Bantah Keras! Prabowo: Indonesia Tak Punya Komitmen Bayar USD 1 Miliar

Senin, 23/03/2026 00:23 WIB

Bantah Keras! Prabowo: Indonesia Tak Punya Komitmen Bayar USD 1 Miliar (Antaranews)

[INTRO]

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto kembali memadamkan rumor liar soal komitmen keuangan besar ke inisiatif perdamaian global. Dalam sebuah wawancara resmi yang disiarkan Minggu (23 Maret 2026), Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesiatidak pernah berkomitmen membayar iuran sebesar USD 1 miliar kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah membahas soal komitmen keuangan BoP bersama Trump.

Clarifikasi Resmi Prabowo Subianto

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia telah bergabung dengan Board of Peace (BoP) sebagai bagian dari diplomasi proaktif untuk mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara. Namun, komitmen Indonesia bukanlah soal keuangan, melainkan melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk stabilitas Gaza. "Komitmen Indonesia dalam dewan perdamaian bukan soal keuangan. Tapi melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk." katanya. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berjanji untuk menyumbangkan uang senilai USD 1 miliar ke BoP yang diinisiasi Trump.

Konteks Board of Peace dan Kritik Domestik

Board of Peace (BoP) adalah inisiatif yang dijalankan oleh mantan Presiden AS Donald Trump, yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas di Gaza dan Timur Tengah. Indonesia telah menjadi anggota aktif BoP, bahkan siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Namun, keputusan ini menuai kritik domestik dari kelompok Muslim, yang khawatir Indonesia kehilangan independensi diplomatik dan bergeser dari kebijakan luar negeri bebas-aktifnya.

Meskipun demikian, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak terikat untuk membayar USD 1 miliar untuk bergabung dengan BoP. Ia menyatakan bahwa keanggotaan BoP bersifat sukarela dan dapat dibatalkan sewaktu-waktu. Bahkan, ada laporan bahwa Prabowo akan cabut dari BoP jika tujuan Palestina tidak tercapai.

Respons Pemerintah dan Masyarakat

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, juga telah mengklarifikasi bahwa Indonesia tidak perlu membayar USD 1 miliar untuk bergabung dengan BoP. Meskipun demikian, ada kekhawatiran bahwa biaya keanggotaan BoP bisa mencapai USD 1 miliar, yang dianggap tidak realistis dan berpotensi menguras keuangan negara.

Klarifikasi Prabowo ini diharapkan dapat menenangkan kekhawatiran publik dan menegaskan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional, terutama dalam konteks konflik Gaza dan hubungan dengan AS.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia tidak pernah berkomitmen membayar iuran sebesar USD 1 miliar kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Prabowo mengatakan dirinya tak pernah bicara komitmen soal uang iuran BoP bersama Trump.

Prabowo kemudian mengungkit adanya sebuah pertemuan yang dihadiri negara-negara `founding donors` BoP di Washington DC, AS. Indonesia, sebutnya, tidak ada di sana.

"Dan ini, ini dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari yang lalu, nah ini founding donors. Jadi, mereka ini masing-masing menyumbang, ada yang lebih mungkin ya. Tapi Indonesia nggak ada di sana. Karena saya juga komitmen, waktu ditanya, saya tidak komitmen uang sama sekali," ujar Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo menyatakan Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut dengan berkontribusi dalam pengiriman pasukan perdamaian. Menurutnya, Indonesia bersedia mengirim sejumlah pasukan sesuai kebutuhan.

"Kita mengatakan, kita siap untuk pasukan perdamaian, berapa yang diminta," katanya.

Prabowo melanjutkan pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, maka kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan. Dia mengungkit Indonesia juga telah melakukan beberapa langkah dalam mendukung Palestina seperti pembangunan rumah sakit di Gaza.

"Kalau benar-benar gencatan senjata terus berhasil dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta, kan. Kita punya Baznas, kita punya, lalu nanti, kita sebelum ini pun kita sudah membangun rumah sakit, kita sudah bikin macam-macam di situ. Nggak ada komitmen (iuran) sama sekali," kata dia.

(Patia\Editor)