Megawati Minta Jokowi Tidak Intervensi PHPU Pilpres di MK

Jakarta, law-justice.co - Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dinilai tengah menyampaikan banyak pesan penting untuk hakim konstitusi, khususnya kepada Istana, agar tidak intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, skala kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif sangat parah terjadi di Pilpres 2024 di banding Pilpres 2019 sebelumnya.

"Dari bukti-bukti, saksi-saksi dan keterangan ahli penggugat, membuat tergugat tak dapat membantah gugatan. Untuk itu Megawati menulis pesan sangat penting bagi hakim konstitusi agar memutus secara adil," kata Muslim dilansir dari RMOL, Kamis (11/4).

Tak hanya itu, sambung Muslim, tulisan Ketua Umum PDIP di Koran Kompas yang terbit pada Senin (8/4) dengan judul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi" itu juga memberikan pesan kepada pihak Istana dan pihak manapun agar tidak mengintervensi MK dan keputusannya.

"Pada tulisan tangan Megawati yang menggunakan tinta merah itu, nampak memberikan pesan keras, bahkan sinyal bahaya, jika MK diintervensi kekuasaan atau kekuatan manapun. Bahkan di tulisan itu, Putri Proklamator menyinggung kasus Presiden AS, Richard Nixon, dan nampaknya memberi pesan ke Presiden Joko Widodo bisa saja bernasib seperti Nixon," pungkas Muslim.***