Connie Bakrie Bandingkan Jokowi dengan Hitler, Ini Alasannya

Jakarta, law-justice.co - Pengamat Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie buka suara menyinggung soal kritikan terkait Pilpres 2024 oleh anggota Komite HAM PBB, Bacre Ndiaye.

Dia menyoroti soal netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Anggota CCPR (Komite HAM PBB) itu sudah ngomong bahwa dia melihat ada dugaan intervensi dalam Pilpres 2024," kata Connie dalam sesi diskusi yang digelar KedaiKOPI, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3) malam.

"Kemudian juga bagaimana dia menggarisbawahi tentang menit-menit akhir kriteria cawapres yang menguntungkan putra presiden," lanjut Connie.

Connie pun menyinggung dan mengingatkan demokrasi era Adolf Hitler saat berkuasa di Jerman.

"Hitler itu demokrasi banget waktu Nazi Jerman. Dia sangat demokrasi terpilihnya, tapi apa yang terjadi pada Hitler? Dia memanipulasi kemudian memperpanjang kekuasaannya dan melahirkan absolutism," tuturnya.

"Lihat aja Hitler, apakah Jokowi dan keluarganya yang sudah kita warning dari awal. Ini apa, sih, ujung masalahnya, cuma MK, kok, cuma Gibran. Coba dari pertama Pak Prabowo tidak bawa Gibran [sebagai cawapres], enggak akan begini, kok," kata dia.

Dia juga memperingatkan kekuasaan yang absolut tidak hanya ditolak oleh rakyat Indonesia, melainkan juga dunia internasional.

"Intinya adalah jangan sampai ceritanya demokrasi, tapi rakyat akan melihat terjadi manipulasi, perpanjangan kekuasaan dengan cara langsung dan tidak langsung," ungkapnya.

"Dan yang tidak mau bukan hanya rakyat Indonesia, tapi dunia internasional sekarang juga tidak mau tentang namanya absolutism, karena bukan itu tujuan kita," imbuh dia.

Sebelumnya netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024 dipertanyakan pada pertemuan Komite HAM PBB (CCPR) pada Selasa (12/3). Perwakilan RI yang berada di sana tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Secara spesifik, Bacre menyinggung soal pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

“Pada Februari 2024 Indonesia menggelar pemilihan presiden. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir mengubah syarat pencalonan dan memperbolehkan anak presiden ikut pencalonan,” kata Bacre pada pertemuan tersebut dikutip dari tayangan UNTV.