HUT TNI ke-80: Mahasiswa Desak Prabowo Kembalikan TNI ke `Barak`

law-justice.co - Momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimanfaatkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jakarta Selatan untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto mengembalikan jati diri TNI sesuai amanat reformasi. Dengan desakan tersebut, GMNI Jaksel menekankan bahwa TNI harus kembali ke peran utamanya sebagai penjaga kedaulatan negara, bukan instrumen politik maupun ekonomi kekuasaan.

Ketua GMNI Jaksel, Dendy Se, menilai peringatan HUT TNI seharusnya menjadi refleksi atas perjalanan reformasi militer, bukan sekadar glorifikasi kekuatan bersenjata di tengah kemunduran demokrasi. Menurutnya, praktik pemerintahan saat ini justru menunjukkan kembalinya peran ganda militer dalam urusan sipil dan ekonomi. “Delapan puluh tahun usia TNI harus menjadi momentum untuk menegakkan kembali reformasi militer sejati. Presiden Prabowo, sebagai Panglima Tertinggi, memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menghentikan praktik bisnis militer, menghapus komando teritorial warisan Orde Baru, serta menghentikan represifitas terhadap pejuang agraria dan demokrasi,” tegas Dendy, Minggu (5/10).

GMNI Jaksel mengajukan empat tuntutan utama kepada Presiden Prabowo. Kembalikan TNI ke Barak dan Tegakkan Supremasi Sipil. Menolak penempatan perwira aktif maupun purnawirawan di jabatan sipil dan BUMN, serta menuntut agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana diadili secara terbuka di peradilan umum.

Hentikan Bisnis Militer. GMNI menyoroti keterlibatan TNI dalam program sosial-ekonomi seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), food estate, dan koperasi. Menurut mereka, program tersebut seharusnya dijalankan tenaga profesional sipil, bukan struktur militer. Hapus Komando Teritorial. Sistem komando teritorial (Kodam, Korem, Kodim, Koramil) dinilai tidak relevan dengan ancaman pertahanan modern. GMNI mendesak anggaran difokuskan pada modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit.

Hentikan Represifitas terhadap Pejuang Agraria dan Demokrasi. GMNI mengecam tindakan represif aparat terhadap petani, buruh, mahasiswa, dan aktivis. Mereka menuntut pemerintah menjamin perlindungan hak-hak rakyat sesuai prinsip hukum dan HAM. Dengan desakan tersebut, GMNI Jaksel menekankan bahwa TNI harus kembali ke peran utamanya sebagai penjaga kedaulatan negara, bukan instrumen politik maupun ekonomi kekuasaan.