Subsidi Motor Listrik, Pemerintah Nyatakan Siapkan Rp7,3 Triliun

Kamis, 23/05/2024 13:12 WIB
Pabrik motor listrik (Medcom)

Pabrik motor listrik (Medcom)

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sudah menyiapkan dana US$455 juta atau sekitar Rp7,3 triliun untuk memberikan subsidi penjualan sepeda motor listrik.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana dalam acara IEA`s 9th Global Conference On Energy Efficiency (GCEE) di Nairobi, Kenya.

"Subsidi tersebut mencakup penjualan 800 ribu sepeda motor listrik baru dan konversi 200 ribu sepeda motor bermesin pembakaran," kata Dadan Kusdiana, seperti dikutip Antara, Kamis (23/5).

Dia menyampaikan bahwa terdapat kesenjangan harga antara kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional.

Pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak dan subsidi untuk mobil listrik, mobil hibrida, dan sepeda motor listrik demi menutup disparitas harga.

Dadan juga menambahkan, pemerintah Indonesia menargetkan pada 2030, sebanyak 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit kendaraan listrik roda dua sudah mengaspal di jalan raya.

Supaya target itu terwujud, Kementerian ESDM terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendukungnya, sehingga terbentuk ekosistem kendaraan listrik.

Pemerintah, kata Dadan, terus memperbanyak pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU) dalam rangka mendukung ekosistem kendaraan listrik.

Berdasarkan perkiraan, dibutuhkan 32 ribu SPKLU pada tahun 2030 untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Selain pengembangan stasiun pengisian daya umum, ketersediaan pengisi daya di rumah dinilai sama pentingnya untuk menciptakan infrastruktur pengisian daya yang komprehensif.

PT PLN juga menawarkan insentif seperti harga khusus peningkatan sistem kelistrikan dan potongan tarif pengisian daya semalaman untuk memfasilitasi pengisian daya di rumah.

Langkah-langkah ini dirancang untuk mendorong lebih banyak penduduk mengadopsi kendaraan listrik dengan membuat pengisian daya menjadi nyaman dan hemat biaya.

Pemerintah Indonesia turut mengakui kontribusi signifikan angkutan jalan raya terhadap emisi CO2 (Carbon dioxide) dengan mengembangkan standar penghematan bahan bakar kendaraan berat sebagai kunci menurunkan emisi dalam jangka pendek dan menengah.

"Untuk lebih mengurangi emisi transportasi, tahun ini pemerintah telah mengalokasikan 11,8 juta ton biodiesel seiring dengan peluncuran campuran 35 persen minyak sawit untuk biodiesel atau dikenal sebagai B35," jelas Dadan.

"Program ini dapat mengurangi emisi GRK (Gas Rumah Kaca) sekitar 34,9 juta ton CO2. Pemerintah Indonesia sangat yakin bahwa kombinasi regulasi, informasi, dan insentif dapat mendorong efisiensi energi dan langkah-langkah mitigasi di sektor transportasi," ujarnya.

 

 

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar