relevan, bahkan nyaris menjadi keniscayaan dalam lanskap politik Indonesia pasca reformasi yang ditandai oleh kecenderungan “koalisi gemuk”. Dengan merangkul berbagai kekuatan politik, pemerintah tidak hanya memperluas basis dukungan, tetapi juga menciptakan kesan stabilitas yang kuat di permukaan.

Namun, stabilitas yang dibangun melalui pendekatan inklusif semacam ini sering kali bersifat paradoksal. Di satu sisi, ia efektif meredam oposisi formal dan mengurangi tekanan dari luar. Tidak banyak ruang tersisa bagi kekuatan politik untuk berdiri sebagai penyeimbang yang kritis, karena sebagian besar telah menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri. Akan tetapi, di sisi lain, strategi ini justru berpotensi memindahkan konflik dari ruang terbuka ke ruang tertutup. Ketegangan tidak hilang, melainkan berubah bentuk menjadi konflik laten di dalam lingkar kekuasaan.

Koalisi besar pada dasarnya adalah pertemuan berbagai kepentingan yang tidak selalu sejalan. Setiap aktor yang dirangkul membawa agenda, basis dukungan, dan ambisi politiknya masing-masing. Selama kepentingan tersebut masih bisa dipertemukan, koalisi akan tampak solid. Namun ketika terjadi pergeseran kepentingan atau ketidakseimbangan distribusi kekuasaan, potensi friksi akan muncul ke permukaan. Dalam situasi seperti ini, strategi merangkul yang semula dimaksudkan untuk meredam konflik justru dapat menjadi sumber konflik baru yang lebih kompleks, karena terjadi di dalam struktur kekuasaan itu sendiri.

Sejarah politik global memberikan banyak pelajaran tentang hal ini. Tokoh seperti Julius Caesar dan Cicero menunjukkan bahwa konflik internal elite sering kali menjadi faktor penentu dalam jatuh-bangunnya kekuasaan. Aliansi yang dibangun untuk memperkuat posisi justru bisa berbalik menjadi ancaman ketika kepercayaan retak dan kepentingan tidak lagi sejalan. Dalam banyak kasus, kekuasaan tidak runtuh karena tekanan dari luar, tetapi karena keretakan dari dalam yang tidak terkelola.

Dalam konteks Indonesia, pola ini bukan hal yang asing. Koalisi gemuk memang menciptakan stabilitas jangka pendek, tetapi sering kali menyimpan “bom waktu” berupa konflik laten antar-elite. Ketika tidak ada oposisi yang kuat di luar, dinamika persaingan justru bergeser ke dalam pemerintahan. Perebutan pengaruh, distribusi sumber daya, dan posisi strategis menjadi arena baru konflik yang tidak selalu terlihat oleh publik, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pemerintahan.

Bagi Prabowo, pilihan untuk merangkul dan membangun aliansi luas adalah langkah strategis yang hampir tidak terhindarkan. Namun, keberhasilan strategi ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak pihak yang berhasil dirangkul, melainkan oleh seberapa kuat fondasi kepentingan bersama yang dibangun di antara mereka. Jika aliansi hanya didasarkan pada kompromi jangka pendek atau kepentingan transaksional, maka stabilitas yang tercipta cenderung rapuh. Sebaliknya, jika terdapat kesamaan visi yang cukup kuat, maka koalisi dapat menjadi instrumen stabilitas yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, strategi merangkul bukanlah solusi final, melainkan alat yang harus dikelola dengan hati-hati. Ia bisa menjadi kekuatan yang memperkuat stabilitas, tetapi juga bisa menjadi sumber konflik baru jika tidak diiringi dengan manajemen kepentingan yang matang. Dalam hal ini, kepemimpinan Prabowo akan diuji bukan hanya dalam membangun aliansi, tetapi dalam menjaga keseimbangan di dalamnya agar yang dirangkul tidak berubah menjadi pesaing dari dalam, dan agar stabilitas yang dibangun tidak sekadar menjadi ketenangan semu yang menyimpan potensi gejolak di kemudian hari.